Ismawiyah, Ismawiyah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu Sekolah Ismawiyah, Ismawiyah; Anshari, Muhammad Zulkifli; Aslamiah, Aslamiah; Cinantya, Celia; Azizah, Fitria
Cakrawala : Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial Vol 8 No 2 (2024)
Publisher : Cakrawala Journal is a scientific journal published by Nahdlatul Ulama Islamic Institute (IAINU) Kebumen. This journal focuses on the Islamic Education Management Study and Social Studies which is published twice a year.IAINU Kebumen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33507/cakrawala.v8i2.2349

Abstract

Quality is the level of conformity of a product, service or work result based on standards that have been created. Quality can also be measured based on the ability of a product or service to meet the needs and expectations of users or consumers. Schools as educational service providers must guarantee quality on an ongoing basis. This needs to be supported by the formation of a quality culture in schools. A school quality culture is an important foundation in efforts to continuously improve the quality of education. In the educational context, a culture of quality includes a commitment to high standards in the teaching and learning process, school management, and achieving optimal results for all students. The principal as the main leader in the school has a very strategic role in building and developing this quality culture. The purpose of this writing is to describe the role of the principal in developing a quality culture in the school. This research method is a qualitative research method, data mining is carried out by reviewing literature (scientific articles, books and other supporting sources). The results of this research illustrate that a culture of quality can be built by optimizing the role of the school principal to the maximum, such as the role of the school as a leader. Apart from that, it also makes supervision more effective in the performance of teaching and educational staff.
Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK RDU) Daerah Istimewa Yogyakarta Ismawiyah, Ismawiyah; Yuliani, Sri
Jurnal Mahasiswa Wacana Publik Vol 3, No 1 (2023): Jurnal Mahasiswa Wacana Publik
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/wp.v3i1.75902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Provinsi Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui teknik analisis model interaktif dari teori Miles dan Huberman. Efektivitas dinilai melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas dianalisis melalui aspek karakteristik organisasi, lingkungan, pekerja, dan manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak kekerasan pada perempuan dan anak oleh P2TPAKK Rekso Dyah Utami belum cukup efektif. Hal ini dapat diketahui melalui aspek integrasi, dimana pada sosialisasi, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya pelayanan P2TPAKK Rekso Dyah Utami. Selain itu ditemukan faktor pendukung, berupa keaktifan dan komunikasi pegawai, lingkungan internal yang kondusif, kepedulian konselor terhadap klien, dan inovasi pelayanan saat masa pandemi Covid-19. Akan tetapi ditemukan penghambat efektivitas penanganan kekerasan yaitu ancaman dari pelaku kekerasan, keterbatasan konselor dalam pendampingan secara intensif, terdapat temuan pendamping yang kurang profesional, administrasi klien yang berasal dari luar daerah, serta tidak adanya reward dalam melaksanakan pelayanan.