Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Formulasi Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penguntitan Perspektif HAM Lisnawati; Zainal Arifin; Huzaimah Al-Ansori; Maria Febriana; Rinni Puspitasar
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 2 No. 4 JULI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law is an important part of upholding justice for the protection of society thus the implementation of the law must provide benefits and usefulness to society so that the implementation of the law does not cause unrest and doubt in society. In this research, the author uses a type of legal research or what is more familiar in Indonesia, namely Normative Research through journal sources from various researchers. The research results show that legal protection for victims of stalking is substantial since stalking is a form of violence that can harm victims physically, mentally, and socially. Physically, stalking can cause injury and even death to its victims. Psychologically, stalking can cause anxiety, fear, stress, and depression in the victim. Furthermore, socially, stalking can isolate victims from their environment and cause them to lose self-confidence. In the Criminal Code and the Law, some articles can be linked to Stalking because they contain several elements of Stalking behaviour implicitly as in article 493 of the Criminal Code and article 317 of Law Number 1 of 2023. Considering the criminal aspects of the act explained previously, the act of stalking can be considered to fulfil the elements of a criminal act because stalking fulfils the aspects of human action.
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Hery Sulistyo; Suwadji; Maria Febriana; Arrum Normasari; Eni Purwaningsih
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6633

Abstract

Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktif terlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel. Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat. Kata Kunci : Partai Politik, Kebijakan Publik, Masyarakat