Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Law Research Review Quarterly
Galang Fadilah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformulasi Konsep Green Banking Pada Sektor Perbankan Berlandaskan Prinsip Green Economy Galang Fadilah
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 1 No. 6 (2024): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v1i6.2951

Abstract

Permasalahan lingkungan, termasuk pemanasan global dan perubahan iklim, telah menjadi isu yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir, terutama akibat kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan lingkungan telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan. Bank sebagai sektor strategis memiliki peran penting dalam menerapkan konsep green banking yang berlandaskan ekonomi hijau (green economy) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasi green banking masih mengalami kendala, seperti praktik greenwashing yang menunjukkan komitmen semu terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan green banking di sektor perbankan Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di Swedia dan Vietnam. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis prinsip green banking yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen perbankan terhadap keberlanjutan lingkungan.
REDESAIN LEMBAGA PENGAWASMAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGUATANLEMBAGA PENEGAK KONSTITUSI Rizqan, Rizqan; Halim Rahmansah; Krisna Eka Prasetya; Galang Fadilah; Rahayu Fery Anitasari
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i4.13596

Abstract

Reformasi melahirkan amandemen konstitusi, hal tersebut menjadi tonggak lahirnya berbagai dinamika ketatanegaraan yang dianggap lebih baik dari konstitusi sebelumnya. Pasca reformasi lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada pokoknya sejalan dengan karakteristik negara hukum menurut Internasional Comission of Jurists (ICJ), salah satunya adanya lembaga kehakiman yang independen dan tidak memihak. Menariknya MK tidak memiliki pengawas diluar tubuhnya sendiri, sehingga menarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan yang ideal terhadap MK. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Sehingga hasil kajian akan memfokuskan pada Pola berjalannya MK: antara tugas institutional vs independensi personality Hakim MK.; Dinamika Lembaga pengawas MK; Problem Pengawasan MK saat ini; dan Aspeek etik sebagai guiden dalam tubuh MK. Simpulan penelitian menunjukan bahwa tidak diperlukan pengawasan eksternal diluar MK, karena jika terbentuk lembaga pengawas, maka akan lebih mudah diintervensi oleh Lembaga lain karena ada konflik kepentingan yang sangat kuat. Pengawasan terhadap MK dapat berjalan ketika terjadi suatu indikasi pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Etik. Sehingga mekanisme penyelesaian dengan pembentukan MKMK secara ad hoc akan lebih efektif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap Hakim MK. MKMK yang bersifat ad hoc akan didudukan sebagai Lembaga pengawas yang akan meminimalisir konflik kepentingan.
Co-Authors Halim Rahmansah Krisna Eka Prasetya Rahayu Fery Anitasari Rizqan, Rizqan