Mochammad Alfin Ramdhan
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Maraknya Catcalling (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM Mochammad Alfin Ramdhan; Ismail Marzuki; Bagus Wibowo; Zainal Arifin; Rinni Puspitasari
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual harassment is an action or behavior that contains sexual elements that the victim does not want. Sexual harassment itself has a vast scope, for example in the form of writing, both physical and non-physical (poking, touching, caressing, hugging, and so on), displaying something that contains pornographic/dirty elements, indecent assault, or coercion. One example that is currently widespread is catcalling, namely verbal sexual harassment against women. Recently, it has been in the spotlight because of the many unpleasant incidents that happen to women. Until now, catcalling itself is still considered a common thing in society so that the perpetrators themselves are never given a deterrent effect, even though catcalling can also include verbal harassment which can be interpreted as the act of saying pornographic/sexual or flirtatious or itchy words. This sassy nature causes feelings of discomfort in someone who is the victim of harassment, even if it is just a joke. The research method used is a normative juridical and literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature, and other reference materials. The formulation of the problem found in this research is firstly, does catcalling fulfill the elements of a criminal act of sexual harassment in terms of criminal law and human rights (HAM) in Indonesia and secondly, what is the purpose of this legal trap? perpetrators of catcalling crimes.
Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Dalam Penggunaan Layanan Electronic Banking (E-Banking)  (Studi di Kantor Cabang Pembantu Bank Negara Indonesia, Kertosono, Nganjuk) Mochammad Alfin Ramdhan; M. Ilham Fajry Akbar
JOSH: Journal of Sharia Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 Juni 2025
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v4i02.2085

Abstract

This study discusses the legal protection of customers related to bank services in electronic banking services. The problem or problem formulation of this research is how is the legal protection of customers related to the use of electronic banking services (E-Banking) and what is the form of legal protection provided by Bank Negara Indonesia, Kertosono, Nganjuk to customers in the event of a loss in electronic banking transactions (E-Banking). This research method is empirical, namely sociological legal research and can also be called field research, and is strengthened by normative methods. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal data sources. And using the techniques of collecting legal materials by interview and observation and literature study. The results show that the legal protection of customers using electronic banking services has not been regulated in any regulations even though the bank itself already has a banking law, but in this case the customer is a consumer, which means that the customer's rights are automatically protected by Law No.8 of 1999 concerning consumer and bank protection in providing legal protection to customers of electronic banking services if they experience a loss, refer to the Financial Services Authority Circular Lette No. 2/SEOJK.07/2014.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA ANAK YANG TERLIBAT AKSI UNJUK RASA 2025 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mochammad alfin ramdhan
YUSTISI Vol 12 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini mempunyai tujuan guna menganalisis secara yuridis pelaksanaan penjatuhan pidana bagi anak sebagaimana terlibat dalam aksi unjuk rasa tahun 2025 di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun dua rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana ketentuan hukum mengacu pada Undang-Undang SPPA mengatur penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat dalam aksi unjuk rasa, dan apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku unjuk rasa tahun 2025 telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta keadilan restoratif yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Undang Undang SPPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, karya ilmiah, serta pendapat ahli hukum, sedangkan sumber hukum tersier berupa buku-buku hukum dan ensiklopedia hukum. Hasil riset yang didapatkan bahwa secara normatif, Undang-Undang SPPA telah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai penjatuhan pidana terhadap anak, termasuk kewajiban penerapan keadilan restoratif dan diversi pada setiap tahapan proses hukum. Namun, dalam praktiknya, penjatuhan pidana terhadap anak yang terlibat aksi unjuk rasa pada tahun 2025 masih menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip perlindungan anak, di mana aparat penegak hukum cenderung mengedepankan pendekatan represif dibandingkan pendekatan pembinaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan implementasi Undang-Undang SPPA agar penegakan hukum terhadap anak pelaku unjuk rasa benar-benar mencerminkan tujuan pembinaan dan pemulihan, bukan semata-mata pemidanaan.