Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.058
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The International Journal of Pegon Islam Nusantara Civilization DedikasiMU: Journal of Community Service JUDGE: Jurnal Hukum Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Hadji, Kuswan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Polemik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 Hadji, Kuswan; Saputra, Alan; Firdaus, Elyassin; Hertiana, Essa; Panjaitan, Janter; Surbakti, Syahputra Aditya Kusrin
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2, No 5 (2024): Madani, Vol. 2, No. 5 2024
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.11480237

Abstract

Every nation that upholds a democratic system holds general elections (elections) to choose leaders and enact laws. Indonesia is one such nation; elections are held there on a regular basis each year. five (five) years, chosen by popular vote. On voting day for the 2024 Election, voters under the age of 17 who do not yet own an e-KTP are guaranteed to be able to cast a ballot by the Indonesian General Election Commission (KPU). As long as the election is still going on, all they need to bring is a Family Card (KK) in order to vote concurrently. There were several anomalies, anomalies, and a dearth of public understanding on the significance.
Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya Bily, Muhammad Yusuf Arda; Putri, Aninditya Eka Syahdrania; Khayati, Siwi Nur; Novalia, Naila; Putri, Angelica Erviana; Sari, Dahlia Apriliana Mekar; Syafila, Apriliana Ratih; Gunawan, Nama Frisca Choirunisa; Hadji, Kuswan; Rofiq, Nur
Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman Vol. 10 No. 2 (2024): Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman
Publisher : STAI Syubbanul Wathon Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61136/hqcjme18

Abstract

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi penyempurna ibadah sesuai perintah Allah dan Rasulullah yang  dapat terhindar dari perbuatan zina. Tujuan penulisan untuk mengetahui hak nafkah seorang anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dengan jenis teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan Al- Qur’an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Hal itu ditegaskan dalam Lampiran SEMA 3/2018 (hal. 14) dan dalam Pasal 197 HIR (alinea ke-1). Jadi pasca perceraian anak akan mendapatkan hak-haknya yang disebut dengan istilah nafkah hadhanah yaitu ongkos pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan kepada anak sampai dewasa.    
DAMPAK MONEY POLITICS KURSI DPR TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELEMBAGAAN DAN ETIKA POLITIK Inayatuzzahra; Rahma, Sahilda Lailatul; Lestari, Okti Indah; Muaviroh, Siti; Hadji, Kuswan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i8.7625

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) adalah pilar demokrasi yang memberi rakyat kesempatan memilih pemimpin sesuai kehendak mereka. Namun, praktik jual beli kursi (money politics) di DPR mencederai prinsip demokrasi dan menciptakan ketidaksetaraan akses politik. Fenomena ini menurunkan kualitas pemilu, melemahkan legitimasi demokrasi, serta menghasilkan kebijakan publik yang cenderung berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Penelitian ini menganalisis dampak jual beli kursi DPR terhadap kebijakan publik dalam perspektif hukum kelembagaan dan etika politik. Solusi untuk mengatasi masalah ini mencakup pendidikan politik, sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, penguatan lembaga pemilu, serta peningkatan transparansi dana kampanye. Diperlukan pula sanksi tegas dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil untuk memerangi politik uang. Penelitian ini menawarkan solusi konkret demi mendukung terciptanya demokrasi yang bersih, adil, dan berintegritas di Indonesia.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Astuti, Juwita Ayu; Panggabean, Anggi Kristiana Joy; Milawati, Aulia Arinda; Nugroho, Dimas Dwi; Arrigo, Farrel; Hadji, Kuswan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7714

Abstract

Dalam proses pembuatan undang-undang, keterlibatan masyarakat memiliki arti penting. Hubungan antara masyarakat dan negara (hubungan negara-masyarakat) serta bagaimana kebijakan dibentuk untuk mengatur warga negara negara adalah topik yang erat terkait ketika membahas keterlibatan publik. Ada dua pandangan tentang keterlibatan publik. Pertama, negara sendirilah yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan publik karena masyarakat telah mendelegasikan tugasnya kepadanya. Peran atau partisipasi masyarakat hanya diperlukan saat memilih individu, misalnya melalui pemilihan umum, untuk mengisi berbagai pos di lembaga negara. Kedua, masyarakat masih memiliki hak meskipun mereka telah mendelegasikan mandat mereka kepada negara. Ketiga, masyarakat dan negara berkolaborasi di seluruh proses pembuatan kebijakan. Ketika sebuah RUU sedang disusun di Dewan Perwakilan Rakyat, dua factor kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan yang berbeda dan keterlibatan publik dalam proses tersebut akan memengaruhi bagaimana RUU tersebut pada akhirnya. Kesempatan untuk mengekspresikan beragam kepentingan ini diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Formulir tersebut berbentuk hak yang diberikan kepada anggota DPR selama berbagai sesi diskusi RUU, termasuk hak untuk berbicara, berpartisipasi, dan membuat pilihan. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membuat berbagai area artikulasi tidak resmi, termasuk lobi, yang pembuatannya bergantung pada kecerdikannya. Melalui berbagai area keterlibatan yang disediakan, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang. Rapat Dengar Pendapat Umum dan sosialisasi RUU memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses formal penyusunan undang-undang. Bergantung pada kapasitas mereka, komunitas dapat menciptakan berbagai tempat tidak resmi untuk keterlibatan sementara.
PROBLEMATIKA DESENTRALISASI TERKAIT KORUPSI OLEH PEJABAT DAERAH DI INDONESIA Mukti, Ahmad Kisna; Sumadi, Echa Nursyah Dani; Hakim, Reza Sindu Fitriadi; Hadji, Kuswan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i1.8193

Abstract

Ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Esensi Desentralisasi yakni pendekatan antara pemerintah dan rakyatnya. Kurang maksimalnya implementasi Desentralisasi di Indonesia menimbulkan akibat-akibat hukum. Jauh dari kata baik, Desentralisasi hanya memberikan keuntungan serta kelebihan kepada pejabat-pejabat tinggi pemerintahan Indonesia, baik di tingkat negara maupun tingkat daerah. Keuntungan yang diperoleh akan menimbulkan perbuatan melawan hukum yakni korupsi. Sanksi tindak pidana korupsi sudah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penelitian dilatarbelakangi oleh data observasi yang membuktikan bahwa kasus korupsi dalam lingkup Pemerintahan Daerah masih sering terjadi. Kami dalam mengkaji jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif. Adapun tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini yakni mengetahui implementasi Desentralisasi di Indonesia apakah sesuai dengan Undang-Undang atau tidak dan mengetahui dasar pejabat melakukan tindak pidana korupsi.
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Hadji, Kuswan; Anjani, Adinda Berliana Rizkita; Rizky, Anisa Mutiara; Pangestu, Diah Ajeng; Basuki, Ronaan Maulana; Caniago, Vanesa Alexandra
PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Teknologi Dan Kesehatan Aspirasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada perubahan struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, dan mengandalkan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah berhasil mengurangi konsentrasi kekuasaan pada eksekutif dan memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif. Selain itu, pengenalan pemilihan umum langsung untuk Presiden dan kepala daerah telah meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi perubahan konstitusional masih ada, terutama dalam hal keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan efektivitas mekanisme checks and balances.
MEMBUMIKAN PENDAFTARAN MEREK BAGI PELAKU UMKM DI DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG Pajrin, Rani; Hadji, Kuswan; Panjawa, Jihad Lukis
DedikasiMU : Journal of Community Service Vol 7 No 1 (2025): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/dedikasimu.v7i1.8760

Abstract

Merek merupakan salah satu aspek penting dalam mengenali dan melindungi suatu produk yang beredar di pasaran. Perlindungan merek sistemnya dilaksanakan secara first to file maka penting bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek produknya sehingga secara hukum dilindungi hak-haknya sebagai pemegang merek. Sosisalisasi dan edukasi dalam rangka pendaftaran merek bagi pelaku UMKM dilakukan di Desa Trasan sebagai upaya dalam membumikan hak kekayaan intelektual khusunya hak merek. Dari hasil kegiatan yang telah dilakukan bahwa para pelaku usaha masih minim pengetahuan akan hukum kekayaan intelektual khususnya dalam rangka pendaftaran hak merek. Usaha yang dilakukan para pelaku UMKM masih secara konvensional. Kajian ini memberikan manfaat terhadap tingkat pengetahuan maupun tingkat kesadaran hukum terhadap proses pendaftaran merek bagi pelaku UMKM di Desa Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang hukum merek menghasilkan tingkat pengetahuan dan sikap pelaku UMKM meningkat. Muncul kepatuhan hukum pada tahap compliance yaitu mulai muncul pengharapan terhadap perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
Implementasi Good Governance dalam Perspektif Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Hadji, Kuswan; Azzahra, Aisyah; Zain, Cheren Azizah; Wulandari, Saiva; Arifah, Yunita Nurul; Nurhidayati, Diah Ayu Wahyu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.934

Abstract

Good Governance is defined as the management of government that is efficient, effective, and accountable, involving public participation, transparency, and accountability. The Constitutional Court, as a judicial institution, has a strategic role in overseeing the implementation of laws and resolving constitutional disputes. This research uses a qualitative method with a case study approach, analyzing the challenges faced by the Constitutional Court in implementing good governance principles and their impact on political stability in Indonesia. Although the Constitutional Court (MK) has made efforts to implement these principles, challenges such as a lack of transparency and resistance from related parties still hinder the effectiveness of oversight. Additionally, the Constitutional Court's decision in the 2024 presidential election dispute triggered massive demonstrations reflecting public dissatisfaction. This research recommends the need for increased transparency, accountability, and public participation in the legal process to strengthen public trust in institutions and maintain democratic stability in Indonesia.
Peran BPK sebagai Lembaga Negara dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Indonesia Amalyh, Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng; Firnanda, Irma; Merliani Riskiana Putri; Rahmaleni, Wikha; Anffa, Al; Hadji, Kuswan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.938

Abstract

The Financial Audit Agency (BPK), which is a state institution, has an important role in maintaining public accountability through auditing the management and responsibility of state finances. Applying the organizational maturity model, the BPK seeks to ensure transparency, compliance and prevent acts of corruption and budget misuse. Quality inspection results become the basis for government entities to improve performance and accountability. Transparency of BPK audit results also contributes to improving public policy. Nevertheless, the BPK faces a number of challenges in carrying out its duties. This abstract will review further the duties, functions, performance, impacts, challenges, as well as comparisons of the BPK with similar institutions in the context of accountability and performance.
Pengaruh Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mengurangi Risiko Kecelakaan Akibat Kelelahan Dan Jam Kerja Pengemudi : Studi PT Indah Jaya Transport Dwi Triani, Luwes; Husna, Aqila; Fauziah Wardan A, Alfah; Umala sari, Putri; Rian Setyawan, Muhammad; Hadji, Kuswan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1729

Abstract

Kelelahan kerja pengemudi bus merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang berdampak pada keselamatan dan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan hukum ketenagakerjaan dalam mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan dan pola jam kerja tidak sehat, dengan studi kasus pada PT Indah Jaya Transport. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen perusahaan terkait kebijakan keselamatan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Indah Jaya Transport telah menerapkan berbagai kebijakan internal yang selaras dengan prinsip hukum ketenagakerjaan, seperti kewajiban istirahat, sistem dua pengemudi, dan mekanisme pengawasan antarkru dan pemandu. Meskipun belum memiliki sistem pencatatan formal dan pelatihan berkala, perusahaan berhasil menciptakan lingkungan kerja yang memprioritaskan keselamatan pengemudi. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen strategis dalam membangun sistem transportasi yang aman dan berkelanjutan.
Co-Authors Amalyh, Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Anffa, Al Anjani, Adinda Berliana Rizkita Arda Bily, Muhammad Yusuf Arifah, Yunita Nurul Arrigo, Farrel Astuti, Juwita Ayu Aulia, Putri Azizah, Anisa Fitriani Azizar Aryarindra I.S. Azzahra, Aisyah Basuki, Ronaan Maulana Bily, Muhammad Yusuf Arda Caniago, Vanesa Alexandra Dhevanda Ashar Evrast Avrizal Dwi Triani, Luwes Fauziah Wardan A, Alfah Firdaus, Elyassin Firnanda, Irma Gunawan, Nama Frisca Choirunisa Hakim, Reza Sindu Fitriadi Herdandi Bagus Anand P. Hertiana, Essa Husna, Aqila Inayatuzzahra Irawan, Tasya Fatah Putri Jihad Lukis Panjawa Kamila, Devina Cahya Khayati, Siwi Nur Lestari, Okti Indah Merliani Riskiana Putri Milawati, Aulia Arinda Muaviroh, Siti Mukti, Ahmad Kisna Novalia, Naila Nugroho, Dimas Dwi Nurhidayati, Diah Ayu Wahyu Nuzula Fatwa, Geulys Octaviana, Arvi Oktasani, Reda Pajrin, Rani Pandini, Anindya Intan Pangestu, Diah Ajeng Panggabean, Anggi Kristiana Joy Panjaitan, Janter Patmawati, Nanda Permatasari, Nian Puspita Putri, Angelica Erviana Putri, Aninditya Eka Syahdrania Raaffina Putri, Almaas Rahma, Sahilda Lailatul Rahmaleni, Wikha Rian Setyawan, Muhammad Rizky, Anisa Mutiara Rofiq, Nur Saputra, Alan Sari, Anggita Dita Sari, Dahlia Apriliana Mekar Sumadi, Echa Nursyah Dani Surbakti, Syahputra Aditya Kusrin Syafila, Apriliana Ratih Umala sari, Putri Wulandari, Saiva Zain, Cheren Azizah