<![CDATA[Sejatinya para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk, isi, dan jenis klausula yang akan diatur dalam sebuah kontrak. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Namun para pihak seringkali menemui keraguan dalam mencantumkan suatu klausula yang belum memiliki dasar hukum spesifik di Indonesia. Misalnya keinginan para pihak untuk mencantumkan Klausula Rebus Sic Stantibus ,di samping adanya Kalusula Force Majeure. Yang mana Rebus Sic Stantibus ini belum memiliki dasar hukum spesifik dalam KUHPerdata, berbeda dengan Force Majeure yang telah diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui implikasi hukum dari pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus dalam suatu kontrak privat di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan (literature research). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa meskipun dalam KUHPerdata belum mengatur secara spesifik tentang Rebus Sic Stantibus, namun para pihak tetap boleh mencantuman Klausula Rebus Sic Stantibusdalam sebuah kontrak dengan dasar Pasal 1338 KUHPerdata sebagai basis kebebasan berkontrak dan tetap memiliki implikasi hukum yang mengikat sepanjang para pihak menyepakatinya dalam kontrak.Kata Kunci: Kebebasan Berkontrak, Force Majeure, Rebus Sic Stantibus.]]>
