Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS PERAN PT. RAFI KAMAJAYA ABADI DALAM PERUSAKAN LINGKUNGAN Arvrian, Addyne Aulyfah; Ramadhanti, Syafira; Ramadhan, Fathan; Yayi, Dwi Desi
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 10 No. 6 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v10i6.7154

Abstract

The case of PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) has been in the public spotlight due to alleged negligence that caused forest and land fires (karhutla) covering 2,560 hectares in West Kalimantan Province. These fires not only impacted the ecosystem, but also public health and economic activity. In this case, the Supreme Court (MA) sentenced PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) to pay compensation of Rp920 billion as well as environmental recovery measures. This research aims to examine the role and responsibility of PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) in the environmental damage done by the company through forest and land fires, and how it is applied in commercial law, especially related to corporate obligations in managing the environment. This research will analyze how the principles of corporate law are applied in the context of environmental damage caused by PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA). In addition, this research will highlight the impact of court decisions on trade and economic relations, as well as how environmental law enforcement in the commercial sector, especially in ensuring that companies do not only focus on economic profit, but also have a great responsibility in maintaining environmental sustainability. Kasus PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) menjadi sorotan publik karena diduga melakukan kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 2.560 hektar di Provinsi Kalimantan Barat. Kebakaran ini tidak hanya memberi dampak terhadap ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung (MA) memberikan hukuman kepada PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA) membayar ganti rugi senilai Rp920 Miliar serta tindakan pemulihan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tanggungjawab PT. Rafi Kamajaya Abadi (RKA) dalam kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut melalui kebakaran hutan dan lahan, serta bagaimana penerapannya dalam hukum dagang, terutama terkait kewajiban korporasi dalam mengelola lingkungan. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana prinsip hukum korporasi yang diterapkan dalam konteks kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PT Rafi Kamajaya Abadi (RKA). Selain itu, penelitian ini akan menyoroti dampak putusan pengadilan terhadap hubungan dagang dan ekonomi, serta bagaimana penegakan hukum lingkungan di sektor komersial, terutama dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
DALAM PERJANJIAN TIDAK BERNAMA (INNOMINAAT): STUDI KASUS PERJANJIAN WARALABA PUTUSAN NOMOR 321/PDT/2021/PT.DKI Malinda, Maltha; Nabila, Shira Bier; Arvrian, Addyne Aulyfah; Chatrine, Chatrine; Natalia, Desy; Iqbal, Muhammad; Prabangkara, Ghani; Sede, Alfa Immanuel; Rizkianti, Wardani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i3.8363

Abstract

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa perjanjian waralaba dalam Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian waralaba, penerapan asas pacta sunt servanda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan untuk memahami implikasi hukum dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian waralaba antara penggugat dan tergugat ditolak oleh hakim karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya syarat objektif Mengenai pendaftaran kekayaan intelektual dan kepatuhan terhadap aturan hukum waralaba. Asas pacta sunt servanda dianggap sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, namun gugatan penggugat ditolak karena kurangnya bukti yang kuat tentang adanya cacat kesengajaan atau penipuan. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam perjanjian waralaba untuk mencegah sengketa di masa yang akan datang This article discusses the settlement of a franchise agreement dispute in Decision Number 321/PDT/2021/PT.DKI. The purpose of this research is to analyze the validity of the franchise agreement, the application of the principle of pacta sunt servanda according to the Civil Code (KUHPer) and to understand the legal implications of the decision. The research method used is normative legal research with a deductive approach. The results showed that the franchise agreement between the plaintiff and the defendant was rejected by the judge because it did not meet the legal requirements of the agreement, especially the objective requirements regarding intellectual property registration and compliance with the rules of franchise law. The principle of pacta sunt servanda is considered very important to maintain legal certainty, but the plaintiff's claim was rejected due to the lack of strong evidence of intentional defects or fraud. This research emphasizes the importance of compliance with legal provisions in franchise agreements to prevent future disputes.