Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Varik Farsyak
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN PENEGAK HUKUM DALAM MENANGULANGI KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL Varik Farsyak
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i7.6328

Abstract

Kejahatan siber merupakan bentuk kejahatan modern yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kejahatan siber ini berhubungan erat dengan komputer dalam penerapannya. Kejahatan siber dapat mengangu privasi, integritas dan eksistensi data yang dimiliki masyarakat dan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran pengak hukum dalam menangulangi kejahatan siber di era digital saat ini. Selain itu, artikel ini juga mengkaji penyebab terjadinya kejahatan siber dan jenis-jenis kejahatan siber. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mengunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumbernya (buku dan jurnal). Serta melalui pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan pendapat dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang menjadi sumbernya. Hasil dari analisis menunjukan bahwa penegak hukum telah berupaya dalam menangulangi kejahatan siber melalui tindakan pre-emtif (himbauan), tindakan preventif (pencegahan), dan tindakan represif (penegakan hukum). Namun, upaya itu belum efektif karena penyebab kejahatan siber itu sendiri berasal dari masyarakat minim akan literasi digital serta saran dan prasarana yang kurangi memadai. Negara mempunyai peran untuk meningkatkan pendidikan dan literasi digital untuk masyarakat serta memperbarui sarana dan prasarana aparat penegak hukum.
Analisis Yuridis terhadap Penangkapan dan Penahanan Demonstran dalam Perspektif Pelanggaran Hak Asasi Manusia Varik Farsyak; Ariel Lian Pratama; Aldo Kurniawan
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the legal issues surrounding the arrest and detention of demonstrators, which have the potential to violate human rights in Indonesia. Using normative legal research methods with historical, case-based, and analytical approaches, this study analyzes the gap between progressive legal norms and repressive practices in the field. The results show that the arrest and detention of demonstrators often violate human rights due to several factors: first, the gap in implementation between the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and international human rights standards and field practice; second, the weak understanding of human rights principles by officials and the lack of adequate training; and third, the practice of mass arrests without clear procedures, which contradicts the principle of individual criminal responsibility. This study identifies three legal mechanisms to provide protection: preventive measures through internal and external oversight; repressive measures through pretrial and criminal legal remedies; and restorative measures through mediation and institutional reform. The effectiveness of these mechanisms is hampered by institutional independence, procedural accessibility, institutional capacity, and public legal awareness. This study recommends comprehensive reform of the human rights protection system, strengthening oversight, and shifting the paradigm of handling demonstrations from a repressive approach to a human rights-based approach.
Co-Authors Aldo Kurniawan Ariel Lian Pratama