Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DALAM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH ]]>
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>
<![CDATA[ Valid: Jurnal Ilmiah Vol 13 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Along with the passing Autonomous Region, shifted the paradigm of the organization that is giving autonomy broadest possible as stipulated in Law No. 32 the Year 2004 on Regional Government, policy change setting regional government are aligned with changes in policy towards Taxes and Levies as a foundation for regions in mobilizing the potential of local revenue, especially PAD, namely Law No. 28 the year 2009 on regional Taxes and Levies Settings local Taxes in Indonesia rooted in the constitution namely State Constitution RI 1945 Article 23A then specifically regulated in the Act number 28 the Year 2009 on regional Taxes and Levies Daerah. Pengaturan local Taxes in Central Lombok and East Lombok as a follow-up of implementation UU regulation No. 28/2009 then ditapkanlah areas: Central Lombok District Regulation No. 14 the Year 2010 on regional Taxes; East Lombok District Regulation No. 10 the Year 2010 on Regional Taxes; and East Lombok District Regulation No. 17 of 2010 Concerning Tax on Acquisition of Land and Buildings. But between East Lombok District Regulation regarding Entertainment Tax Section 21 Subparagraph (e) by Act No. 28 of 2009 Article 45 Paragraph (3) there is a conflict of norms. Comparison of Implementation of Tax Collection Areas In Central Lombok and East Lombok, Central Lombok District revenues are Tax terrain is not intensive because it does not meet the target of tax revenue, As with the East Lombok district revenues are Tax terrain is already intensively as between the target and actual tax revenue is appropriate]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan N0.554/PID.B/2021/PN.MTR ]]>
<![CDATA[Paridarmawan Wahyuyasa]]>;
<![CDATA[Sri Karyati]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 3 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr,. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan terdakwa yang di anggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (Wni) Oleh Warga Negara Asing (WNA) ]]>
<![CDATA[Rafika Nur Affiani]]>;
<![CDATA[Gusti Ayu Ratih Damayanti]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 1 No. 4 (2022): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) dalam hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini menggunakan hukum Normatif, Penelitian ini disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvesi Hak Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Dan Diatur Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung yang dikeluarkan untuk mengatur pengangkatan anak, yaitu SEMA No.3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak yang lebih menekankan bahwa agama anak angkat harus sama dengan agama calon orang tua angkatnya. Peraturan-peraturan pengangkatan anak tersebut tidak terlepas dari upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Anak. Khusus pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing bukan hanya berpengaruh pada status anak angkat saja tetapi juga terhadap kewarganegaraannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.]]>
<![CDATA[Studi Putusan Nomor: 26/Pid.sus.anak/2022/Pn.mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Muzakki]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>;
<![CDATA[Dhina Megayanti Megayanti]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 1 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan hukum serta pertimbangan hukum Majleis Hakim dalam memeriksa perkara serta menjatuhkan putusan pada anak berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram : 26 / PID. SUS. Anak / 2022/ PN.Tanggal 6 September Tahun 2022 yang menandakan bahwa tindak pidana narkotika sangat membahayakan generasi muda bangsa. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.Hasil Penelitian diketahui bahwa (1) Pengaturan Hukum Pidana pada Perkara Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (2) Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan pada Perkara Nomor 26 / Pid.Sus.Anak / 2022 / PN. Mataram Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika Oleh Anak. didasarkan pada asas tumbuh kembang anak, dengan maksud masa depan anak dapat terjaga pasca menjalani pidana, serta putusan memiliki karateristik Double Track system yakni pemidanaan atau penjatuhan sanksi dilakukan tidak hanya menghukum namun juga memberikan pembinaan dan edukasi pada anak sehingga anak dapat kembali seperti sediakala setelah menjalani putusan pidana dan berperan sebagai aset bangsa dikemudian hari.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Arif Budiman]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>;
<![CDATA[I Gede Sukarmo]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui bagaimana bentuk Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yakni di wilayah Hukum Polres Lombok Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian yaitu (1) Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM., Membiarkan kendraaan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK, Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. (2) Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Kabupaten Lombok Timur penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.]]>
<![CDATA[Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Zuhudin]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>;
<![CDATA[I Gede Sukarmo]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan hukum perlindungan anak terlantar dalam hukum positif Indonesia dan Apakah tugas dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak terlantar. Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang- undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, tekhnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, dan analisis yang digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak terlantar dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum. Pelaksanaan tugas dan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak terlantar di emban dan di implementasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan juga Dinas Sosial (Dinsos) dalam Pemerintahan Daerah. Kementerian sosial sendiri, seperti apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa tindakan yang telah di lakukan dalam rangka pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, memberikan dukungan dalam bentuk program kesejahteraan anak diantaranya Program Kesejahteraan Anak (PKSA) dan Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA) yang diberikan kepada anak-anak terlantar per tahunnya di seluruh Indonesia guna pemenuhan hak-hak dasar dan hak sipil.]]>
<![CDATA[TELAAH KRITIS METODE OMNIBUS LAW DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Itrawadi, Itrawadi]]>;
<![CDATA[Karyati, Sri]]>;
<![CDATA[Ulum, Hafizatul]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan metode omnibus pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa Pengaturan metode Omnibus dalam pembentukan undang-undang diatur dalam ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk tahapan impkementasi pembentukan undang-undang perlu dilakukan penyesuaian substansi di buku lampiran UU tersebut agar jelas proses pembentukan undang-undang de ngan menggunakan metode omnibus.]]>
<![CDATA[Pendampingan dan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa terkait Desa Wisata melalui Community Based Research ]]>
<![CDATA[Karyati, Sri]]>;
<![CDATA[Kamil, Muhammad Ikhsan]]>;
<![CDATA[Ulum, Hafizatul]]>;
<![CDATA[Aswadi, Khairul]]>
<![CDATA[ ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bumigora ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30812/adma.v4i2.3402
<![CDATA[Peraturan desa menjadi suatu hal yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Khusus desa dengan potensi tertentu, peraturan desa menjadi instrumen wajib guna menata dan mengeksplorasi potensi desa agar memberikan manfaat dan dapat menjadi pendapatan asli desa (PADes).Desa Sembalun Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok timur mempunyai potensi wisata yang sangat besar sehingga memerlukan pendampingan dan fasilitasi pembentukan peraturan desa tentang desa wisata agar meningkatkan pendapatan asli desa]]>
<![CDATA[The Eradication of Human Trafficking: What Can We Learn From East Lombok District? ]]>
<![CDATA[Ika Yuliana Susilawati]]>;
<![CDATA[Sri Karyati]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v12i2.1373
<![CDATA[The lack of information regarding labor migration in the society of West Nusa Tenggara Province means that quite few prospective Indonesian Migrant Workers (IMW) are vulnerable to malpractice recruitment and can result in exploitation so that they have the potential to become human trafficking victims. This study aimed to determine the effectiveness of West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 10 of 2008 and the obstacles and also the opportunities for preventing and eradicating human trafficking as an effort to prevent human trafficking in East Lombok Regency. The results of this study that are West Nusa Tenggara Provincial Regulation Number 10 of 2008 concerning Prevention and Eradication of Human Trafficking and its derivative, namely East Lombok Regency Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Protection of Victims of Human Trafficking and Acts of Violence against Women and Children are not running effectively considering that the mandate of these two regional regulations is to form a Cluster Human Trafficking duties at the Regency Level have not been carried out, so that the relevant agencies cannot coordinate optimally. Optimizing the Eradication of Human Trafficking in East Lombok Regency can be done by forming a Human Trafficking Task Force so that inter-agency cooperation can run optimally. The formation of the Human Trafficking Task Force will provide certainty regarding the involvement of human resources, funding and facilities and infrastructure. Apart from the role of the Human Trafficking Task Force, of course there is also a need for public awareness, especially prospective migrant workers, to register themselves legally so that they can prevent them from becoming victims of Human Trafficking.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dalam Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ]]>
<![CDATA[Lalu Mafhul Hadi]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>;
<![CDATA[Ary Wahyudi]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 3 No. 1 (2024): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan bagaimana bentuk ujaran kebencian dalam Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dan memerlukan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pemahaman dan mengkaji isi secara mendalama dari permasalahan yang akan di analisis. Hasil penelitian yaitu 1) pengaturan hukum ujaran kebencian di Indonesia secara umum terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan tetapi secara khusus mengenai ujarah kebencian tidak ada satupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur, 2) Bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dijabarkan secara tegas di dalam Undang-Undang tersebut, akan tetapi bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate Speech) terdapat dalam penjelasan umum Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian, berupa, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Provokasi, Mneghasut dan Penyebaran berita bohong (Hoax). ]]>
