Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Akbar, Raden Muhammad Fazle
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PROBLEMATIKA KEBIJAKAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ASASI MANUSIA Akbar, Raden Muhammad Fazle
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i11.6376

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukuman mati di Indonesia dari perspektif hukum hak asasi manusia. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan undang-undang terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini membandingkan kebijakan hukuman mati di Indonesia dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). PMetode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola penegakan hukum dan hambatan dalam penerapan standar HAM internasional di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman mati masih diberlakukan dalam sistem hukum Indonesia untuk kejahatan-kejahatan tertentu, penerapannya sering kali menimbulkan perdebatan. Isu utama yang diangkat meliputi pertentangan antara perlunya hukuman mati untuk menanggulangi kejahatan berat dan perlindungan hak hidup sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.
PERAN PENTING PENYIDIK DALAM PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI SEBAGAI KUNCI PADA PROSES HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Akbar, Raden Muhammad Fazle
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i9.6377

Abstract

Di dalam UUD 1945 di tegaskan dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum perundang-undangan yang menjadi kewenangan dari kepolisian untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum di dalam maupun di luar KUHP. Salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji tindakan atau perilaku badan atau pemerintahan hukum yang harus sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Mengenai pembuktian tersebut bukan hanya kehadiran dan perilaku pelaku saja yang diperhatikan oleh aparat penegak hukum melainkan dari benda- benda yang gunakan pelaku yang berhubungan dengan perkara pidana yang dikenal dengan “barang bukti”. Proses penyitaan menurut pasal 38 ayat 1 dan 2 dapat dilakukan dengan dua bentuk penyitaan. Dalam KUHAP, selain istilah alat bukti juga ada istilah barang bukti yang juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan, terutama pada proses sidang pengadilan.
Co-Authors