Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Akbar, Kemas Ilham
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN Akbar, Kemas Ilham; Gultom, Elfrida Ratnawati; Rahmawan, Dhany; Indirahati, Novina Sri; Bustani, Simona
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2827

Abstract

The current Legal Theory of Development is a product designed by Indonesians, with adjustments that reflect local cultural contexts and values. This theory was formed, grew, and developed from Indonesia's unique conditions, so its application requires special attention to the diversity and social circumstances of local communities. The challenge faced is how to integrate this theory into the national legal system and the extent of its influence on legal reform in Indonesia, both in reality (das sein) and ideal (das sollen). This research uses a normative juridical method with a descriptive approach, in which secondary data is analyzed qualitatively and concluded with a deductive logic approach. The results show that the application of Legal Development Theory in the National Legal System reflects the aspirations of the community in assessing the implementation of the current law. The impact of this theory on the modernization of national law confirms the ideal concept (sollen) which is recognized and reflected in the social reality (sein) of society.Keywords: Legal Development, Das Sein, Das Sollen
Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Akbar, Kemas Ilham
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8091

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya ketidakpastian hukum terkait kedudukan dan hak eksekutorial kreditur pemegang Hak Tanggungan ketika debitur dinyatakan pailit. Baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik peradilan, khususnya pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 15/Pdt.Sus-GLL/2019, Putusan No. 12/Pdt.Sus-GLL/2020, dan Putusan Mahkamah Agung No. 769 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, putusan pengadilan tersebut menimbulkan persoalan hukum: (1) bagaimana kedudukan hukum kreditur pemegang Hak Tanggungan menurut UUHT dan UU Kepailitan, (2) bagaimana penerapan hak eksekutorial kreditur dalam proses kepailitan, dan (3) apakah pengaturan serta penerapannya telah mencerminkan kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch. Tujuan penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis kedudukan hukum kreditur pemegang hak tanggungan, penerapan hak eksekutorial dalam proses kepailitan, dan menilai kesesuaiannya dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) melalui analisis peraturan perundangan-undangan dan tiga putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, secara normatif UUHT memberikan kedudukan separatis atau preferen dan/atau hak eksekutorial mandiri kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan, namun UU Kepailitan membatasi hak tersebut melalui masa stay dan penguasaan kurator atas harta pailit. Kedua, hak eksekutorial kreditur terhapus karena objek jaminan pihak ketiga dimasukkan dalam boedel pailit serta tafsir yang keliru terhadap batas waktu dua bulan. Ketiga, penerapan hukum dalam tiga putusan tidak mencerminkan nilai kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam teori Gustav Radbruch. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi pengaturan dengan melakuakn refomulasi UU. untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan dan semua pihak
Co-Authors Dhany Rahmawan Gultom, Elfrida Ratnawati Indirahati, Novina Sri Simona Bustani, Simona