Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemanfaatan Beras Jimpitan Untuk Kemakmuran Masjid Daulay, Aswan; Husni, Annisa Aulia; Fajar, Aulia; Putri, Bella Diana; Pangaribuan, Dela Safitri; Dania, Nur; Reza, Muhammad; N, Nurhafizah; Marpaung, Rani Nirmala; Fauzi, Rifki Ahmad; S, Suratini; Panjaitan, Wildan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13917577

Abstract

This journal examines the utilization of rice as a resource to enhance the prosperity of mosques and their surrounding communities. Mosques serve not only as places of worship but also as social centers that empower society. The research explores various initiatives, including rice aid programs for needy congregants, the organization of social activities, and the development of mosque-based microenterprises. Through surveys and interviews with mosque administrators, it was found that effective strategies for utilizing rice can increase community engagement, strengthen solidarity, and support local economic stability. The findings of this study are expected to guide mosque managers in formulating innovative and sustainable programs.
Pemanfaatan Beras Jimpitan Untuk Kemakmuran Masjid Daulay, Aswan; Husni, Annisa Aulia; Fajar, Aulia; Putri, Bella Diana; Pangaribuan, Dela Safitri; Dania, Nur; Reza, Muhammad; N, Nurhafizah; Marpaung, Rani Nirmala; Fauzi, Rifki Ahmad; S, Suratini; Panjaitan, Wildan
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 3, No 7 (2024): Oktober
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13917577

Abstract

This journal examines the utilization of rice as a resource to enhance the prosperity of mosques and their surrounding communities. Mosques serve not only as places of worship but also as social centers that empower society. The research explores various initiatives, including rice aid programs for needy congregants, the organization of social activities, and the development of mosque-based microenterprises. Through surveys and interviews with mosque administrators, it was found that effective strategies for utilizing rice can increase community engagement, strengthen solidarity, and support local economic stability. The findings of this study are expected to guide mosque managers in formulating innovative and sustainable programs.
Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah Marpaung, Rani Nirmala; Siagian, Nilasari; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2651

Abstract

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqasid al-syariah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.
Perlindungan Hak-Hak Pemilik dalam Proses Penyitaan Barang Kredit di Tinjau dari Maqashid Asy Syariah Marpaung, Rani Nirmala; Siagian, Nilasari; Nurwandri, Andri
Mediation : Journal of Law Volume 4, Nomor 2, Juni 2025
Publisher : Pusdikra Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51178/mjol.v4i2.2651

Abstract

Perlindungan terhadap hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam praktik kredit, barang jaminan sering kali disita apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Namun, penyitaan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar pemilik barang, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka maqasid al-syariah. Rumusan masalah yang ada didalam adalah bagaimana perlindungan hak-hal pemilik dalam proses penyitaan barang kredit dan tinjauan maqashid asy-syariah terhadap perlindungan hak-hak dalam proses penyitaan barang kredit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menggunakan data berupa angka-angka, pengukuran, serta analisis statistik. Penelitian ini bersifat objektif, sistematis, dan terstruktur, dengan tujuan untuk menguji teori atau hipotesis tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak pemilik dalam proses penyitaan barang kredit merupakan hal yang sangat penting baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Dalam hukum nasional, penyitaan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menekankan adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak debitur. Kesimpulan penelitian berdasarkan prinsip maqashid, maka setiap proses penyitaan harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan, serta menghindari kerusakan (mafsadah) yang lebih besar. Dengan demikian, maqashid dapat menjadi landasan korektif terhadap praktik hukum positif yang belum sepenuhnya melindungi hak pemilik.