Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.949

P-Index

This Author published in this journals

All Journal International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Jurnal Paradigma Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik INFOKUM Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Society

Muhi, Ali Hanafiah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 4212160

Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI RSUD DR. R. SOEDJONO SELONG, KABUPATEN LOMBOK TIMUR Suardi; Ermaya Suradinata; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 3 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi birokrasi dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 270 orang pegawai yang diambil memalui teknik stratified random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat reformasi birokrasi dan budaya kerja, maka akan semakin tinggi pula kinerja pegawai. Kata Kunci: reformasi birokrasi, budaya kerja, kinerja pegawai. Abstract This study aims to analyze the effect of bureaucratic reform and work culture on employee performance at the Regional General Hospital, dr. R. Soedjono Selong, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This study uses a quantitative method with 270 respondents employed through the stratified random sampling technique. The results showed that bureaucratic reform and work culture had a positive and significant effect on employee performance at the Regional General Hospital dr. R. Soedjono Selong, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This proves that the higher the level of bureaucratic reform and work culture, the higher the employee's performance will be. Keyword: bureaucratic reform, work culture, employee performance.

STATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANATORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN 1. Reygien Annike Palumpun, 2. Hyronimus Rowa, 3. Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis strategi strategi pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan PAD; (2) Untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat strategi pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan PAD; (3) Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan strategi pengelolaan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanatoraja. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanatoraja sudah baik dan sesuai ketentuan namun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung (letak geografis, aturan normatif, potensi wisata yang melimpah, dan keramahan penduduk), dan faktor penghambat (kurangnya SDM, Minimnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya promosi dan informasi, kerja sama pihak swasta, dan tumpang tindih status pengelolaan pariwisata).

KONFLIK ASET DAERAH ANTARPEMERINTAH DAERAH PASCA-PEMEKARAN: STUDI KASUS KONFLIK KEPEMILIKAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KOTA SUNGAIPENUH PROVINSI JAMBI Indra Hermawan; Tjahya Supriatna; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini difokuskan pada penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh, faktor-faktor penyebab konflik serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh. Penelitian menggunakan teori oleh Winardi terkait pemecahan konflik secara pemecahan problem integratif dan menggunakan teori menurut Boedi Wijarjo dan untuk melihat faktor-faktor penyebab konflik serta melakukan analisis SWOT dan Litmus test untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh dengan menggunakan konsensus dan konfrontasi belum berjalan secara optimal serta penggunaan tujuan-tujuan superordinat belum pernah dilaksanakan. Faktor-faktor penyebab konflik yang memengaruhi terdiri dari faktor struktural, faktor kepentingan, faktor nilai, faktor hubungan antarmanusia, dan konflik data yang kemudian ditentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk memberikan solusi penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungaipenuh berdasarkan analisis SWOT dan Litmus test didapatkan isu sangat strategis antara lain: melaksanakan mediasi lanjutan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah; memberikan solusi ganti rugi aset bangunan kepada pemerintah kabupaten Kerinci; pemberian pertimbangan penyelesaian konflik aset daerah (aset bangunan) antarkedua pemerintah daerah harus tuntas dan tidak memihak salah satu pemerintah daerah; memberikan solusi kerja sama terhadap aset daerah yang produktifkepada kedua pemerintah daerah.

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR ANGSODUO DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI Aulia Urrahman; I Nyoman Sumaryadi; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Berdasarkan kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo Baru oleh pemerintah provinsi yang kemudian diimplementasikan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pihak PT EBN dalam bentuk Adendum Pertama Perjanjian Kerja sama Antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Era Guna Nusa No. 644/09/Setda.PKS/X/2018 No. 09/X/EBN/PKS/2018 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angsoduo Baru dengan Pola Bangun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori dampak kebijakan menurut Agustino dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa terdapat beberapa dampak kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo, yaitu 1) Dampak revitalisasi Pasar Angsoduo pada aspek dampak terhadap masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat atau pembeli merasakan lebih nyaman, jelas. Namun terdapat pembayaran parkir dua kali. 2) Dampak kurang baik kepada kelompok pedagang. 3) Dampak revitalisasi Pasar Angsoduo Baru pada masa yang akan datang jika kondisinya masih seperti ini akan berpotensi kerugian yang dialami oleh pedagang, Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi, serta PT EBN. 4) Dampak tidak langsung akibat kebijakan revitalisasi Pasar Angsoduo, yaitu berdampak kurang baik kepada beberapa profesi masyarakat sekitar Pasar Angsoduo Baru. Kemudian beberapa faktor yang menjadi penyebab, yaitu 1) Banyaknya pedagang yang belum pindah ke Pasar Angsoduo Baru. 2). Rendahnya kesadaran pedagang terhadap kerja sama menjaga kebersihan, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi dampak kebijakan, yaitu 1). Sosialisasi perpindahan pasar dari Pasar Angsoduo yang lama ke Pasar Angsoduo Baru. 2) Melakukan Penertiban, Keamanan dan Penjagaan Kebersihan. Adapun saran sebagai berikut. 1) perlu melakukan mediasi dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan pasar yang dilakukan PT EBN. 2) Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu melakukan mediasi antara PT EBN dan pedagang dalam hal penurunan harga pembelian ruko, kios, toko dan los. 3) Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu melakukan evaluasi terhadap pedagang yang belum mau pindah. 4). Pemprov Jambi dan Pemkot Jambi perlu memperhatikan dampak tidak langsung atas Pasar Angsoduo Baru, yaitu dampak terhadap objek penumpang dan pedagang online.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MINYAK KAYU PUTIH DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Firda Catur Utami; Dedeh Maryani; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan usaha minyak kayu puti di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007), yang pada tahap kondisi awal menggambarkan adanya ketidakseimbangan sumber daya di mana potensi sumber daya alam yang ada tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; pada aspek desain kelembagaan adapun pihak yang terlibat dan berpartisipasi adalah pemerintah daerah dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan, BUMD Nusa Gelan, pihak swasta dan masyarakat penyuling di mana dinas perindustrian sebagai leading sector, BUMD Nusa Gelan sebagai fasilitator, dan anggota swasta serta masyarakat penyuling; kepemimpinan fasilitatif adalah direktur BUMD dengan melihatposisinya yang menjadi penghubung antara pihak yang berpartisipasi; proses kolaborasi pada tahap face to face dialog dilakukan dengan melakukan diskusi atau pertemuan antar pihak yang terlibat, masih ditemukan adanya ketidakpercayaan antarsesama beberapa masyarakat penyuling, komitmen dalam kolaborasi sudah berjalan cukup baik dengan para pihak yang terlibat menjalankan tugas berdasarkan peran dan kapasitas yang dimiliki, masih belum meratanya pemahaman mengenai visi misi atau tujuan dari kolaborasi ini namun tetap menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, hasil akhir kolaborasi sudah cukup baik namun belum optimal meskipun masih ditemui adanya hambatan-hambatan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GOTONG ROYONG DI KECAMATAN SEBERANG ULU 1 KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATRA SELATAN Galih Andawisa; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Kesadaran masyarakat akan lingkungan di Kota Palembang selama dua tahun terakhir mengakibatkan kurang maksimal fungsionalisasi sungai. Berangkat dari fenomena ini, Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Palembang No. 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Kecamatan, Mandiri dan RT/RW. Selama 5 tahun terakhir, peraturan tersebut mengalami perubahan dari tahun ke tahun untuk memaksimalkan gotong royong di tengah masyarakat. Ditemui kendala seperti kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan, sedikitnya sosialisasi yang diterima masyarakat, dan kendala lain. Untuk itu, penulis tertarik meneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Gotong Royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan berdasar pada teori Syukur. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori utama Syukur yang dilihat dari empat dimensi yaitu Lingkungan, Target Group, Program, Unsur Pelaksana. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program gotong royong di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan terkait pelaksanaan program gotong royong namun belum optimal. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung, yakni dana/anggaran yang disediakan khusus dari APBD dan FKPD Kota Palembang yang turun langsung dalam pelaksanaan gotong-royong, Selain itu juga terdapat beberapa faktor penghambat, yakni masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan gotong royong, masih kurangnya kedisiplinan aparat pemerintah, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Bureaucratic Reform Analysis through Performance of Hospital Employees Suardi; Ermaya Suradinata; Kusworo; Ali Hanafiah Muhi
International Journal of Science and Society Vol 1 No 3 (2019): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

This study examines the influence of bureaucratic reformation toward employee performance of the area general hospital Dr. R. Soedjono Selong in East Lombok Regency NTB Province with the number of respondents 270 employees, with stratified random sampling method. This research uses mixed method which combine quantitative and qualitative approach. Mixed method is used because in this research produce two kinds of data, taht is quantitative data and qualitative data. Mixed method is a research approach that combines or associates qualitatif forms, which is basically a combination of both qualitative and quantitative approach, so using a mixed can produce a comprehensive fact in researching the research problem, because in research the researcher has the freedom to use all data collection tool in accordance with the type of data required. Based the results of the study show that bureaucratic reformation variables significantly influence the employee performance (p value = 0,000 atau < 0,05) with a large value of the middle influence of 0,422 , which preves that the higher the level of bureaucratic reformation the better the employee performance. The work culture variables has a sigificant effect toword the employee performance (p value 0,001 atau < 0,05) with a large value of the low influence of 0,211, which preves that the higher the level of bureaucratic reformation the better the employee performance. The new findings generated from this research are the ARITMATIC model (Ability, Responsibility, Innovation, Team Work, Motivation, Agility, Technology, Information and Culture) abtained from the results of ASOCA analysis. Keywords: bureaucratic reformation, government, employee performance.

ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA Adrianto S. Totona; Sampara Lukman; Ali Hanafiah Muhi
Jurnal Paradigma (JP) Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/jp.v11i2.8033

The purpose of this study is to analyze tourism development in increasing local revenue in Morotai Island Regency, to analyze the factors supporting and inhibiting tourism development in increasing local revenue in Morotai Island Regency, North Maluku Province and formulating tourism development strategies in increasing original income. area (PAD) in Morotai Island Regency, North Maluku Province. This study uses tourism theory according to Mill and Morrison with four components, namely market, travel, marketing and destinations with descriptive qualitative research methods. Sources of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Methods of data analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that tourism development in increasing local revenue (PAD) of Morotai Island Regency is seen from four components, namely the market component. The facilities and infrastructure in question must be prepared by local governments, communities, communities and business actors in order to attract tourists to visit the location. tourist destinations in Morotai Island Regency that have not been touched by the Department of Tourism and Culture. The researcher's suggestions are to increase tourism development in four components, namely market, marketing, travel and destinations, then there are twelve suggestions for supporting and inhibiting factors and nine suggestions for tourism development strategies in increasing local revenue (PAD) of Marotai Island Regency.

Implementation of Village Financial Management Policy Yosya Rizal; Fernandes Simangunsong; Sampara Lukman; Ali Hanafiah Muhi
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i2.5505

There is still a lack of competence of the Human Resources machinery of the village financial managers in the district of Pesawaran and there is no technical regulation at the District level as the guidelines that refer to the implementation of village financial management, resulting in delays in the establishment of the APBDesa, delay in the proposal for the distribution of village funds, and low absorption and use of villages funds in the District of Pasawaran. The purpose of this research is to analyze the implementation of the village financial management policy in the district of Pesawaran Province of Lampung. To analyze the implementation of rural financial management policies in the district of Pesawaran Province of Lampung, researchers used Hamdi's public policy implementation theory consisting of productivity, linearity, and efficiency. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach, namely by describing and analyzing the implementation of the Village Financial Management Policy in the district of Pesawaran Province of Lampung. As for the data-gathering techniques used are interviews, observations, and documentation. The results of the research show that the implementation of the village financial management policy in the district of Pesawaran Province of Lampung has not been fully implemented efficiently, linearly, and productively. This is due to the non-implementation of the financial management procedures of the village regulated in the Peremendagri Number 20 Year 2018 and the Perbup district of Pesawaran Number 55 Year 2018 by the Government of the district. So then the researchers found that the government of the district of Pesawaran district to make the Bupati Regulations related to the technical guidelines for the preparation of APBDes so that the implementation of village management from the beginning of the planning phase, until responsibility can run in a transparent, accountable, and implemented in an orderly and budget discipline.

PERAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA DESA YANG BERKUALITAS DALAM CAPAIAN INDEKS DESA MEMBANGUN MUHI, ALI HANAFIAH
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v16i1.4468

Pemerintah dan pemerintah daerah berusaha keras untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Khusus bagi desa, upaya itu dilakukan melalui kegiatan menggerakkan dan membangun desa. Agar pembangunan desa lebih terarah, Kemendes PDTT menetapkan metode dan alat ukurnya, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM). Namun dalam pelaksanaannya pembangunan desa masih menghadapi berbagai permasalahan, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Secara nasional, Kepala Desa berpendidikan SMA ke bawah masih sangat dominan mencapai 74,55 persen. Hal ini juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat, yang merupakan Provinsi penyangga ibukota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari studi dokumentasi dan libraries studies. Data diolah, dan dianalisis dengan uji statistik sederhana. Selanjutnya, melakukan penafsiran hasil analisis, dan pembahasan, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai tahun 2023 tingkat pendidikan Kepala Desa di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Capaian IDM di Provinsi Jawa Barat lebih baik dibanding Nasional. Provinsi Jawa Barat telah berhasil keluar dari belenggu Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, sedangkan Nasional belum. Kondisi ini erat kaitannya dengan kualitas SDM (Kepala Desa). Perbandingan persentase Kepala Desa berpendidikan tinggi di Jawa Barat dan Nasional adalah 33,68 persen berbanding 25,45 persen, sedangkan untuk yang berpendidikan SMA ke bawah adalah 66,32 persen berbanding 74,55 persen. Kondisi ini berpengaruh terhadap kontribusi Kepala Desa dalam capaian IDM. Hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,028 lebih besar daripada laju capaian IDM Nasional sebesar 0,017. Laju pertumbuhan capaian IDM di Provinsi Jawa Barat hampir 2 (dua) kali lipat dari laju pertumbuhan capaian IDM Nasional. Ini membuktikan bahwa kualitas SDM atau Kepala Desa yang berpendidikan lebih baik (tinggi) mampu memberikan kontribusi nyata dalam laju pertumbuhan IDM. Semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, maka semakin tinggi laju pertumbuhan IDM. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan Kepala Desa, semakin besar kontribusi atau perannya dalam pembangunan dan kemajuan desa.

Co-Authors Adrianto S. Totona Aulia Urrahman Ermaya Suradinata Fernandes Simangunsong Firda Catur Utami Galih Andawisa Hyronimus Rowa I Nyoman Sumaryadi Imam Indrayadi Indra Hermawan Kurniawati, Layla Kusworo Kusworo Kusworo Kusworo Madani Mukarom, Madani Manuel De Araujo Mau Maryani, Dedeh Mulyati, Detty Sadu Wasistiono Sampara Lukman Sampara Lukman Septian Adi Putra Suardi Suardi Suradinata, Ermaya Tjahya Supriatna Tri Puji Asti Yosya Rizal

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search