Halim Rahmansah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REDESAIN LEMBAGA PENGAWASMAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGUATANLEMBAGA PENEGAK KONSTITUSI Rizqan, Rizqan; Halim Rahmansah; Krisna Eka Prasetya; Galang Fadilah; Rahayu Fery Anitasari
Law Research Review Quarterly Vol. 10 No. 4 (2024): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v10i4.13596

Abstract

Reformasi melahirkan amandemen konstitusi, hal tersebut menjadi tonggak lahirnya berbagai dinamika ketatanegaraan yang dianggap lebih baik dari konstitusi sebelumnya. Pasca reformasi lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada pokoknya sejalan dengan karakteristik negara hukum menurut Internasional Comission of Jurists (ICJ), salah satunya adanya lembaga kehakiman yang independen dan tidak memihak. Menariknya MK tidak memiliki pengawas diluar tubuhnya sendiri, sehingga menarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan yang ideal terhadap MK. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Sehingga hasil kajian akan memfokuskan pada Pola berjalannya MK: antara tugas institutional vs independensi personality Hakim MK.; Dinamika Lembaga pengawas MK; Problem Pengawasan MK saat ini; dan Aspeek etik sebagai guiden dalam tubuh MK. Simpulan penelitian menunjukan bahwa tidak diperlukan pengawasan eksternal diluar MK, karena jika terbentuk lembaga pengawas, maka akan lebih mudah diintervensi oleh Lembaga lain karena ada konflik kepentingan yang sangat kuat. Pengawasan terhadap MK dapat berjalan ketika terjadi suatu indikasi pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Etik. Sehingga mekanisme penyelesaian dengan pembentukan MKMK secara ad hoc akan lebih efektif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap Hakim MK. MKMK yang bersifat ad hoc akan didudukan sebagai Lembaga pengawas yang akan meminimalisir konflik kepentingan.
Constitutional Retrogression Dalam Pemilihan Hakim Konstitusi Usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Halim Rahmansah; Aurillia Silmi Ayu Khoirunnisa
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 4 JULI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article analyzes the phenomenon of constitutional retrogression in the election of judges of the Constitutional Court (MK) proposed by the House of Representatives of the Republic of Indonesia, especially in the case of the appointment of Adies Kadir. The main issues examined are how the threat of constitutional decline occurs and how the ideal model for the election of constitutional judges in Indonesia. This research uses normative juridical method with conceptual approach and legislation, and supported by comparative studies. The results showed that the selection process of constitutional judges who are not transparent, minimal public participation, and loaded with political interests have the potential to weaken the independence and impartiality of the Constitutional Court as the guardian of constitution. The practice reflects the symptoms of constitutional retrogression, namely the weakening of democratic principles and constitutionalism through formal mechanisms that appear to be legally valid (under the mask of law). To overcome these problems, this article offers a more ideal model of constitutional judge selection reform through an open, participatory, and accountable mechanism, by adopting best practices from South Korea. The proposed Model includes the formation of an independent selection committee, the establishment of concrete criteria for statehood, the implementation of a transparent public test, and the restriction of the authority of the proposing institution to select only candidates from open selection. This reform is expected to strengthen the independence of the Constitutional Court and maintain the continuity of democracy and the rule of law in Indonesia.