This Author published in this journals
All Journal Jurnal Batavia
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EKSISTENSI HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER BAGI PEMBENTUKAN POLITIK HUKUM NASIONAL Arfah, Azizah; Parulian, Hendra; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 6 (2024): NOVEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i6.96

Abstract

Munculnya keraguan akan kapasitas hukum adat sebagai sumber hukum bagi politik hukum pembentukan hukum nasional lahir disebabkan anggapan hukum adat bersifat kuno, primitif dan hanya relevan untuk wilayah tertentu sesuai asal nilai dan tradisi. Hukum adat dianggap sudah tidak sesuai untuk digunakan sebagai sumber penyusunan aturan hukum sehingga kian termarginalkan. Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum tidak tertulis dapat menjadi sumber hukum bagi politik hukum nasional dan bagaimana peranan hukum adat sebagai sumber bagi politik hukum nasional. Tipe penelitian yuridis normatif melalui pendekatan studi perundang-undangan dan pengumpulan data berbasis studi kepustakaan. Analisis data secara kualitatif yang bersifat preskriptif. Kedudukan hukum adat diakui sejak zaman kolonial Belanda yang tertuang dalam Pasal 75 Regerigs Reglement dan Pasal 130 IS yang selanjutnya diakui Pemerintah Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Hukum adat berperan penting menentukan arah pembentukan dan pelaksanaan hukum dengan aplikasi nilai yang terkandung dalam berbagai regulasi seperti UU Perkawinan, UUPA, dan regulasi lainnya. Hukum adat dapat menjadi sumber hukum politik hukum pembentukan hukum nasional sepanjang nilai-nilainya tidak kontradiktif dengan upaya penataan kembali eksistensi dan pranata hukum adat melalui pengaturan khusus.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PRODUKSI KOPI BUBUK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332K/PID.SUS/2013 Arfah, Azizah; Haikal, Raka; Parulian, Hendra; Limbong, Albert S.; Fitriani, Maulida; Triadi, Irwan
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.155

Abstract

Apresiasi atas HKI di Indonesia tergolong masih rendah dan tak sedikit masyarakat menganggap bahwa HKI bukan hal yang penting dan bahkan banyak masyarakat awam yang tidak memahami tentang HKI. Salah satunya adalah perlindungan rahasia dagang yang berperan penting baik untuk kepentingan pribadi maupun publik. Metode penelitian secara yuridis normatif dengan analisis data bersifat preskriptif. Rahasia dagang mencakup aspek pra-produksi hingga pasca produksi, termasuk pemasaran dan penjualan. Penggunaan rahasia dagang tanpa izin dan persetujuan pihak lain merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Penggunaan informasi meliputi metode produksi, penggorengan, penggilingan, hingga pemasaran dan penjualan kopi bubuk CV. Tiga Putra Berlian menyerupai CV. Bintang Harapan dengan merekrut karyawan, menawarkan produk kopi yang telah diproduksi kepada pelanggan CV. Bintang Harapan sehingga menyebabkan kerugian dan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENDORONG INDUSTRI KENDARAAN BERBASIS LISTRIK SEBAGAI BENTUK PENERAPAN KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA Parulian, Hendra
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 2 (2025): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i2.152

Abstract

Konsumsi bahan bakar meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia juga termasuk negara yang menghasilkan 1.637.156 juta ton emisi gas rumah kaca pada tahun 2018 dan menggunakan banyak bahan bakar fosil. Berdasarkan angka tersebut, Indonesia berada di peringkat tengah sebagai negara dengan emisi terbanyak di dunia. Mempercepat kemajuan sektor kendaraan listrik merupakan inisiatif penting yang dapat memfasilitasi transisi berkelanjutan menuju ekonomi hijau. Mobil listrik merupakan pilihan yang ramah lingkungan dan efektif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Mobil listrik memiliki manfaat dibandingkan kendaraan tradisional terkait efisiensi energi dan pengurangan polusi. Jenis penelitian yang diangkat merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dewasa ini masih dalam tahap pengembangan, selain itu Indonesia juga sedang menghadapi beberapa masalah seperti mahalnya biaya produksi kendaraan listrik, masih minimnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, kurangnya kualitas SDM pada sektor kendaraan listrik di Indonesia serta insentif yang diberikan pemerintah yang belum berjalan dengan lancar. Upaya pemerintah dalam menghadapi industri kendaraan listrik terhadap ekonomi hijau dapat dilihat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023, Pemerintah Indonesia juga telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan mobil listrik dengan memberikan berbagai peraturan dan insentif. Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 menjadi dasar untuk akselerasi mobil listrik. Adapun tindakan nyata yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu tersedianya angkutan umum Busway Transjakarta yang menggunakan Daya Listrik, Grab Bike yang menggunakan Daya Listrik, dan penjualan kendaraan listrik yang telah teralisasi di beberapa wilayah Indonesia secara bertahap.