Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Putusan Nomor 796 K Pid Sus 2015 tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan di Bank Perkreditan Rakyat Nur Hasanah, Vidiawati; Mustika Putri, Najma Kusumawardhani; Elsisi Suanti, Elvana Akar Yoga; Martia, Vivi
PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2 No. 2 (2025): Juli: Development Economics and Regular Economics
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g3nsnq86

Abstract

Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015 mengungkapkan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau yang melibatkan Terdakwa Deni Bastian Mandaya. Terdakwa, yang menjabat sebagai Direktur Utama, melakukan penarikan uang dari kas bank tanpa pencatatan yang benar dengan menggunakan kuitansi palsu dan memanipulasi data setoran nasabah untuk menutupi transaksi ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa serta dampak hukum dan finansial yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif dengan mengumpulkan data dari dokumen putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta referensi terkait lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami aspek penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di lembaga perbankan. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa melanggar peraturan perbankan yang berlaku dan menyebabkan kerugian signifikan bagi BPR Keraton Bau-Bau, serta memberikan dampak pada integritas sistem keuangan yang lebih luas.
Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia bagi Debitur yang Melakukan Cidera Janji Akar Yoga Elsisi Suanti, Elvana; Permata Sari, Ayu; Martia, Vivi; Nur Hasanah, Vidiawati
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS-OKTOBER 2024
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i4.2279

Abstract

In the effort to foster social justice in the era of globalization, the Indonesian government has been reforming economic regulations to align policies with Pancasila ideology and the 1945 Constitution, including in the financing sector. This study examines the implementation of fiduciary guarantee executions, previously governed by Law No. 42 of 1999, and the significant changes following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The research employs a descriptive-analytical method, involving an in-depth analysis of primary and secondary legal materials to understand the dynamics of fiduciary execution. Findings indicate that prior to the Constitutional Court ruling, creditors could directly execute guarantees without judicial intervention. However, post-ruling, the execution process must adhere to more stringent and formal legal procedures, ensuring protection of debtor rights and preventing arbitrary actions. This reform aims to ensure that fiduciary execution is conducted fairly, providing legal certainty for all parties involved.