Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM Jurnal Ilmiah Kutei JURNAL HUKUM STAATRECHTS
Hartantyo, Arie Tri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGENDALI DATA PRIBADI TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI WARGA NEGARA INDONESIA Watkat, Fransiscus Xaverius; Ingratubun, Muhammad Toha; Ingsaputro, Muhammad Hafiz; Hartantyo, Arie Tri
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.175

Abstract

Data Pribadi merupakan hak pribadi atau privasi yang wajib dilindungi oleh Pengendali Data Pribadi, baik itu bersifat orang perorangan dan/atau badan hukum. Namun dalam prakteknya masih saja terjadi kebocoran Data Pribadi Warga Negara yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan, kelalaian dan/atau kealpaan pengelolaan pengendali data pribadi terhadap sistem keamanan aplikasi yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa, walaupun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2022. Namun, dalam konteks pertangungjawaban pidana, dalam UU Perlindungan Data Pribadi tidak terdapat satu pasal pun yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap Pengendali Data Pribadi akibat dari kesalahan dalam pemrosesan data pribadi warga negara Indonesia, sebagaimana kewajiban yang diamatkan dalam Pasal 35, Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perlindungan Data Pribadi.
Analisa Yurisdis Terhadap Ajaran Pembarengan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Nasional Ingsaputro, Muhamad Hafiz; Watkat, Fransiscus Xaverius; Hartantyo, Arie Tri; Ingratubun, Muhammad Toha
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 2 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i2.44881

Abstract

Pemberangan tindak pidana atau “samenloop van strafbare feiten” atau “concursus”  merupakan salah satu ajaran yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, dengan tujuan untuk memudahkan pemahanan para penegakkan hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atau pemidanaan terhadap seorang yang melakukan satu tindak pidana sekaligus melanggar beberapa aturan pidana, atau seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana secara berlanjut, dan/atau melakukan gabungan beberapa tindak pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum ajaran pembarengan yang selama ini dikenal dalam pengaturan KUHP Lama (WvS), serta untuk menganalisa apakah ada pembaruan  dan/atau perubahan-perubahan terhadap ajaran pembarengan setelah dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP Nasional). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Yurisidis Normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian pustaka (studi keputakaan), dengan tujuan untuk menganalisa persoalan hukum yang terjadi dikaitkan dengan judul dan permalahan serta pengaturan hukum positif (undang-undang) sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini ditunjang dengan prinsip-prinsip/asas-asas, teori, ajaran-ajaran atau dogma hukum. Disamping itu,  pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kontektual (contextual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa ajaran pembarengan sebagai dianut dalam pengaturan KUHP Lama, masih tetap dipertahankan dalam pengaturan KUHP Nasional, bahkan secara prinsipil sama yang berbeda hanyalah pembaruan frasa atau kata-kata, serta penghapusan beberapa pasal, yakni Pasal 64 ayat (3) KUHP Lama, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 70bis, akibat dari pembaruan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional, dimana KUHP Nasional tidak lagi mengenal Pidana berupa “Kejahatan” dan “Pelanggaran” yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP Lama.
Penerapan Asas Perundang-Undangan Yang Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Hartantyo, Arie Tri
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.9123

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan semua produk perundang-undangan yang berlaku, termasuk juga didalamnya adalah Peraturan Daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah memegang peranan penting dalam konsep negara hukum yang demokratis. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan asas perundang-undangan yang demokratis dalam pembentukan sebuah peraturan daerah. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, sangat diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi tersebut dilakukan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.
Co-Authors Ingratubun, Muhammad Toha Ingsaputro, Muhamad Hafiz Ingsaputro, Muhammad Hafiz Watkat, Fransiscus Xaverius