Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Private Law Review PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Martia, Vivi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya Dalam Putusan Perkara Jakarta Pusat Nomor 335/Pdt.G/2008/Pn.Jkt.Pst Widiasari, Pipit; Martia, Vivi; Sari, Ayu Permata; Rohmatino, Hasan Akmal
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wanprestasi memiliki arti bahwa belum tercapainya suatu prestasi atau kewajiban di dalam perjanjian. Dimana salah satu pihak berprestasi buruk, karena tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hal tersebut dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Jenis metode penelitian ini yaitu yuridis normatif, hal tersebut di karena penelitian mengkaji putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dalam perkara perdata dalam tingkat kasasi mengenai wanprestasi. Adapun yang dikaji penelitian ini yaitu putusan hakim dimana putusannya menerima dan mengabulkan gugatan dari penggugat yaitu: Perseroan Terbatas GMF dan menghukum tergugat yaitu: Perseroan Terbatas Metro Batavia untuk membayar hutang terhadap penggugat sejumlah USD 1.191.615,02 sesuai dengan invoice no.1 sampai no.29. Disamping itu tergugat juga dihukum agar mengganti kerugian yang diderita penggugat sebesar USD 200.000.000,00 serta dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.Kata Kunci: Wanprestasi, Sita Jaminan, Putusan
Analisis Putusan Nomor 796 K Pid Sus 2015 tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan di Bank Perkreditan Rakyat Nur Hasanah, Vidiawati; Mustika Putri, Najma Kusumawardhani; Elsisi Suanti, Elvana Akar Yoga; Martia, Vivi
PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2 No. 1b (2025): AGUSTUS 2024 -JANUARI 2025
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/g3nsnq86

Abstract

Putusan Nomor 796 K/Pid.Sus/2015 mengungkapkan kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Keraton Bau-Bau yang melibatkan Terdakwa Deni Bastian Mandaya. Terdakwa, yang menjabat sebagai Direktur Utama, melakukan penarikan uang dari kas bank tanpa pencatatan yang benar dengan menggunakan kuitansi palsu dan memanipulasi data setoran nasabah untuk menutupi transaksi ilegal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa serta dampak hukum dan finansial yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur kualitatif dengan mengumpulkan data dari dokumen putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta referensi terkait lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami aspek penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di lembaga perbankan. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa melanggar peraturan perbankan yang berlaku dan menyebabkan kerugian signifikan bagi BPR Keraton Bau-Bau, serta memberikan dampak pada integritas sistem keuangan yang lebih luas.
Bonafides: Tinjauan Asas Iktikad Baik Terhadap Kewajiban Debitur Mengembalikan Prestasi kepada Pinjaman Online Ilegal Hasanah, Nur; Suanti, Elvana Akar Yoga Elsisi; Widiasari, Pipit; Martia, Vivi; Sari, Ayu Permata
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pinjaman online ilegal telah menjadi permasalahan serius di Indonesia, dengan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Meskipun praktik ini ilegal, debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk membayar pinjaman sesuai perjanjian. Namun, asas iktikad baik menjadi faktor penting dalam memahami kewajiban moral debitur, karena menekankan pentingnya bertindak dengan integritas dan tanpa niat merugikan pihak lain dalam setiap tindakan hukum. Fenomena ini menciptakan korelasi yang menarik antara asas iktikad baik dan kewajiban debitur dalam mengembalikan prestasi pinjaman online ilegal. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk mengatur perusahaan fintech dan pinjaman online dengan lebih ketat.Kata Kunci:Pinjaman Online, Debitur, Iktikad Baik,Bonafides 
Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia bagi Debitur yang Melakukan Cidera Janji Akar Yoga Elsisi Suanti, Elvana; Permata Sari, Ayu; Martia, Vivi; Nur Hasanah, Vidiawati
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS-OKTOBER 2024
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v1i4.2279

Abstract

In the effort to foster social justice in the era of globalization, the Indonesian government has been reforming economic regulations to align policies with Pancasila ideology and the 1945 Constitution, including in the financing sector. This study examines the implementation of fiduciary guarantee executions, previously governed by Law No. 42 of 1999, and the significant changes following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The research employs a descriptive-analytical method, involving an in-depth analysis of primary and secondary legal materials to understand the dynamics of fiduciary execution. Findings indicate that prior to the Constitutional Court ruling, creditors could directly execute guarantees without judicial intervention. However, post-ruling, the execution process must adhere to more stringent and formal legal procedures, ensuring protection of debtor rights and preventing arbitrary actions. This reform aims to ensure that fiduciary execution is conducted fairly, providing legal certainty for all parties involved.
Co-Authors Akar Yoga Elsisi Suanti, Elvana Ayu Permata Sari Ayu Permata Sari Elsisi Suanti, Elvana Akar Yoga Mustika Putri, Najma Kusumawardhani Nur Hasanah Nur Hasanah, Vidiawati Rohmatino, Hasan Akmal Suanti, Elvana Akar Yoga Elsisi Widiasari, Pipit