Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Faisal, Fatma; Amili, Halisma
De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Desember
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/decive.v4i12.2653

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tipe penelitian ini adalah hukum normatif. Tipe penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh yakni dengan cara meniliti data lapangan dengan dukungan bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 14 huruf C yang berbunyi “Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat” menandakan bahwa perlu adanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, karena rakyat berperan atau berpengaruh sangat penting untuk berlangsungnya proses demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan prinsip demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi daerah.
Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Penyuluhan Hukum terhadap Pelajar SMK 1 Marisa di Kabupaten Pohuwato Irwan, Irwan; Nasrullah, Nasrullah; Limonu, Hardiyanto P.; Amili, Halisma
Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025): Volume 3 Nomor 1 April 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59713/ejppm.v3i1.1366

Abstract

Kesadaran hukum adalah kemampuan individu untuk memahami dan menaati aturan hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial. Artikel ini membahas pentingnya peningkatan kesadaran hukum bagi pelajar sebagai upaya preventif terhadap pelanggaran hukum seperti perundungan dan tawuran. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum di SMK 1 Marisa, Kabupaten Pohuwato. Tujuan utamanya adalah membentuk pemahaman hukum sejak dini agar siswa mampu menghindari perilaku melanggar hukum dan turut menciptakan lingkungan belajar yang aman dan tertib. Melalui kegiatan Penyuluhan hukum di SMK 1 Marisa, diharapkan agar pelajar dapat memahami bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi sekolah dan sangsi pidananya bila melakukan perbuatan tersebut sehingga dapat melahirkan kesadaran hukum bagi pelajar. Legal awareness is the ability of individuals to understand and obey legal rules as part of social life. This article discusses the importance of increasing legal awareness for students as a preventive measure against legal violations such as bullying and brawls. This activity is carried out through legal counseling at SMK 1 Marisa, Pohuwato Regency. The main objective is to form an understanding of the law from an early age so that students are able to avoid unlawful behavior and help create a safe and orderly learning environment.  Through the Legal Counseling activity at SMK 1 Marisa, it is hoped that students can understand the forms of legal violations that often occur in schools and the criminal sanctions for committing these acts so that it can create legal awareness for students.