Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Hadji, Kuswan; Anjani, Adinda Berliana Rizkita; Rizky, Anisa Mutiara; Pangestu, Diah Ajeng; Basuki, Ronaan Maulana; Caniago, Vanesa Alexandra
PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Teknologi Dan Kesehatan Aspirasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada perubahan struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, dan mengandalkan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah berhasil mengurangi konsentrasi kekuasaan pada eksekutif dan memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif. Selain itu, pengenalan pemilihan umum langsung untuk Presiden dan kepala daerah telah meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi perubahan konstitusional masih ada, terutama dalam hal keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan efektivitas mekanisme checks and balances.
IImplementasi Konsep Check And Balance Peter L. Strauss Dalam Sistem Kelembagaan Indonesia Habibah, Siska; Widyaningrum, Najwa Aulia; Rizky, Anisa Mutiara; Angelica, Devina; Hernando, Fathan Akbar
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2431

Abstract

Prinsip check and balance merupakan elemen penting dalam pembagian kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga negara terhadap lembaga lainnya. Peter L. Strauss memberikan pandangan mengenai pentingnya hubungan dinamis dan koordinasi antar-lembaga negara untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Di Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, intervensi politik, dan lemahnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep check and balance menurut Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang melibatkan studi literatur dan analisis kasus nyata, seperti intervensi politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip check and balance telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia, tantangan dalam bentuk konflik antar-lembaga, lemahnya koordinasi, dan pengaruh politik terhadap lembaga independen masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penguatan regulasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas eksternal. Dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan Indonesia dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.