Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Anatasya, Ratih Fauziah; Abigael, Maria Claudita; Riesvandha, Keisya Yvoni; Ruung, Dea Eklesia; Simangunsong, Nadia Yolanda; Agustina, Nanda Putri; Andea, Vedya Marchindy; Sari, Khansa Inggita
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i8.7008

Abstract

Penelitian ini mengkaji signifikansi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam perseroan terbatas di Indonesia. K3 merupakan aspek krusial dalam industri yang memiliki tujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, yang menjadi tanggung jawab perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, mengandalkan data sekunder dari literatur dan sumber relevan. Temuan analisis menunjukkan bahwa penerapan K3 merupakan hak pekerja sekaligus kewajiban perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Penelitian ini juga menggarisbawahi regulasi yang mendasari pengaturan K3 di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 serta berbagai peraturan pemerintah lainnya, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja serta meningkatkan produktivitas kerja. Kata Kunci: Keselamatan, Kesehatan Kerja, Perseroan Terbatas
Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Pelaksanaannya Di Indonesia Riesvandha, Keisya Yvoni; Simangunsong, Nadia Yolanda; Ruung, Dea Eklesia
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk karena adanya pertentangan di antara pemegang saham itu sendiri, pertentangan dengan pemegang saham dan para pengurus perseroan maupun pertentangan perseroan tersebut dengan pihak ke tiga atau pun karena adanya sebuah keadaan yang memaksa dan perseroan tidak bisa menghindari keadaan tersebut. Pembubaran perseroan dapat disebabkan oleh masalah internal maupun eksternal. Jika pembubaran terjadi akibat masalah internal, hal ini harus didasarkan pada keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disetujui oleh semua pemegang saham. Pembubaran perseroan terbatas atas dasar masalah eksternal bisa terjadi dengan adanya penetapan yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Selain itu pembubaran perseroan terbatas juga bisa terjadi akibat dari adanya kepailitan di dalam perseroan. Pembubaran perusahaan perseroan terbatas, baik yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham maupun melalui pengadilan negeri, akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi para pemegang saham serta semua organ yang ada di dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian pustaka (library research). Berdasarkan analisis pembubaran perseroan terbatas yang bertindak melanggar peraturan perundang undangan dalam putusan Nomor 659/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt. Pembubaran perseroan terbatas tersebut diajukan permohonan pembubaran oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang diwakilkan oleh beberapa Jaksa Pengacara Negara.
Isds Dan Arbitrase Investasi Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Hak Investor Dan Kedaulatan Negara Simangunsong, Nadia Yolanda
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 11.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) telah menjadi instrumen penting dalam sistem hukum investasi internasional, yang memungkinkan investor asing menggugat negara tuan rumah di forum arbitrase internasional apabila kebijakan atau tindakan negara tersebut dianggap merugikan kepentingan investasinya. Meskipun dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap praktik diskriminatif, ekspropriasi tanpa kompensasi, atau perlakuan tidak adil, ISDS menuai kritik karena dianggap menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara investor asing dan negara, khususnya negara berkembang. Kritik tersebut mencakup tingginya biaya proses arbitrase, kurangnya transparansi, serta potensi intervensi terhadap kebijakan publik yang sah, seperti regulasi di bidang kesehatan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, keberadaan ISDS telah memberikan rasa aman hukum bagi investor internasional, mendorong arus modal lintas negara, serta memperkuat prinsip-prinsip keadilan kontraktual dalam hubungan ekonomi global. Namun, di balik tujuan ideal tersebut, ISDS juga menuai kritik yang signifikan dari berbagai kalangan, khususnya dari negara berkembang. Kritik utama berkisar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara investor dan negara, di mana negara sebagai pihak yang berdaulat justru sering berada dalam posisi defensif terhadap tuntutan finansial bernilai besar dari investor asing. Selain itu, proses arbitrase dinilai tidak transparan, bersifat tertutup, dan cenderung menguntungkan pihak investor karena dominasi firma hukum internasional serta biaya arbitrase yang sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak keberadaan ISDS dalam dinamika investasi asing, dengan menyoroti ketegangan antara perlindungan hak investor dan kedaulatan negara.