Satria, Najib
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Web-Based Citizen Contribution: An Model to Optimize Political Participation in the Legislation Function of the Representative Council Pelengkahu, Muhamad; Satria, Najib
Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Vol 4 No 2 (2024): July-December
Publisher : University of Jember, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jkph.v4i2.51889

Abstract

At present, legal products do not reflect public justice; rather, they serve the interests and triumph of political groups or elites that are technical, insubstantial, and short-term. This, of course, significantly interferes with the operation of the government system, which in turn disrupts the stability of society, particularly in terms of legal certainty. The objective of this research is to evaluate and develop a political participation scheme that can effectively engage the community at the grassroots level in the legislative function of the People's Representative Council. In terms of methodology, this research is normative legal research, which is evaluative in nature. Qualitative analysis techniques are employed to analyze secondary data. This reasearch indicate that the laws enacted by the People's Representative Council thus far have not been aspirational. This implies that they have not been able to take into account and implement the aspirations of all societal segments, resulting in their implementation being at odds with the community's desire. Consequently, we suggest the implementation of a web-based system for information, aspirations, and voting, which we refer to as WASIT. The utilization of website media is due to the fact that the internet is a daily necessity for the Indonesian populace. The KOMINFO and DUKCAPIL community have appointed an NGO that is specifically dedicated to legislative supervision to establish this system. NGOs are assigned the responsibility of developing a website with the assistance of KOMINFO. The Directorate General of DUKCAPIL will collect community data by logging in with the Citizen Identity Number.
Politik Hukum Dalam Perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sangadji, Sulastri; Melinda, Ami Cintia; Satria, Najib; Febrianti, Ni Made Regina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - April (2025)
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i1.1301

Abstract

Pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk mencapai kesesuaian dengan kondisi sosial dan kebutuhan bangsa. Salah satunya adalah pembaharuan dan penyempurnaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelumnya Indonesia menganut KUHP produk kolonial Belanda. Sekarang telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (UU KUHP) yang merupakan produk asli Indonesia. Pembaharuan ini di landasi oleh semangat dekolonisasi. Tapi dalam proses pembentukan, UU KUHP menuai banyak kontroversi. Pengaturan tentang penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara, dan pidana terpidana korupsi menjadi poin yang krusial. Perumusan UU KUHP tidak terlepas dari unsur politik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur politik hukum dalam proses perumusan UU KUHP. Penelitian hukum normatif menjadi jenis penelitian dalam penulisan ini. Fokus penelitian ini tertuju pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian mendapati bahwa perumusan UU KUHP belum memenuhi unsur politik hukum secara ideal. Karena produk hukum yang terkandung dalam KUHP tidak hanya berakhir dari sebuah UU tersebut telah diumumkan dalam suatu lembar negara. Justru pada saat itu akan muncul persoalan baik persoalan yang telah diperkirakan atapun yang belum pernah diprediksi.