Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSISALISASI PELESTARIAN BUDAYA DAERAH UNTUK GENERASI MUDA DI SMAN 5 KOTA JAMBI Ahmad Baidawi; Ratna Dewi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.184

Kurangnya pemahaman generasi muda terhadap budaya daerah menjadi alasan dilaksanakannya kegiatan PKM ini, yang bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi untuk memberikan pengetahuan tentang pelestarian kearifan lokal (budaya daerah) bagi genarasi muda. Lembaga Adat Melayu Jambi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial budaya di Provinsi Jambi, yang didirikan oleh tokoh kebudayaan Jambi untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan melayu di Provinsi Jambi. SMAN 5 Kota Jambi merupakan salah satu sekolah yang mewakili generasi muda, sehingga kegiatan ini dilaksanakan di SMAN 5 Kota Jambi, pada tanggal 14 Agustus 2019 berupa kegiatan Sosialisasi Pelestarian Budaya Daerah untuk Generasi Muda. Metode pengabdian adalah sosialisasi, pelatihan dan simulasi. Penyampaian materi sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan dengan beberapa metode yang relevan, yaitu: metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil pengamatan terlihat masih banyak siswa SMAN 5 yang kurang mengenal budaya daerah dan kurang memahami cara melestarikan budaya daerah. Setelah dilakukan sosialisasi terlihat bahwa siswa SMAN 5 Kota Jambi sangat antusisas dengan materi yang disampaikan tentang pelestarian budaya daerah sehingga diharapkan pemahaman dan kesadaran siswa SMAN 5 Kota Jambi tentang budaya daerah meningkat.

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Kerjasama Internasional Daerah Ahmad Baidawi; Iswandi Iswandi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to analyze Jambi City government policies towards regional international cooperation and explain the authority of local governments in cooperating with foreign parties through international agreements in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia and to examine the implementation of international agreements made by local governments as a form of autonomy. area. This research was conducted using qualitative and normative juridical research methods. The type of data used consists of primary data, secondary data, tertiary data. Data collection was carried out through observation, interviews and literature study. All data collected were analyzed using qualitative descriptive methods. The results of the interim research show that the local government of the city of Jambi has carried out various international collaborations in various fields. However, the policies taken towards international cooperation have not been maximal. In addition, local governments are also given the authority to be able to carry out international cooperation with foreign parties. This international cooperation uses international treaty instruments. This collaboration aims to empower regional potential, improve public services, and improve the welfare of local communities, especially those in the city of Jambi. The purpose of this International Cooperation is to create opportunities for local communities to take part in taking part in the regional development process. One form of cooperation is through the sister city and sister province.

Rekayasa Desain Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia yang Efektif Hatta Abdi Muhammad; Ahmad Baidawi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v4i3.1204

Sistem pemerintahan yang dipraktekkan diberbagai negara saat ini cenderung mengalami perubahan. Beberapa negara memiliki ciri khas tersendiri dalam penyelenggaraan eksistensi negera. Ciri khas negara tersebut salah satunya adalah dengan memiliki sistem pemerintahan. Adapun Negara Indonesia Secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial, sistem pemilu proporsional dan menganut sistem multi partai. Sampai sekarang, pemerintahan demokratis yang dibangun belum stabil, hal ini tidak terlepas dari tidak cocoknya bangunan ketiga sistem tersebut. Rumusan sistem presidensial yang diamanatkan konstitusi ternyata sulit dalam penerapannya, bahkan berjalan kurang efektif apalagi didukung oleh lemahnya performa dan lembaga presiden dalam menjaga stabilitas politik. Dengan demikian perlu desain sistem pemerintahan presidensial yang efektif dengan penataan kembali baik secara institusional maupun non institusional. Tulisan ini merupakan hasil kajian konsep teoritis tentang sistem pemerintahan yang hingga kini masih dipraktekkan di berbagai negara. Metode kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi literatur.

Citizenship Dilemma For Indonesian Descent In Southern Mindanao Hafidz R T; Ahmad Baidawi
SOSIO DIALEKTIKA : JURNAL ILMU SOSIAL HUMANIORA Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v5i2.3868

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menangani dilema masyarakat keturunan indonesia yang tinggal di mindanao selatan filipina. Seperti yang kita ketahui, ada Lebih dari 8.000 orang keturunan Indonesia yang telah tinggal di Mindanao Selatan, Filipina. Adapun status mereka selama ini secara formal adalah "tanpa memiliki identitas kewarganegaraan" dengan menerima konsekuensi: tidak akan mendapatkan bantuan secara ekonomi dan terpinggirkan secara sosial. Sejauh ini, kebanyakan dari mereka adalah terdaftar sebagai pemegang sertifikat warga Asing Filipina, sehingga mereka dapat menikmati fasilitas sosial dari pemerintah Filipina. Sedangkan yang memiliki paspor Indonesia, akibatnya, mereka akan kehilangan dukungan itu. Adapun Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan desktriptif yang didukung dengan data yang berkaitan dengan dilema masyarakat keuturunan Indonesia yang tinggal di mindanao selatan filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah diatas tersebut dengan mengorganisasikannya kedalam Diaspora Indonesia dan kemudian meningkatkan status mereka menjadi (Warga Negara Indonesia Terdaftar). Pada 2018, pemerintah Indonesia telah mulai mengeluarkan paspor Indonesia untuk mereka. Namun demikian, di balik penyelesaian hokum diatas, banyak dari mereka khawatir tentang konsekuensi ekonomi dan sosial yang akan mereka terima. Oleh karena itu dalam lima tahun ke depan mereka akan menghadapi persimpangan yang menentukan: Kembali ke Indonesia dalam ketidakpastian atau tetap tinggal di sana sebagai warga negara Indonesia di luar negeri dengan biaya yang membebani. Mengenai situasi dilematis ini, pemerintah Indonesia mencoba mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan komprehensif dalam hukum, sosial, budaya, dan ekonomi juga dalam program pemberdayaan sosial yang terintegrasi. Sehingga dilema masyarkat keturunan Indonesia yang ada di Mindanao bisa mendapatkan kepastian. Kata kunci: Indonesia Diaspora, RINs, Pemberdayaan Sosial.

Pemasaran Kebijakan Politik Luar Negeri Sebagai Diplomasi Presiden Jokowi Untuk Menarik Investor Asing di Indonesia Baidawi Ahmad; Azarkasi Azarkasi
Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.639 KB)

This paper wants to explain about Foreign Policy Marketing as President Jokowi's diplomacy to attract foreign investors. As we know, the Indonesian state from a geographical aspect has a very large area consisting of hundreds or even thousands of islands and straits. But the extent of the Indonesian territory has not been balanced with economic development such as infrastructure in all regions of Indonesia. This study aims to analyze the policies of President Jokowi in inviting foreign investors to invest directly in Indonesia and see the effect of foreign direct investment on foreign direct investment (FDI) on economic growth in Indonesia. The method used in this research is Qualitative Descriptive. The results or findings of this study indicate that the Marketing of Foreign Political Policy conducted by President Jokowi to attract foreign investors in Indonesia is through the economic Diplomacy Way and providing legal certainty for Foreign Investors investing in Indonesia and Foreign Investment can improve Infrastructure in Indonesia.

MARITIME AXIS AS INDONESIA’S NEW ECONOMIC POLICY UNDER PRESIDENT JOKOWI A Zarkasi; Ahmad Baidawi
Journal SOSIOLOGI Vol. 1 No. 2 (2018): Journal SOSIOLOGI Edisi 02, Desember 2018
Publisher : Prodi Sosiologi FISIP UPR

This paper wants to explain the maritime axis as Indonesia's new economic policy under President Jokowi. As is known, Indonesia is the largest maritime and archipelagic country in the world. Indonesia has more than 13,500 islands and 39 straits that are interconnected with other straits in Asian region.Under these conditions, actually Indonesia is a barometer and even the key to regional stability. The successful implementation of the maritime axis policy will have an impact on the welfare of Indonesian people and make Indonesia a maritime country that is sovereign, advanced, independent, strong, and able to make a positive contribution to regional and world security and peace. The Maritime Axis as a new economic policy under President Jokowi in this framework is realized through the marine economic potential that developed from various sectors, especially the capture fisheries sector, fisheries sector, fisheries processing sector, port service sector, exploration and exploitation of offshore energy resources, especially in the area of the Exclusive Economic Zone (EEZ), coastal forestry, trade, shipping and tourism. The results of this paper indicate that the successful implementation of a maritime axis policy as a new economic policy for Indonesia depends on the foundation of national security and is accompanied by the development of maritime infrastructure.This paper uses a qualitative descriptive approach with data and literature sources related to maritime axis policies.

Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia Ahmad Baidawi; Novianti Novianti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i2.24666

Pada sistem demokrasi praktek politik identitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal itu dikarenakan pada sistem demokrasi memberikan kebebasan pada setiap induvidu dalam mengekpresikan politiknya termasuk politik identitas baik yang bersumber identitas aliran keagamaan maupun etnisitas. Untuk memahami praktek etnisitas dalam politik identitas ditengah keberagaman bangsa indonesia maka matakuliah politik identitas dan multikulturalisme ini diajarkan pada semester 4 di prodi ilmu politik yang salah satu materinya membahas etnisitas dalam politik identitas. Untuk metode pembelajaran pada matakuliah ini menggunakan metode Project Based Learning (PjBL) Case Method (studi kasus) dengan melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian lapangan sebagai materi pemicu utamanya. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami praktek etnisitas dalam politik identitas para mahasiswa akan dibekali dengan pendekatan-pendekatan teori dan konsep tentang politik identitas dan multikulturalisme. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara runut penelitian ini akan memberikan proyeksi terhadap perumus, pembuat dan pelaksana kebijakan dalam mengelola politik identitas dan multikulturalisme di indonesia. Lebih lanjut penelitian ini akan menemukan model pembelajaran baru untuk matakuliah ini.

RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KETIDAK STABILAN HARGA MINYAK GORENG DI PROVINSI JAMBI Hapsa Hapsa; Ahmad Baidawi; Salmia Salmia
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.25129

Isu hangat yang muncul di pemberitaan Indonesia terkait melonjaknya harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Pemberitaan Semakin diperparah ketika di minggu kedua Maret 2022 Minyak goreng mengalami Kenaikan yang drastis akibat pencabutan subsidi dari pemerintah. Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa provinsi yang penghasil sawit terbesar di Indonesia pun tidak luput mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang cukup signifikan. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor lain yang belum bisa diungkapkan secara gamblang. Diperlukan Responsibilitas berupa intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen dan Distributor agar permasalahan yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi segera teratasi.

Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Ketidak Stabilan Harga Minyak Goreng di Provinsi Jambi Hapsa Hapsa; Ahmad Baidawi; Salmia Salmia
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v6i1.27040

Isu hangat yang muncul di pemberitaan Indonesia terkait melonjaknya harga minyak Goreng yang merupakan salah satu bahan pangan. Pemberitaan Semakin diperparah ketika di minggu kedua Maret 2022 Minyak goreng mengalami Kenaikan yang drastis akibat pencabutan subsidi dari pemerintah. Tingginya harga minyak goreng di Indonesia telah menjadi sorotan sejak kuartal keempat 2021 hingga awal kuartal pertama 2022. Provinsi Jambi sebagai salah satu dari beberapa provinsi yang penghasil sawit terbesar di Indonesia pun tidak luput mengalami kelangkaan dan kenaikan harga minyak yang cukup signifikan. Haris menyebutkan bahwa kenaikan harga ini bukan dikarenakan kelangkaan tapi ada faktor lain yang belum bisa diungkapkan secara gamblang. Diperlukan Responsibilitas berupa intervensi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menstabilkan harga Minyak Goreng dengan melakukan perumusan masalah bersama dengan Produsen dan Distributor agar permasalahan yang berkemungkinan akan mengganggu perkembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi segera teratasi.

Praktek Etnisitas Dalam Politik Identitas Di Tengah Multikulturalisme Bangsa Indonesia Ahmad Baidawi; Novianti Novianti
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada sistem demokrasi praktek politik identitas merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal itu dikarenakan pada sistem demokrasi memberikan kebebasan pada setiap induvidu dalam mengekpresikan politiknya termasuk politik identitas baik yang bersumber identitas aliran keagamaan maupun etnisitas. Untuk memahami praktek etnisitas dalam politik identitas ditengah keberagaman bangsa indonesia maka matakuliah politik identitas dan multikulturalisme ini diajarkan pada semester 4 di prodi ilmu politik yang salah satu materinya membahas etnisitas dalam politik identitas. Untuk metode pembelajaran pada matakuliah ini menggunakan metode Project Based Learning (PjBL) Case Method (studi kasus) dengan melakukan penelitian tindakan kelas dan penelitian lapangan sebagai materi pemicu utamanya. Untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami praktek etnisitas dalam politik identitas para mahasiswa akan dibekali dengan pendekatan-pendekatan teori dan konsep tentang politik identitas dan multikulturalisme. Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan secara runut penelitian ini akan memberikan proyeksi terhadap perumus, pembuat dan pelaksana kebijakan dalam mengelola politik identitas dan multikulturalisme di indonesia. Lebih lanjut penelitian ini akan menemukan model pembelajaran baru untuk matakuliah ini.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search