Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal Putri, Amanda Dwi Cahyani; Priwahyuni, Faristin Nabila; Mulyani, Oagri Bekti; Putri, Ivanda Adhis Permata; Purwiyastanti, Fiska Rinita
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 2 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa adanya pengurangan atau batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Pada dasarnya, hak cipta dapat melindungi ide, informasi, atau fakta dari individu, sehingga konsep kepemilikan ini tidak harus didaftarkan secara formal. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Namun, pada kenyataannya, masih sering terjadi pelanggaran hak cipta tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh artis yang mengubah status kepemilikan karya lagu yang sebelumnya diakui sebagai milik pencipta lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisis data dari berbagai sumber tertulis tentang hukum, seperti Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis yang dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen atau referensi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ilegal hak cipta oleh artis yang mengubah pencipta lagu.Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Pelanggaran
HAK PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN MELALUI PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI ATAS TANAH HAK MILIK: HAK KEPEMILIKAN ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DI ATAS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DIATAS TANAH HAK MILIK BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA Athallah, Ferdy Bagas; Sari, Talyta Putri Permata; Putri, Amanda Dwi Cahyani; Priwahyuni , Faristin Nabila; Purba, Desya Lusiarni; Azmi, Al Fath Muhammad
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 1 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i1.5

Abstract

Abstrak Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendasar untuk memiliki harta benda, termasuk urusan yang berkaitan dengan perumahan dan lingkungan yang sehat. Dalam bentuknya yang paling mendasar, hak kepemilikan bersama atas suatu kompleks bangunan merupakan hak eksklusif atas wilayah privat hingga ruang publik. Jenis kepemilikan ini paling sering disebut sebagai konsep strata title. Pengertian strata title menggabungkan kepemilikan perseorangan dan kepemilikan bersama, namun tidak umum digunakan dalam kepemilikan tanah atau hunian pada kompleks perumahan horizontal. Strata title juga dapat ditemukan di kondominium. baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Metode hukum yuridis normatif, baik pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual, semuanya digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan temuan, pembangunan rumah susun di atas tanah Hak Guna Bangunan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan menurunkan angka sengketa pertanahan. Kata Kunci: Hak Kepemilikan Tanah; Satuan Rumah Susun; Perjanjian Abstract Every Indonesian citizen has the fundamental right to own property, including matters related to housing and a healthy environment. General rights of joint ownership of a building complex essentially consist of exclusive rights over private space to public space or what is commonly known as the concept of strata title. The concept of strata title combines joint and individual ownership, but does not include ownership of land or houses in horizontal housing complexes. both in urban and rural communities. This investigation uses normative juridical legal procedures, including methods based on opprach statutes, opprach cases, and conceptual approaches. Based on these findings, the construction of flats on Building Use Rights land has the potential to improve community welfare by increasing access to economic resources and reducing the risk of survival. Keywords: Land Ownership Rights; Apartment Units; Agreement