Garuda - Garba Rujukan Digital

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia Adhi, Yuli Prasetyo
Pandecta Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Masyarakat Kelurahan Sekaran memenfaatkan tanah yang dimilikinya tidak lagi untuk pertanian melainkan dimanfaatkan dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk digunakan sebagai tempat usaha. Hal tersebut dilakukan dengan alasan penting yaitu hadirnya Universitas Negeri Semarang di tengah-tengah Kelurahan sekaran mengakibatkan perubahan besar terjadi pada masyarakat Kelurahan Sekaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang; Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelakasanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang; Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Perjanjian sewa tanah antara pemilik tanah dan penyewa tanah tidak luput dari berbagai permasalahan yang timbul baik dalam pelaksanaannya maupun untuk keberlangsungan perjanjian tersebut. Pemilik tanah sebagian besar menggunakan perjanjian secara lisan dan sebagian lagi menggunakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian dilakukan pada umumnya dengan tiga tahap yaitu tahap sebelum perjanjian, tahap pembuatan perjanjian, dan tahap sesudah perjanjian. Hambatan-hambatan yang ditemui lebih banyak karena faktor dari kedua belah pihak, diantaranya adalah tidak adanya perjanjian tertulis sehingga masing-masing pihak tidak jelas hak dan kewajibannya masing-maisng, selain itu hambatan lain karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah dengan cara di luar pengadilan (non litigasi).Village Community Sekaran utilize its land is no longer used for agriculture but by renting the land to others to use as a place of business. This is done with the important reasons is the presence of Semarang State University in the middle of the Village have now resulted in major changes occurred in the Village Sekaran. This study aims to analyze the execution of a lease agreement for the land in the village business district Sekaran Gunungpati Semarang City; (any obstacles that arise in exercising lease land to businesses in the Village District Sekaran Gunungpati Semarang City; Settlement against the obstacles that occur in execution of a lease agreement for the land in the village business district Sekaran Gunungpati Semarang. lease agreement between the landowner and the land the tenant does not escape from the problems arising both in practice and for the sustainability of the agreement. landowner mostly using oral agreement and partly using a written agreement. agreement done in general with three stages before the agreement stage, the stage of making the agreement, and after the agreement stage. obstacles encountered more as a factor of both parties, including the absence of a written agreement that each unclear the rights and obligations each of these, besides other obstacles due to the default of either party. way to be taken in resolving problems with the way out of court (non-litigation).

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia Adhi, Yuli Prasetyo
Pandecta Research Law Journal Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v5i2.2304

Masyarakat Kelurahan Sekaran memenfaatkan tanah yang dimilikinya tidak lagi untuk pertanian melainkan dimanfaatkan dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada orang lain untuk digunakan sebagai tempat usaha. Hal tersebut dilakukan dengan alasan penting yaitu hadirnya Universitas Negeri Semarang di tengah-tengah Kelurahan sekaran mengakibatkan perubahan besar terjadi pada masyarakat Kelurahan Sekaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang; Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelakasanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang; Penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa tanah untuk usaha di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Perjanjian sewa tanah antara pemilik tanah dan penyewa tanah tidak luput dari berbagai permasalahan yang timbul baik dalam pelaksanaannya maupun untuk keberlangsungan perjanjian tersebut. Pemilik tanah sebagian besar menggunakan perjanjian secara lisan dan sebagian lagi menggunakan perjanjian secara tertulis. Perjanjian dilakukan pada umumnya dengan tiga tahap yaitu tahap sebelum perjanjian, tahap pembuatan perjanjian, dan tahap sesudah perjanjian. Hambatan-hambatan yang ditemui lebih banyak karena faktor dari kedua belah pihak, diantaranya adalah tidak adanya perjanjian tertulis sehingga masing-masing pihak tidak jelas hak dan kewajibannya masing-maisng, selain itu hambatan lain karena adanya wanprestasi dari salah satu pihak. Cara yang ditempuh dalam penyelesaian masalah dengan cara di luar pengadilan (non litigasi).Village Community Sekaran utilize its land is no longer used for agriculture but by renting the land to others to use as a place of business. This is done with the important reasons is the presence of Semarang State University in the middle of the Village have now resulted in major changes occurred in the Village Sekaran. This study aims to analyze the execution of a lease agreement for the land in the village business district Sekaran Gunungpati Semarang City; (any obstacles that arise in exercising lease land to businesses in the Village District Sekaran Gunungpati Semarang City; Settlement against the obstacles that occur in execution of a lease agreement for the land in the village business district Sekaran Gunungpati Semarang. lease agreement between the landowner and the land the tenant does not escape from the problems arising both in practice and for the sustainability of the agreement. landowner mostly using oral agreement and partly using a written agreement. agreement done in general with three stages before the agreement stage, the stage of making the agreement, and after the agreement stage. obstacles encountered more as a factor of both parties, including the absence of a written agreement that each unclear the rights and obligations each of these, besides other obstacles due to the default of either party. way to be taken in resolving problems with the way out of court (non-litigation).

PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BATANG Sulistianingsih, Dewi; ADHI, YULI PRASETYO; PUJIONO, PUJIONO
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

UMKM merupakan unit usaha kecil dan meneengah yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peranan menggerakkan perekonomian suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat. Peranan yang cukup besar mengalami banyak kendala bagi UMKm untuk memajukan dan mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Pengembangan UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri besar, diantaranya yaitu dari segi permodalan. UMKM mengembangkan usahanya dengan modal usaha yang relatif kecil dibandingkan dengan industri besar. Penggunaan teknologi yang relatif tidak tinggal mengakibatkan UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar untuk mengadakan penggunaan teknologi tinggi. Kebutuhan akan permodalan tetap menjadi bahan pertimbangan UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik meskipun UMKM tidak membutuhkan modal yang sangat besar dibandingkan dengan industri besar. Kebutuhan UMKM akan permodalan mengalami banyak kendala diantaranya akses dan informasi yang sangat minim terhadap perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kesulitan memenuhi persyaratan agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit, kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, dll. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang melatarbelakangi UMKM belum mampu memanfaatkan fasilitas kredit dari perbankan. Upaya untuk menanggulangi hal tersebut perlu untuk dilakukan oleh UMKM diantaranya yaitu dengan mencari akses dan informasi perbankan untuk mendapatkan fasilitas kredit, mengembangkan pola kemitraan, mengembangkan unit usahanya dengan meningkatkan daya saing.

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL MELALUI PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ADHI, YULI PRASETYO; SULISTIANINGSIH, DEWI; PUTRI, VIVIE NOVINDA SEKAR
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i1.3416

Abstract : Indonesia menjadi negara agraris karena Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah. Kekayaan alam tersebut jika dikelola dan dilindungi dengan benar, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Hak Kekayaan Intelektual merupakan sarana yang tepat untuk melindungi kekayaan tersebut. Kekayaan Intelektual memiliki pengertian bahwa hak yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/ penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual terdapat 8 bagian di dalamnya, salah satunya adalah indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakterisitik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dengan indikasi geografis dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Karena di dalam indikasi geografis memuat hak ekonomis bagi masyarakat lokal. Hak ekonomis merupakan hak untuk mengelola dan memanfaatkan indikasi geografis yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat lokal.Kata kunci: Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Kesejahteraan Masyarakat Â Â Lokal

Borrow-To-Use Agreement and its Legal Consequences in Case of Damages on the Object of Agreement Adhi, Yuli Prasetyo; Busro, Achmad
Journal of Private and Commercial Law Vol 4, No 1 (2020): May
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v4i1.24784

The performance of a borrow-to-use agreement can only be enjoyed by one party while the other party will not obtain anything from the borrowerâ€™s party. The willingness to help or to lend the other party is probably is based on an agreement, volunteerism, solidarity, or is because of the object ownerâ€™s social sense. The regulation is already available in the Civil Codes. However, the question is whether the provisions in the Civil Codes regarding to borrow-to-use agreement are still relevant in the present situations and to the more complex society. The risks will rise along with the making of the agreement. Therefore, it is necessary that there is a sound mechanism to regulate and resolve problems regarding the emerging risks in the borrow-to-use agreement. The objectives of this study are to analyze provisions regarding a borrow-to-use agreement regulated by the Civil Codes and the legal consequences in the occurrence of the damage of the object of a borrow-to-use agreement in the perspective of the Civil Codes and to resolve risks occurring in the agreement. The study makes use of a normative juridical approach method by applying regulation approach. The data used are secondary data which come from the primary, secondary, tertiary materials. The object of the borrow-to-use agreement which is conducted by the society varies from movable to immovable objects. The most frequently used objects for a borrow-to-use agreement by the society are vehicles like cars, motorcycles, trucks, etc. The immovable objects which are frequently used include: houses, land, buildings, etc. In Indonesia, a borrow-to-use agreement is a common practice making use of various objects as its collaterals.

Registration of Guarantee Rights After The Issuance of The Minister of Agrarian Regulation And The Layout / Head of The National Land Agency Number 5 of 2020 Regarding Integrated Security Rights Services Electronically Adhi, Yuli Prasetyo; Busro, Achmad
Journal of Private and Commercial Law Vol 5, No 1 (2021): VOLUME 5 NUMBER 1, MAY 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v5i1.29301

The publication of Ministerial Regulation No.5 of 2020 is a new step in the services provided by the Minister of The National Land to the community. Integrated electronic security services are based on Ministerial Regulation No. 5 of 2009 was carried out to adjust to the development of law, technology and the needs of society. Electronic mortgage services are new in Indonesia and need to be well understood by the users, in this case people who need fast, affordable, and easy mortgage services. This article is the result of a study that aims to analyze the implementation of security rights electronically. This research is a socio-legal research using primary and secondary data, also using qualitative analysis technique. The results of the research show that electronic mortgage services can run well even though there are some obstacles in the implementation. Electronic mortgage services are highly dependent on the web and internet facilities, so there is a need for a good network when operating this service. The quality of human resources needs to be improved in order to be able to face the era of the industrial revolution which all really depends on the technology.

Questioning the Customary Inheritance Law After Law No. 3 of 2006 about Religious Jurisdiction Adhi, Yuli Prasetyo; Triyono, Triyono; Muhyidin, Muhyidin
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 3 No 1 (2021): Advocacy and Legal Strengthening to Improve Community Social Welfare
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v3i1.45728

Customary inheritance dispute might occur when the heirs cannot reach agreement between divisions of property or during inheritance law point which will be used. Indonesia acknowledges 3 existing inheritance laws which are western civil inheritance law, MoslemÃ¢â‚¬â„¢s inheritance law, and customary inheritance law. Legal action of inheritance law is usually resolved by deliberation but if there is no agreement reached between these processes, therefore court mechanism can be used to make law suit and dispute resolution. UU No 3 of 2006 about religious jurisdiction is a legal product that is issued to provide improvement (Amendment) against UU No 7 of 1989 about religious jurisdiction. UU No 3 of 2006 is giving significant impact against the existence of custom inheritance law in Indonesia. Before this constitution is created, religious jurisdiction can accept customary inheritance disputes for Moslem people according to the criteria which have been stated in UU No 7 of 1989. Since UU No 3 of 2006 is created, therefore customary inheritance law, even though the heirs are Moslem, must follow the district court mechanism. This will provide increasingly narrow space for the existence of customary law in the future. This program is held in Pati, Central Java, where custom inheritance law still exists and is being used in Pati community. Dissemination and harmonization regarding customary law is important to maintain sustainability and existence of customary law in Indonesia.

Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia: Digitalization of Communal Intellectual Property in Indonesia Sulistianingsih, Dewi; Adhi, Yuli Prasetyo; Pujiono, Pujiono
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.723

Intellectual property is one of the interesting issues to be discussed and continues to develop into a debate in the international world. The debate becomes stronger over communal intellectual property rights. In principle, intellectual property gets legal protection and becomes intellectual property rights. Intellectual property rights themselves consist of intellectual property rights that are personal and intellectual property rights that are communal. For Indonesia, which is rich in biodiversity and the nation's cultural wealth, which is very strong with the ownership of communal intellectual property rights. Individual intellectual property becomes a complete understanding for the Indonesian state, although at the beginning of its acceptance, personal intellectual property cannot be perfectly accepted by the Indonesian state. Currently, personal intellectual property has been able to be dynamic in the life of Indonesian people. The current debate is intellectual property rights that are communal. The Indonesian nation is rich in intellectual property rights, but why are there still obstacles in protecting communal intellectual property. This article is derived from research conducted using a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study can be seen that the Indonesian government has made efforts to take an inventory of communal intellectual property in Indonesia. Digitization is the answer to the need for a communal intellectual property database in Indonesia.

Law Enforcement In The Field Of Music In The Spotify Application Program Rahmanda, Bagus; Adhi, Yuli Prasetyo; Benuf, Kornelius
Journal of Private and Commercial Law Vol 5, No 2 (2021): November
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jpcl.v5i2.31702

Music and songs are one of the areas of Intellectual Property Rights which are protected in Article 58 letter (d) of UU Number 28 of 2014 about Copyright, namely Copyright Protection for Song or music creations with or without text. In this digital era, there are many ways for us to get the music we want through various platforms on the internet such as Youtube, Joox, Spotify, and others. Because the means to get music are getting easier now, there are more and more copyright violations against music, ranging from piracy to plagiarism. This study aims to discuss how the Copyright law regulates copyright protection in the field of music on the internet and also how the Spotify music service platform protects copyright. The research method used is a normative research method; the data analyzed is secondary legal data consisting of primary legal materials, namely Copyright Law and Secondary Law materials, namely literature related to research problems. Based on the results of the study, it is known that Spotify as one of the world's famous song streaming applications has the exclusive right as a copyright licensee to exercise exclusive rights as regulated in Article 9 of the Copyright Law. Spotify as a streaming service provider must of course have a license for the music or songs provided in the application through a license agreement with the licensor.

Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi Adhi, Yuli Prasetyo; Sulistianingsih, Dewi; Fidiyani, Rini
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v4i1.49934

Kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan negara untuk intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran, sebagai wujud pengakuan dna penghargaan serta sarana perlindungan hukum. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki hak eksklusif, yaitu hak yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dimana tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Pengelolaan hak kekayaan intelektual perlu untuk dilakukan oleh masyarakat terutama kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dalam kearifan lokal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai kekayaan intelelktual yang bersifat komunal. Artikel ini merupakan artikel hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan hak kekayaan intelektual yang berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan di SMK Bakti Purwokerto setelah itu tim pengabdi akan melakukan program desiminasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekayaan intelektual. Kegiatan final tim pengabdi akan melakukan diskusi, dan forum penyelesaian masalah sekitar kekayaan intelektual. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini adalah guru dan staf di SMK Bakti Purwokerto. Tujuan program pengabdian ini adalah membantu SMK Bakti Purwokerto memahami dan menambah wawasan mengenai kekayaan intelektual.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search