Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategy Of The Local Government Of Mamasa Regency In Preventing Religious Conflicts To Realize National Security Julianto Exel Allolayuk; Kusuma, Kusuma; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 2 (2024): IJHESS OCTOBER 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i2.1307

Abstract

Managing diversity based on local democracy is a preventive step to prevent prolonged conflicts toward social reintegration. Religious segmentation is used as a way to unravel the political conflicts that previously echoed in this area. Efforts to carry out the representation of religious identity (Islamic-Christian) in each Regional Election event are used as a new political format to minimize the tension of identity politics that can erode the spirit of community togetherness. Representation politics is then manifested in the form of pairs of candidates to occupy the position of regional head until the last twenty years have been institutions that have the ability to maintain unity and unity. This research uses a qualitative approach. For data collection techniques, researchers conduct interviews, observation, and documentation procedures. The theories and concepts used in this study include strategy theory, peace theory, conflict theory, conflict prevention concept, Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS) concept, and state defense concept. Based on the results of the study, it can be understood that overall, conflict management carried out by the government, both the central government and local governments, is very poor. Efforts to resolve conflicts only occur at the elite level and do not include people who suffer more and lose more due to conflict. An elitist resolution will only meet the interests and demands of the elite. The demands of the masses that should also be accommodated are ignored.  As a form of strategic steps of the local government of Mamasa Regency in preventing conflicts in the administration of government and its relationship with the roots of religious conflicts in Mamasa Regency, some of the descriptions of the steps taken include the Education and Socialization Approach, Increasing the Role of the Religious Harmony Forum (FKUB), Strengthening the Economy and Social Welfare, Fair and Transparent Law Enforcement, and Inclusive Infrastructure and Public Facilities Development.
Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Julianto Exel Allolayuk; Kusuma; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6484

Abstract

Abstrak Sebuah ketidaksesuaian terhadap adat-istiadat yang kemudian menjadi sebuah konflik, dapat menjadi ancaman terhadap kedamaian budaya dan adat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik dapat menjadi cerminan ketahanan wilayah dalam masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal dan eksistensi budaya, kendala dalam implementasi hukum adat serta implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik guna mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti melakukan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu: teori strategi, teori damai, teori konflik, konsep pencegahan konflik, konsep Conflict early Warning and Early Response System (CEWERS), serta konsep pertahanan negara. Berdasarkan hasil penelitian, maka dipahami bahwa Implementasi hukum adat Masyarakat Mamasa yang meresolusi delik/pelanggaran adat yang berujung konflik ini dipahami sebagai jalur yang tepat sasaran. Hal tersebut merupakan sebuah hal yang dimaknai akan media yang tidak hanya menyelesaikan masalah namun sekaligus mendamaikan berbagai hal yang saling berkaitan. Implementasi hukum adat dalam upaya resolusi konflik adat yang terjadi di Masyarakat Mamasa bukan hanya sekedar memberikan sanksi adat yang membiaskan efek jerah terhadap pelaku, akan tetapi juga memulihkan nilai dan norma yang masyarakat pegang dalam kehidupannya. Kembalinya tatanan nilai dan norma seperti sediakala tentu saja menimbulkan kedamaian bagi kearifan lokal serta eksistensi budaya yang merupakan cerminan suatu ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah yang di dalamnya terdapat aspek sosial budaya inilah yang menjadikan Wilayah adat Rumpun Toraja secara khusus dan Kabupaten Mamasa secara umum dapat berkontribusi mewujudkan ketahanan nasional. Kata Kunci: Konflik, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Kabupaten Mamasa