Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN (STUDI PUTUSAN NO. 27 K/TUN/2019 MENGENAI PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA) Effie Maria Lamtiur Sipahutar; Bima Kumara Dwi Atmaja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 1 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i1.1516

Abstract

Pembubaran organisasi kemasyarakatan merupakan suatu tindakan hukum yang memerlukan analisis mendalam, terutama dalam konteks negara hukum seperti Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan, dengan fokus pada studi kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berlandaskan pada Putusan No. 27 K/TUN/2019 Mengenai Pembubaran Ormas HTI. Melalui pendekatan analitis, artikel ini mengeksplorasi dasar hukum, prosedur, serta pertimbangan yang mendasari keputusan pembubaran HTI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembubaran HTI didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Perubahan UU Ormas. Selain itu, artikel ini juga menyoroti konsekuensi hukum dari pembubaran HTI, termasuk implikasi bagi pihak yang terlibat. Dengan demikian, tulisan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika hukum dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia, khususnya melalui lensa studi kasus HTI.
PERLINDUNGAN PEKERJA DARI UPAH DIBAWAH MINIMUM: ANALISIS UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Julianus Zendrato; Bima Kumara Dwi Atmaja
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/7ehpdb35

Abstract

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji tentang perlindungan pekerja dari upah dibawah minimum berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Masih banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan upah di Indonesia. Penegakan hukum mengenai imbalan buruh harus ditegakkan untuk menjamin kehidupan yang layak dan memperoleh Kesejahteraan yang memadai bagi para pekerja. Dalam UU ketenagakerjaan di tetapkan bahwa honorer seorang buruh diberikan untuk kebutuhan hidup yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara penegakan hukum yang dilakukan dalam permasalahan upah yang tidak sesuai dan bagaimana pengaturan hukum tentang pengupahan pekerja. Jurnal ini mengandalkan pendekatan normatif dalam bidang hukum. Dengan data yang dihimpun dari beberapa lieratur seperti UU, buku, sumber online, dan literatur lainnya. Berdasarkan hasil Analisis dan penelitian bahwa penegakan hukum terhadap ketidakesuaian pemberian upah minimum di Indonesia masih belum efektif karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan. Lalu kurangnya kesadaran hukum dari pekerja dan pengusaha terhadap hukum yang berlaku tentang upah pekerja di Indonesia. Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan hukum terhadap ketidak sesuaian pemberian upah minimum di Indonesia yaitu dengan meningkatkan pengawasan, menigkatkan kesadaran hukum dan mempermudah proses hukum  untuk menyelesaikan sengketa upah minimum di Indonesia.