Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal on Education JTP - Jurnal Teknologi Pendidikan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Transparansi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Media Informatika Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Journal of Law, Poliitic and Humanities Golden Ratio of Data in Summary International Journal of Educational Technology and Artificial Intelligence JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Priviet Social Sciences Journal Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISPOL) Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) TOFEDU: The Future of Education Journal Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR) Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Innovative and Creativity International Journal of Law, Crime and Justice
Hisar Siregar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IUP, IPR ATAU IUPK (STUDI PUTUSAN NOMOR 556/PID.SUS/2019/PN BLS) purba, crisdon; Siregar, Hisar; Sihotang, Lesson
Jurnal Hukum PATIK Vol. 10 No. 1 (2021): Edisi April 2021
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v10i1.220

Abstract

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakekatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dalam studi kasus putusan nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Bls. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Jenis penelitian termasuk penelitian yuridis normative. Bahan hukum penelitian diperoleh secara normative kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Zekkeri Saputra yang melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Zekkeri Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 Subsidair 1 (satu) bulan kurungan.Bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan tanpa izin harus mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pidana terdakwa.
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan) Simamora, Helesven; Siregar, Hisar; Sinaga, Budima NPD
Jurnal Hukum PATIK Vol. 8 No. 2 (2019): Edisi Agustus 2019
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan orang atau biasa disebut human trafficking merupakan perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya seperti pekerja seks, pekerja paksa, atau lainnya. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui BagaimanakahPenegakan Hukum yang dilakukan terhadap Orang Yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No : 668/Pid.Sus/2018/PN Medan. Perdagangan Orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisai, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Upaya penangulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat dilakukan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang dan membongkar sindikat pelaku perdagangan orang kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PENANGANAN PERKARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (Studi di Kejaksaan Negeri Medan) Simamora, Sarma Uli; Sinaga, Budima NPD; Siregar, Hisar
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 1 (2018): Edisi April 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peredaran narkotika sebagian tidak mempunyai ijin, sehingga terjadi peredaran illegal narkotika tersebut. Selain Polisi, BNN, maupun Penuntut Umum, Hakim memiliki peran yang sangat sentral dalam penegakan hukum bagi pelanggar tindak pidana narkotika sehingga pertimbangan hakim harus benar-benar memperhatikan perbuatan dan peraturan perundang-undangan. Isu hukum tersebut diteliti dengan dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis kasus dari studi putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn.yang dilakukan secara kepustakaan. Menghasilkan pembahasan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (yuridis), walaupun belum melihat lebih dalam faktor perbuatan terdakwa (non yuridis) sehingga seharusnya terdakwa tidak sampai dihukum seumur hidup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja yang beratnya mencapai 170 kilogram studi Putusan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA KHUSUSNYA MENGENAI PERSEKONGKOLAN PADA TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH munte, tomson; Siregar, Hisar; Sitohang, Eritah Wage Wati
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 2 (2018): Edisi Agustus 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa keingintauan dari fungsi dan peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) disuatu daerah. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah, “Bagaimana Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persengkokolan Pada Tender Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah”;“Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Khususnya Pada Persekongkolan Pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Metode dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan yaitu Peranan KPPU Dalam Menegakkan Hukum Persaingan Usaha Khususnya Mengenai Persekongkolan pada Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. KPPU memiliki peranan yang penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha Khususnya mengenai Persekongkolan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibat yang dapat diberikan oleh KPPU kepada pelaku usaha berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan.
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN BADAN USAHA MILIK DESA MENURUT PERMENDES PDTT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA Aldyan Hutagalung; Mori Rajagukguk; Hisar Siregar
Visi Sosial Humaniora Vol. 1 No. 1 (2020): Visi Sosial Humaniora: Edisi Juni 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v1i1.32

Abstract

This research aims to find out how the management system of village-owned companies. Where this article refers to several rules and legislation governing the village belonging to the company. Establishment of village owned enterprises is a container that can be one of the real income sources of the coveted village can encourage the village economy to better. This business entity has a legal basis as a reference and the foundation in the implementation of its activities to run as close as possible. In the case of this writing the author uses a juridical normative research method. This approach uses approach to legislation and conceptual approach. The mechanism of accountability in conducting and carrying out the village's business activities, which is to provide a report of accountability for the implementation of the village's business activities for advisors, the village's Consultative institution is Supervisors who supervise the activities or performance of village governments, village governments must give accountability for their duties as contractors of the village-owned company to the Consultative Village agency that is submitted during village consultation.
IMPLEMENTASI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Kasman Siburian; Hisar Siregar; Tri Dennis Boy Silitongan
Visi Sosial Humaniora Vol. 1 No. 2 (2020): Visi Sosial Humaniora: Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/vsh.v1i2.78

Abstract

The presence of the Law on Villages, namely Law No.6 of 2014 strengthens the status of the Village as a community government as well as a Village power to build infrastructure and prosper the Village community. Villages receive transfer funds from the regions in the form of Village Fund Allocation (ADD). This research was conducted in Lobusiregar II Village, Siborongborong District, North Tapanuli Regency. This study aims to analyze village financial management in managing the Village Fund Allocation. This type of research is a juridical emipirical legal research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in ADD management. The results of the description are obtained through the analysis of Permendagri No. 113 of 2014 by comparing the realization in the field.
IMPLEMENTASI DANA DESA SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DESA LOBUSIREGAR II KECAMATAN SIBORONG-BORONG KABUPATEN TAPANULI UTARA) Rinsofat Naibaho; Hisar Siregar; Tri Dennis Boy Silitonga
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 02 No 01 Januari 2021
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v2i01.211

Abstract

The presence of the Law on Villages, namely Law No.6 of 2014 strengthens the status of the Village as a community government as well as a Village power to build infrastructure and prosper the Village community. Villages receive transfer funds from the regions in the form of Village Fund Allocation (ADD). This research was conducted in Lobusiregar II Village, Siborongborong District, North Tapanuli Regency. This study aims to analyze village financial management in managing the Village Fund Allocation. This type of research is a juridical-emipirical legal research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in ADD management. The results of the description are obtained through the analysis of Permendagri No. 113 of 2014 by comparing the realization in the field.
URGENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA LANGSUNG Yonata Harefa; Haposan Siallagan; Hisar Siregar
Nommensen Journal of Legal Opinion Vol 01 No 01 Juli 2020
Publisher : Magister Hukum Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/njlo.v1i01.342

Abstract

In accordance with the decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 2013, the Constitutional Court is no longer authorized to resolve disputes on direct election results, because the provisions of Article 236C of Law Number 12 Year 2008 NRI are against the Constitution of 1945. Article 157 paragraph (1) Law No. 8 Year 2015 determines that the dispute settlement on direct election results become the authority of specialized judiciary. But before a specialized judiciary is formed, then the Constitutional Court is authorized to resolve disputes on direct election results. The authority of the Constitutional Court is the constitutional authority to fulfill temporary legal vacuum (rechtvakum). Therefore legislators should immediately establish a specialized judiciary which has the authority to resolve the disputes on direct election results.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG TIDAK NETRAL PADA SAAT PEMILIHAN UMUM (PEMILU) (STUDI PUTUSAN NO 18/PID.SUS/2019/PN.TBN) boni hariman; Ojak Nainggolan; Hisar Siregar
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 2 (2020): Edisi Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i2.234

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sangatlah dibutuhkan kebersihan, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia. Untuk menjatuhkan pidana orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan. sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah yakni Perundang-undangan dan pendekatan konsep teori hukum. Dengan mengolah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Sehingga dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pengaturan tindak pidana pidana pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dari pasal 47, 478 sampai pasal 553 yang mengatur 77 (tujuh puluh tujuh) tindak pidana pemilu. Dan pertanggungjawaban tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 berdasarkan unsur kesalahan terdakwa, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, alasan pembenar dan pemaaf.
ANALISIS HUKUM PELANGGARAN HAK EKONOMI DI BIDANG PENYIARAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK YANG DILAKUKAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN No 193/PID.SUS/2019/PN.TTE) teguh sitompul; Jinner Sidauruk; Hisar Siregar
Jurnal Hukum PATIK Vol. 9 No. 3 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51622/patik.v9i3.248

Abstract

Dalam suatu ciptaan atau hasil karya ciptaan terkandung hak siar eksklusif untuk menyiarkan semua pertandingan Piala Dunia. Di dalam hak siar eksklusif juga terkandung hak ekonomi yang dimiliki si pencipta. Pelanggaran hak siar oleh perusahaan adalah dengan menyiarkan pertandingan sepakbola tanpa izin sipemegang hak siar eksklusif melalui TV kabel. Pasal 82 UU Nomor 40 Tahun 2007 (PT) menyebutkan Direktur mewakili Perseroan keluar dan kedalam. Dalam hal PT melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana bahwa yang mewakili perseroan di depan pengadilan adalah direktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka, seperti Putusan No 193. Pid.Sus/2019/PN TTe. Berdasarkan hasil penelitian Putusan No 193.Pid.Sus/2019/PN TTe diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Direktur PT. Bintang Kejora Cable telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada Direktur Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana kepada Direktur PT. Bintang Kejora Kable
Co-Authors Agnes Monika Gultom Alberto Paskah Tarigan Aldyan Hutagalung Anasthasya Br Gultom Aritonang, Anggi Asyera Azra Sri Devi Panggabean Bangun Aruan Bondar, Lista Ade Sumiati boni hariman Budiman N.P.D Sinaga Damanik, Dwi Rodearni Darma Manalu Darwin D.P.G. Marbun Dryland, Enya Emi Dewi Susanti Ester Sitorus Esther, July Esti Marlina Sirait Gulo, Belva Frederic Habeahan, Besty haposan siallagan hasri, Gio irwana Herlina Manullang Hutahaean, Hasahatan Imelda Butarbutar Janpatar Simamora Januari Sihotang Jasmin Manullang jendi simamora Jinner Sidauruk Karolus Kanefo Lafau Kasman Siburian Kasman Siburian Kepler Sinaga Lestari Siahaan Lingga, Ebenni Manik, Anre Manurung, Berliana Feronika Manurung, Maria Gontina Misefa Harefa Mori Rajagukguk munte, tomson Nababan, Melissa Feblistira Nababan, Roida Nainggolan, Justinus Ray Natalia E Sihombing Nurliani Manurung, Budi Halomoan Siregar Ojak Nainggolan Pakpahan, Gibson Romando Pasaribu, Fransisko Pasaribu, Sunggul Purba, Angelica Putri purba, crisdon Putri Melani Tampubolon Raymando, Samuel Ria Juliana Siregar Riana Lumbanraja Ridhon MB Simangunsong Rinsofat Naibaho Rohmawati Berutu Roida Nababan Roida Nababan Roida Nababan Siagian, Nalom Sibarani, Asiroht Can Sauli Sibarani, Rohit Yoben Sihombing, Ari Iswandy Sihotang, Lesson Silalahi, Jonathan Agung Simamora, Helesven Simamora, Sarma Uli Simamora, Sovia Febrina Tamaulina Simanjuntak, Frans Marcelino Sinaga, Budima NPD Sinambela, Michael Bima Martua Sitepu, Desy Febrina Sitepu, Ella Doris Sitohang, Eritah Wage Wati Situmorang, Samuel Sorta Nababan Sorta Sihombing Suryana, Evilyn teguh sitompul thimothy sitinjak Tri Dennis Boy Silitonga Tri Dennis Boy Silitongan Tumpal Sirait Yoel Marsada Simanjuntak Yonata Harefa Zalukhu, Alilin