Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

STANDARISASI KEBIJAKAN UPAH DAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN: TELAAH PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ziaharah, Lena Ishelmiany; Yusup, Deni Kamaludin; Nasrudin, Nasrudin
VARIA HUKUM Vol 6, No 2 (2024): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i2.41265

Abstract

Abstract This study aims to analyze the review of Islamic Law and Positive Law on the standardization of wage policies and the fulfillment of women workers' rights based on two different legal frameworks. Under Islamic Law, women and men have equal rights and obligations before the law and emphasize the need for wages sufficient to meet the basic needs of workers and their families, regardless of gender. Whereas Positive Law focuses on protection and equality, the principle of equality between men and women, the prohibition against discrimination, and the establishment of minimum wage standards are positive legal efforts in protecting both male and female workers. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results of the study show that, first, equality to obtain a similar level of wages is the right of all workers, including women workers, according to both Islamic Law and Positive Law; second, an understanding of the two different legal frameworks can contribute to the development of an inclusive and fair working environment for women workers. The novelty of this research lies in identifying specific elements of Islamic Law that can be integrated into favorable law regulations to create a more comprehensive and equitable wage policy and fulfillment of women workers' rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap standarisasi kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan berdasarkan dua kerangka hukum yang berbeda. Berdasarkan Hukum Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan menekankan perlunya upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, tanpa membedakan jenis kelamin. Sedangkan Hukum Positif berfokus pada perlindungan dan kesetaraan, di mana prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, larangan terhadap diskriminasi dan penetapan standar upah minimum merupakan upaya hukum positif dalam melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: kesetaraan untuk mendapatkan tingkat upah yang serupa adalah hak semua pekerja, termasuk pekerja perempuan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif; kedua, pemahaman tentang kedua kerangka hukum yang berbeda dapat berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi pekerja perempuan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada identifikasi elemen-elemen spesifik dari Hukum Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam regulasi hukum positif untuk menciptakan kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
STANDARISASI KEBIJAKAN UPAH DAN PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN: TELAAH PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ziaharah, Lena Ishelmiany; Yusup, Deni Kamaludin; Nasrudin, Nasrudin
VARIA HUKUM Vol. 6 No. 2 (2024): VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v6i2.41265

Abstract

Abstract This study aims to analyze the review of Islamic Law and Positive Law on the standardization of wage policies and the fulfillment of women workers' rights based on two different legal frameworks. Under Islamic Law, women and men have equal rights and obligations before the law and emphasize the need for wages sufficient to meet the basic needs of workers and their families, regardless of gender. Whereas Positive Law focuses on protection and equality, the principle of equality between men and women, the prohibition against discrimination, and the establishment of minimum wage standards are positive legal efforts in protecting both male and female workers. This research is a type of qualitative research with a normative juridical approach. The technique used is library research. The results of the study show that, first, equality to obtain a similar level of wages is the right of all workers, including women workers, according to both Islamic Law and Positive Law; second, an understanding of the two different legal frameworks can contribute to the development of an inclusive and fair working environment for women workers. The novelty of this research lies in identifying specific elements of Islamic Law that can be integrated into favorable law regulations to create a more comprehensive and equitable wage policy and fulfillment of women workers' rights. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap standarisasi kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan berdasarkan dua kerangka hukum yang berbeda. Berdasarkan Hukum Islam, perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan menekankan perlunya upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya, tanpa membedakan jenis kelamin. Sedangkan Hukum Positif berfokus pada perlindungan dan kesetaraan, di mana prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, larangan terhadap diskriminasi dan penetapan standar upah minimum merupakan upaya hukum positif dalam melindungi pekerja baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama: kesetaraan untuk mendapatkan tingkat upah yang serupa adalah hak semua pekerja, termasuk pekerja perempuan baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif; kedua, pemahaman tentang kedua kerangka hukum yang berbeda dapat berkontribusi terhadap pembangunan lingkungan kerja yang inklusif dan adil bagi pekerja perempuan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada identifikasi elemen-elemen spesifik dari Hukum Islam yang dapat diintegrasikan ke dalam regulasi hukum positif untuk menciptakan kebijakan upah dan pemenuhan hak pekerja perempuan yang lebih komprehensif dan berkeadilan.
Transformasi Perilaku Keuangan Syariah: Refleksi Kritis Kaum Muda Terhadap Investasi Saham Syariah Fitri, Muhammad Zein; Ziaharah, Lena Ishelmiany
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.158

Abstract

Transformasi perilaku keuangan kaum muda di era digital telah menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam ranah investasi. Fenomena meningkatnya minat terhadap saham syariah menjadi refleksi penting dari kesadaran kaum muda akan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kaum muda memahami, merespons, dan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam keputusan investasinya, khususnya pada saham syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada penelitian studi kepustakaan (library research) yang mengkaji perilaku keuangan kaum muda terhadap investasi saham syariah, di mana transformasi perilaku keuangan syariah dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pemahaman religius, literasi keuangan digital, dan pencarian identitas finansial yang etis. Penelitian ini menemukan bahwa investasi saham syariah bagi kaum muda bukan hanya sarana finansial, melainkan juga ekspresi moralitas dan identitas religius. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan reflektif-kritis terhadap subjektivitas keuangan syariah dari perspektif kaum muda dan kontribusinya dalam memperkaya literatur mengenai keuangan Islam kontemporer. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam merancang strategi literasi dan produk keuangan yang relevan dan inklusif bagi segmen muda Muslim.
Penyelesaian Hukum Non Litigasi Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Mukhlas, Oyo Sunaryo; Ziaharah, Lena Ishelmiany
Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 (2025): Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/qanuniya.v2i2.2064

Abstract

Meningkatnya kasus pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan sesuai prinsip syariah. Litigasi di pengadilan seringkali dianggap tidak efektif karena memakan biaya, waktu, dan berisiko merusak hubungan baik antara nasabah dan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas penyelesaian hukum non litigasi, di antaranya mediasi, arbitrase syariah, dan peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam menangani pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan studi kasus pada beberapa bank syariah di Indonesia, melalui analisis peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta data praktik penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur non litigasi mampu mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan, meskipun masih terkendala pada sosialisasi, kapasitas mediator, dan pemahaman nasabah. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian kritis terhadap peran LAPS Syariah sebagai institusi yang relatif baru dalam sistem keuangan syariah Indonesia, yang berpotensi menjadi instrumen utama penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kontribusi penelitian memberikan rekomendasi penguatan kelembagaan dan regulasi LAPS Syariah untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah secara non litigasi.
Transformasi Perilaku Keuangan Syariah: Refleksi Kritis Kaum Muda Terhadap Investasi Saham Syariah Fitri, Muhammad Zein; Ziaharah, Lena Ishelmiany
ISLAMICA Vol 9 No 1 (2025): ISLAMICA
Publisher : STAI Siliwangi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59908/islamica.v9i1.158

Abstract

Transformasi perilaku keuangan kaum muda di era digital telah menciptakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam ranah investasi. Fenomena meningkatnya minat terhadap saham syariah menjadi refleksi penting dari kesadaran kaum muda akan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana kaum muda memahami, merespons, dan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam keputusan investasinya, khususnya pada saham syariah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan fokus pada penelitian studi kepustakaan (library research) yang mengkaji perilaku keuangan kaum muda terhadap investasi saham syariah, di mana transformasi perilaku keuangan syariah dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pemahaman religius, literasi keuangan digital, dan pencarian identitas finansial yang etis. Penelitian ini menemukan bahwa investasi saham syariah bagi kaum muda bukan hanya sarana finansial, melainkan juga ekspresi moralitas dan identitas religius. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan reflektif-kritis terhadap subjektivitas keuangan syariah dari perspektif kaum muda dan kontribusinya dalam memperkaya literatur mengenai keuangan Islam kontemporer. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bagi lembaga keuangan syariah dan regulator dalam merancang strategi literasi dan produk keuangan yang relevan dan inklusif bagi segmen muda Muslim.