<![CDATA[Penelitian ini berjudul Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu dan untuk mendeskripsikan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan teori dari Wilkinson terkait efektivitas sistem yang dilihat dari 11 indikator sistem, yaitu relevan, efisien, ketepatan waktu, aksesibilitas, akurat, keamanan, kapasitas, eleksibilitas, keandalan, ekonomi dan kesederhanaan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang digunakan untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis e-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu belum efektif. Hal ini tampak dari 11 indikator sistem informasi dari Wilkinson di mana masih mengalami kendala, terutama pada aspek indikator, yaitu: relevan, aksesibilitas, kapasitas, keandalan, eleksibilitas, dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: (1) Menggunakan laboratorium Komputer untuk mengadakan pelatihan kepada semua Operator SIMREDA setiap OPD di Kabupaten Belu (2) Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIMREDA dalam perencanaan pembangunan daerah (4) Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan (5) Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar OPD (6) Peningkatan perencanaan partisipatif (7) Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja, dan (8) Terbitkan Standar Operasional Prosedur.]]>
