Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Saputra, Ahmad Renaldy; Ulum, Hafizatul; Makhrup, Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta tanggung jawab perusahaan supplier terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dan bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Supplier Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja PKWT tidak secara spesifik diatur, namun terdapat ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak akan jaminan sosial, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, tanggung jawab perusahaan supplier termasuk memberikan informasi jelas mengenai status kontrak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, memastikan sesuai ketentuan undang-undang, dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja saat kehilangan pekerjaan.

CUSTOMARY INHERITANCE LAW OF THE SASAK TRIBE IN LOMBOK: THE POSITION OF DAUGHTERS AND THE INFLUENCE OF ADAT LEADERS Makhrup, Abdul Gani
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i2.24042

According to the customary law of the Sasak ethnic group in Lombok, women are traditionally excluded from inheritance rights, in line with a patrilineal system that prioritizes male lineage. However, influenced by Islamic teachings adhered to by the majority of the Sasak population, women have begun to assert their rights to inheritance, leading to disputes between male and female heirs. This study aims to examine the status of women in the Sasak customary inheritance system and the role of traditional leaders (Kepala Adat) in resolving inheritance disputes. The research employs an empirical juridical and descriptive-analytical approach. Data were collected through field interviews (primary data) and literature review (secondary data), and analyzed qualitatively. The findings indicate a shift in the position of women in Sasak customary inheritance, particularly following the Supreme Court Decision No. 179/K/Sip./1961, which affirmed equal inheritance rights for sons and daughters. Inheritance disputes are generally resolved through family deliberations, customary council meetings, or religious courts. The Kepala Adat plays multiple roles: as a mediator in family discussions, a customary judge in adat councils, and a supervisor in the execution of court decisions. This study recommends public education and socialization efforts to foster a unified understanding of women's inheritance rights, with the aim of reducing intra-family conflicts.

Dispute over Sasak Customary Inheritance Rights and the Evolution of Granting Inheritance Rights to Girls Makhrup, Abdul Gani
JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review Vol. 5 No. 2 (2024): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), February 2024
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i2.225

A central concern in disputes concerning customary inheritance rights within the Sasak community of West Nusa Tenggara, Indonesia, pertains to the allocation of inheritance rights to daughters. This article examines recent modifications to the Sasak custom of granting inheritance rights to females, in addition to the historical and cultural context surrounding these rights. In accordance with empirical normative research, the author demonstrates that traditional inheritance practices are shifting to grant daughters inheritance rights. Multiple factors, including modernization, the legalization of gender issues, and social demands, support this. The complexities of granting females inheritance rights in traditional Sasak society and the resulting social and cultural transformations in the region are examined in this study. In Sasak customary law, the following elements contribute to disputes over the inheritance of girls: 1). Religious factors impede the development of customary law and legal choice ("in every legal choice, people will choose the law that is most profitable"); 2). Social relations and justice factors, as forces suppress every old law and switch to new ones; and 3) Factors of justice and social relations. 3. Legal subsystems and structural factors, which are an integral part of every legal system.

Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping Julia, Hepy; Haerani, Ruslan Haerani; Makhrup, Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i2.112

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam mengangkat pemuka dan Sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dan bagaimana sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram.Dalam Penelitian ini metode yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memeperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa dengan fakta di Lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dekriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah (1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam mengangkat Pemuka dan tamping harus memenuhi syarat - syarat yang telah di atur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, namun di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak mengangkat Pemuka karena belum ada yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi pemuka dan Sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilaksanakan (2) mengetahui sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram. Dalam pergantian Pemuka maupun Tamping dilaksanakan bagi Warga Binaan yang bebas akan digantikan dengan Pemuka dan Tamping yang baru memalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Jkp) Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Saputra, Ahmad Renaldy; Ulum, Hafizatul; Makhrup, Abdul Gani
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 3 (2024): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v3i3.198

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) serta tanggung jawab perusahaan supplier terkait jaminan kehilangan pekerjaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan? Dan bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Supplier Terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja PKWT tidak secara spesifik diatur, namun terdapat ketentuan umum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja. Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan hak akan jaminan sosial, yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, tanggung jawab perusahaan supplier termasuk memberikan informasi jelas mengenai status kontrak, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, memastikan sesuai ketentuan undang-undang, dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kontrak dan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekerja saat kehilangan pekerjaan.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search