Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Some Commentary Notes On Law Number 30 Of 2014 Concerning Government Administration Setiawan, Hendi; Al’anam, Muklis; Munif, Wandri
Simbur Cahaya Volume 31 Nomor 2, Desember 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v31i2.3939

Abstract

The position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard codification of general administrative law, like criminal law  which has the Criminal Code and civil law which has the Civil  Code. The last few decades have been very interesting regarding  the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for this rule to become material law regarding the State Administrative Court.  The position of administrative law in Indonesia does not have a special place compared to other fields of law. This is an important problem, that administrative law does not have a standard  codification of general administrative law, like criminal law  which has the Criminal Code and civil law which has the Civil  Code. The last few decades have been very interesting regarding  the contrast in Law Number 30 of 2014 concerning Government  Administration which is believed to be material law in the State Administrative Court. The debate about this rule is related to the conflict of norms between articles and other articles in it, according to the author that the rule is a manifestation of the concept of government management and not the rules of general administrative law. So this research needs to be studied through normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The results show that there are conflicts of norms and conflicts of rules. Therefore, it is not feasible for thisrule to become material law regarding the State Administrative Court.
Pengembangan Konsep Pemberdayaan Perempuan Kampung Untuk Mencegah Kekerasan Berbasis Gender Di Kampung Paluh Kabupaten Siak Munif, Wandri
SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science Vol. 1 No. 1 (2022): January - June
Publisher : PT. Sangadji Media Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62394/scientia.v1i1.3

Abstract

Jenis penelitian ini dapat digolongkan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Kampung Paluh Kabupaten Siak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungann Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak dan beberapa pihak terkait. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, kuisioner dan kajian kepustakaan. Dalam hasil penelitian ini, ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama kekerasan terhadap kaum perempuan merupakan salah bentuk kekerasan yang sering terjadi di Indonesia dan dalam hal ini Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi masih juga terjadi kekerasan terhadap perempuan terutama dalam lingkup rumah tangga. Kedua faktor penghambat dalam mewujudkan dan mencegah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya dalam hal ini perempuan Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi dalam tatanan kehidupan disebabkan karena sulitnya izin dari suami, rendahnya pendidikan kum perempuan, modal yang kurang memadai, kurangnya perhatian pemerintah daerah dan kecemasan akan corona virus deases 2019 (Covid-19). Ketiga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia khususnya perempuan Kampung Paluh Kabupaten Siak yaitu dengan melaksanakan pemberdayaan terhadap kaum perempuan, karena dengan adanya pemberdayaan terhadap kaum perempuan dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah terutama dalam masa tatanan kehidupan baru