Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Geo Media: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Bagus Wibowo
Unknown Affiliation
Religion Humanities Earth & Planetary Sciences Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DISASTER MITIGATION POP-UP BOOK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MITIGASI BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI SISWA SEKOLAH DASAR Bagus Wibowo; Ika Vebrianti; Nuhnia Reny Pertiwi; Yuli Widiyatmoko; Muhammad Nursa’ban
Geo Media: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian Vol 15, No 1 (2017): Geo Media: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (898.678 KB) | DOI: 10.21831/gm.v15i1.16236

Abstract

AbstrakIndonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Bencana alam di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Kondisi tersebut menjadi alasan pentingnya pendidikan mitigasi bencana bagi masyarakat Indonesia. Namun hingga saat ini anak-anak belum mendapatkan perhatian yang cukup terkait pendidikan mitigasi bencana. Disisi lain, Indonesia memiliki banyak kearifan lokal sebagai mitigasi bencana yang belum diketahui masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk media pembelajaran mitigasi bencana berbasis kearifan lokal bagi siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan yakni metode penelitian dan pengembangan (research and development) melalui pengumpulan data dari berbagai sumber sebagai landasan dibuatnya media pembelajaran ini. Berdasarkan data yang didapatkan, peneliti mengkombinasikan konsep mitigasi bencana dengan kearifan lokal pada buku pop-up sehingga media pembelajaran ini menjadi alat yang strategis unuk mengenalkan upaya mitigasi bencana berbasis kearifan lokal bagi siswa sekolah dasar.Kata kunci: Bencana Alam, Mitigasi, Kearifan Lokal, Media Pembelajaran, Siswa Sekolah Dasar
PEMBERIAN GANTI RUGI BERUPA KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA (Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Kdr, j.o, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT.SBY) Wibowo, Bagus
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 1 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i1.5174

Abstract

Penipuan berkedok investasi berupa arisan online, robot trading dan saham dewasa ini marak terjadi di wilayah sekitar lingkungan tempat tinggal kita, korbannya adalah orang-orang yang meginginkan keuntungan investasi yang tinggi dari pelaku tindak pidana, namun bukan keuntungan yang didapatkan tetapi malah kerugian akibat penipuan. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Dalam penelitian ini penulis membahas kajian yuridis tentang pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 30/Pid.B/2022/PN.Kdr, j.o, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 620/PID/2023/PT.SBY, dalam memberikan ganti rugi kepada korban tindak pidana berupa kompensasi dengan mengembalikan/menyerahkan barang bukti tindak pidana kepada korban tindak pidana. Dalam pertimbangan hukum putusannya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kediri menolak salah satu tuntutan jaksa penuntut umum mengenai pemberian ganti rugi berupa kompensasi yaitu mengembalikan/menyerahkan barang bukti kepada korban, namun berbeda dengan putusan hakim pada Pengadilan Tinggai Surabaya, dalam pertimbangan hukum putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan mengenai pengurangan kerugian yang lebih besar dari uang yang diberikan pada terdakwa, selain itu majelis hakim juga memberikan peluang jika korban hendak mengajukan Upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi yang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Legal Research/Normatif dengan tujuan terhadap korban-korban tindak pidana berupa penipuan dan yang sejenisnya dapat mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi, dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terhadap korban tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dapat mengajukan upaya hukum berupa gugatan ganti rugi secara keperdataan, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi yang dapat dilakukan oleh hakim.
Maraknya Catcalling (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM Mochammad Alfin Ramdhan; Ismail Marzuki; Bagus Wibowo; Zainal Arifin; Rinni Puspitasari
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual harassment is an action or behavior that contains sexual elements that the victim does not want. Sexual harassment itself has a vast scope, for example in the form of writing, both physical and non-physical (poking, touching, caressing, hugging, and so on), displaying something that contains pornographic/dirty elements, indecent assault, or coercion. One example that is currently widespread is catcalling, namely verbal sexual harassment against women. Recently, it has been in the spotlight because of the many unpleasant incidents that happen to women. Until now, catcalling itself is still considered a common thing in society so that the perpetrators themselves are never given a deterrent effect, even though catcalling can also include verbal harassment which can be interpreted as the act of saying pornographic/sexual or flirtatious or itchy words. This sassy nature causes feelings of discomfort in someone who is the victim of harassment, even if it is just a joke. The research method used is a normative juridical and literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature, and other reference materials. The formulation of the problem found in this research is firstly, does catcalling fulfill the elements of a criminal act of sexual harassment in terms of criminal law and human rights (HAM) in Indonesia and secondly, what is the purpose of this legal trap? perpetrators of catcalling crimes.
KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2014/Ptun.Sby Dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pdt.G/2018/Pn Mlg Wibowo, Bagus; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i2.4847

Abstract

Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pemegang Hak Atas Tanah adalah syarat mutlak bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian Hukum dalam bidang pertanahan berarti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat menguasai tanah secara aman. Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan tujuan pemakaian tanah pada hakekatnya ada dua yaitu pertama untuk diusahakan misalnya untuk Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Kedua tanah dipakai sebagai tempat membangun misalnya diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, Penelitian ini membahas tentang Kajian Yuridis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2014/PTUN Sby dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Mlg, dimana kedua putusan tersebut bertentangan satu sama lain, tetapi yang perlu dipahami adalah obyek gugatan atas kedua putusan tersebut secara prinsip sama, yaitu sengketa hak antara subyek hukum orang dan subyek hukum (badan hukum). Peneliti menggunakan metode penelitian Legal Research/Normatif yang didalam penelitian menitik beratka n pada penelitian terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 83/G/2014/PTUN Sby, majelis hakim pemeriksa perkara memutus menyatakan batal terhadap Sertifikat Hak Pakai yang tanah dan bangunannya dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Mlg, majelis hakim pemeriksa perkara memutus menyatakan Penggugat (dalam perkara pada pengadilan tata usaha negara kapasitasnya sebagai Tergugat II Intervensi) memiliki hak terhadap obyek sengketa salah satu pertimbangan hukumnya adalah berdasarkan penguasaan fisik selama dua puluh tahun lebih. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode Legal Research/Normatif, didapatkan kesimpulan bahwa jika terdapat sengketa hak/kepemilikan maka menurut penulis, sangat tepat apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu di pengadilan negeri. Selain itu dapat dipertimbangan dan dapat dijadikan acuan akan keberadaan asas rechtsverwerking, sehingga kedepannya apabila ada perkara yang serupa maka hakim tidak ragu dalam memutuskan perkara dengan pertimbangan asas rechtsverwerking, karena sebenarnya peraturan perundang-undangan telah memfasilitasi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) tentang pendaftaran tanah.
Co-Authors Ika Vebrianti Ismail Marzuki Makhali, Imam Mochammad Alfin Ramdhan Muhammad Nursa’ban Nuhnia Reny Pertiwi Rinni Puspitasari Yuli Widiyatmoko Zainal Arifin