Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Accounting Law Communication and Technology Academia Open
Ambarita, Dicki Candra
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kepastian Hukum Kewenangan Perangkat Desa Terkait Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan pada Masyarakat Desa Ambarita, Dicki Candra; Carsnelly, Eileen; Mahieu, Feybiola Cecilia
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4673

Abstract

Kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia, yang disebabkan oleh ketidakjelasan regulasi dan perbedaan pemahaman antara pemerintah desa dan daerah, serta dampaknya terhadap efektivitas pengumpulan pajak dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, serta melakukan analisis kualitatif untuk mengkaji kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian memaparkan bahwa kepastian hukum terkait kewenangan perangkat desa dalam penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih belum jelas dan memadai. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai hal ini, menimbulkan potensi masalah seperti konflik dengan masyarakat dan rendahnya kepatuhan pajak. Perangkat desa menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan penagihan PBB, termasuk kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, resistensi masyarakat, serta masalah koordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas perangkat desa, koordinasi yang lebih baik, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan penagihan PBB di desa.
Fenomena Intoleransi Agama dalam Perda (Peraturan Bupati) Cilegon No.9 Tahun 2006 Sinurat, Noel; Iqra Negara, Moh; Ambarita, Dicki Candra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang multikultural yang berarti memiliki beragam budaya, suku, dan agama. Potensi munculnya rasisme dan intoleransi antar agama sering terjadi di Indonesia. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perilaku menolak agama lain. Artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penolakan agama seperti isu-isu etika dan moral. Untuk mencegah intoleransi agama adalah dengan cara memberikan pendidikan agama kepada setiap pemeluk agama, membuka dialog antar agama, dan membuat regulasi undang-undang umat beragama. Dengan Langkah-langkah tersebut diharapkan agar masyarakat dalam lingkungan beragama dapat menciptakan nilai harmonis, damai, dan mengurangi intoleransi agama untuk bisa mencapai kebebasan beragama.
State Responsibility and the Environmental Protection Crisis from a Legal Philosophy Perspective: Tanggung Jawab Negara dan Krisis Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Hukum Winata, Elisa; Nelson, Nelson; Zidane, Arqily Rafif; Harahap, Odi Alfazen; Ambarita, Dicki Candra
Academia Open Vol. 11 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14133

Abstract

General Background Environmental protection constitutes a fundamental obligation of the state encompassing constitutional, moral, and philosophical dimensions, particularly in safeguarding human rights to a good and healthy environment. Specific Background In Indonesia, environmental governance is formally supported by comprehensive legal frameworks; however, recurring environmental degradation indicates persistent challenges in implementation. Knowledge Gap There remains a critical gap between established legal norms and their practical enforcement, reflected in normative failure and law enforcement dysfunction. Aims This study aims to analyze the concept of state responsibility in environmental protection from a legal philosophy perspective and to examine the causes of normative failure and enforcement dysfunction in Indonesia. Results The findings reveal that state responsibility extends beyond formal rule-making to ensuring ecological justice, sustainability, and intergenerational protection, yet is undermined by regulatory disharmony, vague provisions, legal loopholes, and reactive, inconsistent enforcement practices, as illustrated by the tin commodity governance case. Novelty This study integrates legal philosophy with normative legal analysis to demonstrate that environmental protection failures stem from systemic weaknesses in legal substance, policy coherence, and enforcement structures. Implications The study underscores the necessity of regulatory harmonization, sustainability-oriented policymaking, and strengthened enforcement mechanisms to ensure effective, just, and sustainable environmental protection. Highlights: State obligations include ecological justice and intergenerational sustainability beyond formal regulation. Legal system weaknesses arise from regulatory inconsistency, unclear provisions, and structural loopholes. Enforcement practices remain reactive and selective, limiting prevention of environmental violations. Keywords: State Responsibility, Environmental Protection, Legal Philosophy, Normative Failure, Law Enforcement.
Co-Authors Carsnelly, Eileen Harahap, Odi Alfazen Iqra Negara, Moh Mahieu, Feybiola Cecilia Nelson Nelson Sinurat, Noel Winata, Elisa Zidane, Arqily Rafif