Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DALAM PERJANJIAN TIDAK BERNAMA (INNOMINAAT): STUDI KASUS PERJANJIAN WARALABA PUTUSAN NOMOR 321/PDT/2021/PT.DKI Malinda, Maltha; Nabila, Shira Bier; Arvrian, Addyne Aulyfah; Chatrine, Chatrine; Natalia, Desy; Iqbal, Muhammad; Prabangkara, Ghani; Sede, Alfa Immanuel; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8363

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian waralaba, penerapan asas pacta sunt servanda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan untuk memahami implikasi hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba antara penggugat dan tergugat ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat objektif Mengenai pendaftaran kekayaan intelektual dan kepatuhan terhadap aturan hukum waralaba. Asas pacta sunt servanda dianggap sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, namun gugatan penggugat ditolak karena kurangnya bukti yang kuat tentang adanya cacat kesengajaan atau penipuan. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam perjanjian waralaba untuk mencegah sengketa di masa yang akan datang This article discusses the settlement of a franchise agreement dispute in Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. The purpose of this research is to analyze the validity of the franchise agreement, the application of the principle of pacta sunt servanda according to the Civil Code (KUHPer) and to understand the legal implications of the decision. The research method used is normative legal research with a deductive approach. The results showed that the franchise agreement between the plaintiff and the defendant was rejected by the judge because it did not meet the legal requirements of the agreement, especially the objective requirements regarding intellectual property registration and compliance with the rules of franchise law. The principle of pacta sunt servanda is considered very important to maintain legal certainty, but the plaintiff's claim was rejected due to the lack of strong evidence of intentional defects or fraud. This research emphasizes the importance of compliance with legal provisions in franchise agreements to prevent future disputes.
Dampak Bahaya Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat di Perkotaan Dyana, Jessika Stefany; Amelia, Rizka Nurhanifa; Davita, Samantha Amerys Marsada; Arafah, Yasmeen Auliandini; Sede, Alfa Immanuel; Hidayati, Azizzah Rizqina
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 1.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencemaran udara di perkotaan memiliki dampak yang berbahaya dan signifikan bagi kesehatan masyarakat terutama di daerah perkotaan. Pencemaran Udara terjadi karena adanya penurunan kualitas udara, yang dimana udara mengandung Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO2) dan Hidrokarbon (HC). Kandungan berbahaya yang terdapat dalam udara tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan terutama pernapasan seperti kanker paru-paru, bronkitis, asma, dll. Dampak polusi udara tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat berdampak pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, yang dimana kelompok ini mempunyai kekebalan tubuh yang lemah serta rentan terhadap infeksi. Jakarta merupakan kota yang memiliki tingkat polusi udara yang sangat mengkhawatirkan. Polusi udara di jakarta dapat diperkirakan menyebabkan 50% morbiditas di Indonesia. Selain itu polusi udara di Jakarta juga dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.