Cleo Patricia Joe
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM STUDI KASUS Putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk Kayla Fellicia Putri; Farsya Dalila Alamsyah; Cleo Patricia Joe; Citranti Hanifah Dewani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i1.7210

Abstract

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah konsep utama dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KitabUndang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menetapkan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan merugikanpihak lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa terkait perbuatanmelawan hukum melalui analisis Putusan No. 60/Pdt.G/2013/PN.Dpk. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, didukung oleh analisis yurisprudensi dan literatur hukum. Kasus ini melibatkan penggugat yang mengajukan gugatan terhadap tergugat atas dugaan tindakan melawan hukum, yang mengakibatkankerugian materiil sebesar Rp 1,2 miliar dan immateriil Rp 5 miliar. Dalam persidangan, hakim memutuskan untuk menolak gugatankarena penggugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum yang memenuhi unsur- unsur sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, serta pentingnya pertimbangan hukum yang matang dalam menyelesaikan sengketa perdata. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam praktik hukum di Indonesia.
Peran OJK dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi Perbankan di Indonesia (Studi Kasus: Gangguan Sistem Bank DKI 2025) Kayla Fellicia Putri; Cleo Patricia Joe; Hera Aprillya Dwi Lestari; Calvin Philip Andrew Pangaribuan; Dwi Desi Yayi Tarina
MERDEKA : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 2 (2025): Desember
Publisher : PT PUBLIKASI INSPIRASI INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/merdeka.v3i2.6279

Abstract

 Perkembangan digitalisasi dalam sektor perbankan Indonesia membawa kemudahan sekaligus tantangan baru bagi sistem keuangan nasional. Inovasi layanan berbasis teknologi meningkatkan efisiensi dan akses masyarakat, namun juga menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem dan perlindungan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam memastikan pengawasan yang efektif agar kegiatan perbankan digital tetap berjalan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini membahas penyelesaian antara Bank DKI dan OJK dalam kasus gangguan sistem Bank DKI tahun 2025 serta menelaah dasar hukum yang menjadi landasan pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengawasan OJK masih perlu diperkuat dari sisi regulasi dan penerapan sistem berbasis teknologi agar mampu menghadapi risiko digital secara lebih adaptif dan responsif. Penguatan fungsi pengawasan diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sektor perbankan digital di Indonesia.