Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Administrasi Kependudukan Dalam Rangk Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan UHC (Universal Health Coverage) Di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat Abd. Hafizh, Ramdani; Yulianah M. Yusuf, Siti; Sri Hermanto, Basuki; Syaumudinsyah; Kurniati, Nia
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 9 : Oktober (2024): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Health is an important human right, and Universal Health Coverage (UHC) is an integral part of realizing this right. The Indonesian government has also accelerated the coverage of UHC participants through Presidential instructions. The commitment to encourage UHC is not only central but also regional, involving all ministries/institutions and regional governments as well as the role of the community in realizing equal and quality access to health services for all. Based on this, it is necessary to carry out community service activities in the form of socialization of population administration in the context of implementing the UHC (Universal Health Coverage) Health Insurance system in Batu Putih Village, Sekotong District, West Lombok Regency.
Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Gadai Perorangan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Abd. Hafizh, Ramdani; Jamaludin
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap debitur dalam penggadaian perseorangan. Dalam hal gadai, saat ini tidak hanya terdapat di PT. Hanya pegadaian, namun lembaga sudah mulai menawarkan gadai atas nama lembaganya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur pada gadai perseorangan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata tentang jatuh tempo dan dikeluarkannya surat peringatan untuk pemberitahuan akan jatuh temponya agunan. Padahal dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata, kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang yang digadaikan. Apabila kreditur melanggar Pasal 1157 KUH Perdata, maka debitur dapat melaporkan perbuatan kreditur tersebut sebagai tindak pidana penggelapan.