Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Arrum Normasari
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA Arrum Normasari; Niniek Wahyuni; Suhud; Yok Sunaryo; Paulus Bing Adiputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5882

Abstract

ABSTRAKSIPenipuan berbasis teknologi semakin meningkat di Indonesia, mempengaruhibanyak konsumen yang sering kali tidak paham akan risikonya. Karya ilmiah inimenganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalammenghadapi penipuan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatannormatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, termasuk UndangUndang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait. Melalui tinjauan ini,diharapkan dapat diidentifikasi kelemahan dalam perlindungan hukum yang adaserta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna melindungikonsumen lebih efektif dari ancaman penipuan berbasis teknologi di masa depan.Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Penipuan, Teknologi
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA Hery Sulistyo; Suwadji; Maria Febriana; Arrum Normasari; Eni Purwaningsih
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v7i2.6633

Abstract

Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktif terlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel. Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat. Kata Kunci : Partai Politik, Kebijakan Publik, Masyarakat
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL Erny Setiawan; Arief Rahman; Arrum Normasari; Geger Suhartono
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i2.7746

Abstract

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagipara Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertamakalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebutdiharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada paraPencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik danakhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidakdipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapatlebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahasmengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOPpenarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user).Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; LembagaManajemen Kolektif.
Co-Authors Arief Rahman Eni Purwaningsih Erny Setiawan Geger Suhartono Hery Sulistyo Maria Febriana Niniek Wahyuni Paulus Bing Adiputra Suhud Suwadji Yok Sunaryo