Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Hikamatzu Journal of Multidisciplinary Research
Anandra Triwidodo
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi Anandra Triwidodo; Frinanda Wijaya Hsb; Ahmad Baidawi; Ahmad Fadillah Zurdi; Rachmaddatur Rizky Fadilla; Rts. Aura Miftahul Jannah; Rafika Farma
Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary Vol. 1 No. 2 (2024): multi science and knowlegde
Publisher : Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran penting masyarakat sipil dalam mitigasi korupsi di Indonesia, dengan fokus pada keterlibatan mereka dalam mendeteksi dan mengurangi praktik korupsi di sektor publik. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, termasuk jurnal, laporan, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil tidak hanya diperlukan secara empiris untuk mengurangi risiko korupsi, tetapi juga memiliki aspek normatif yang kuat dalam menjaga demokrasi dan membangun budaya anti-korupsi. Masyarakat sipil berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, meningkatkan kesadaran akan hak-hak masyarakat, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan publik. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan budaya korupsi yang mengakar, inisiatif masyarakat sipil, seperti program advokasi dan pendidikan publik, telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat korupsi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.
Analisis Pembagian Kerja UPTD PPA dan Polresta Jambi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Anandra Triwidodo; Riri Maria Fatriani; Wahyu Rohayati; Dimas Subekti
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 2 (2026): Maret: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v3i2.1619

Abstract

Sexual violence against children in Jambi City continues to show a fluctuating trend, with 32 cases in 2022, decreasing to 24 in 2023, and increasing again to 33 in 2024. This condition emphasizes the importance of strengthening cross-sector case handling between the UPTD PPA Jambi City and the Jambi Police in cases of sexual violence against children. This study aims to analyze the division of labor between the two institutions using the coordination theory according to Hasibuan (2006), which includes indicators of unity of action, communication, division of labor, and discipline. The method used is a qualitative approach through in-depth interviews, documentation, and data triangulation to ensure the validity of the findings. The results show that coordination between the UPTD PPA Jambi City and the Jambi Police has generally been running well, especially in the aspects of unity of action and discipline, as reflected in the alignment of goals and a fairly rapid response in handling cases. Communication between the two agencies has also been ongoing through formal and informal channels to expedite case response. The division of labor has been aligned with each agency's respective authority, with the UPTD PPA focusing on victim assistance and psychological support, while the police handle law enforcement. However, the lack of formal SOPs and MoUs poses a barrier to strengthening sustainable institutional integration. The implications of this research emphasize the need to strengthen formal mechanisms, regular evaluation forums, and formal cooperation agreements to enhance effective coordination and comprehensive protection for child victims.
Co-Authors Ahmad Baidawi Ahmad Fadillah Zurdi Dimas Subekti Frinanda Wijaya Hsb Rachmaddatur Rizky Fadilla Rafika Farma Riri Maria Fatriani Rts. Aura Miftahul Jannah Wahyu Rohayati