Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peraturan Perundang-Undangan Berwawasan Lingkungan Haykel, Muhammad; Harahap, Odi Alfazen; Abbror, Rivat Maliqisyah; Sinatra, Tristan Canari Joseph; Sondakh, Kerry Giebrayel Nathan
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol 2, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4637

Abstract

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Meskipun telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan, implementasinya masih terhambat oleh berbagai kendala seperti lemahnya penegakan hukum, korupsi, ketidakpastian hukum, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Artikel ini membahas efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan berwawasan lingkungan dalam mengatasi masalah kerusakan lingkungan di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan peran penting partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan lingkungan. Diperlukan reformasi yang mencakup penguatan kapasitas institusi pengawasan, peningkatan pendidikan lingkungan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
Efektivitas Legal Drafting Dalam Menjamin Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Kontrak Novel, Mochamad; Gumintang, Galuh Gilang; Ambarita, Dicki Candra; Harahap, Odi Alfazen; Carsnelly, Eileen
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i2.7435

Abstract

Legal drafting, yang dalam konteks hukum sering diartikan sebagai seni dan teknik penyusunan naskah hukum, bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah tahapan fundamental dalam merancang, membentuk, serta memperbarui instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan maupun kontrak yang mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang relevan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, legal drafting memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai instrumen utama dalam pembentukan dan perumusan kontrak. Proses legal drafting sering kali terlalu didominasi oleh ahli hukum, tanpa melibatkan perspektif multidisiplin yang mencakup aspek ekonomi, sosial, teknologi, maupun lingkungan. Padahal, kompleksitas persoalan masyarakat modern menuntut adanya regulasi yang mampu menjawab kebutuhan lintas bidang secara komprehensif.
State Responsibility and the Environmental Protection Crisis from a Legal Philosophy Perspective: Tanggung Jawab Negara dan Krisis Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Filsafat Hukum Winata, Elisa; Nelson, Nelson; Zidane, Arqily Rafif; Harahap, Odi Alfazen; Ambarita, Dicki Candra
Academia Open Vol. 11 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14133

Abstract

General Background Environmental protection constitutes a fundamental obligation of the state encompassing constitutional, moral, and philosophical dimensions, particularly in safeguarding human rights to a good and healthy environment. Specific Background In Indonesia, environmental governance is formally supported by comprehensive legal frameworks; however, recurring environmental degradation indicates persistent challenges in implementation. Knowledge Gap There remains a critical gap between established legal norms and their practical enforcement, reflected in normative failure and law enforcement dysfunction. Aims This study aims to analyze the concept of state responsibility in environmental protection from a legal philosophy perspective and to examine the causes of normative failure and enforcement dysfunction in Indonesia. Results The findings reveal that state responsibility extends beyond formal rule-making to ensuring ecological justice, sustainability, and intergenerational protection, yet is undermined by regulatory disharmony, vague provisions, legal loopholes, and reactive, inconsistent enforcement practices, as illustrated by the tin commodity governance case. Novelty This study integrates legal philosophy with normative legal analysis to demonstrate that environmental protection failures stem from systemic weaknesses in legal substance, policy coherence, and enforcement structures. Implications The study underscores the necessity of regulatory harmonization, sustainability-oriented policymaking, and strengthened enforcement mechanisms to ensure effective, just, and sustainable environmental protection. Highlights: State obligations include ecological justice and intergenerational sustainability beyond formal regulation. Legal system weaknesses arise from regulatory inconsistency, unclear provisions, and structural loopholes. Enforcement practices remain reactive and selective, limiting prevention of environmental violations. Keywords: State Responsibility, Environmental Protection, Legal Philosophy, Normative Failure, Law Enforcement.