Articles
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAKAR HUTAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 440 K/PID.SUS-LH/2017) ]]>
<![CDATA[Andi Muhammad Saddam Pahlevi]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.893 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v1i1.10444
<![CDATA[Kebakaran hutan merupakan permasalahan yang sering dihadapi pemerintah Indonesia, masyarakat melakukan pembakaran hutan dikarenakan ingin memanfaatkan lahan hutan untuk lahan pertanian dengan menghemat biaya pembukaan lahan, meskipun pemerintah telah melarang pembakaran hutan dan memberikan ancaman pidana yang tinggi tetapi masih ada saja masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut seperti dalam kasus Mahkamah Agung Nomor: 440 K/Pid.Sus-LH/2017. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pengaturan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan melakukan pembakaran hutan berdasarkan peraturan perundang-undaangan yang berlaku dan apakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memutus perkara yang diselesaikan dengan putusan Nomor: 440 K/Pid.Sus-LH/2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melakukan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Pengaturan sanksi pidana pembakaran hutan diatur dalam ketentuan Pasal 187 sampai dengan Pasal 189 serta dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang diatur dalam ketentuan Pasal 98-99, Pasal 108 dan Pasal 119 dan Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan (4) Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur Pasal 78 Ayat (3) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan yang oleh Mahkamah Agung di jatuhi saksi pidana yaitu pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN YANG DITOLAK RUMAH SAKIT ]]>
<![CDATA[Fadhila Amaliah Ramadhani]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 2 No. 1 (2020): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.897 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v2i1.10445
<![CDATA[Program jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kasus peserta BPJS yang seharusnya mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan primer maupun rujukan1 tetapi ditolak oleh pihak Rumah Sakit. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk menggambarkan pengaturan mengenai prosedur kepesertaan program BPJS berdasarkan UU BPJS, 2) hak dan kewajiban penyelenggara, peserta, dan pihak yang terkait berdasarkan UU BPJS, 3) perlindungan hukum terhadap peserta BPJS yang telah memenuhi persyaratan namun ditolak oleh pihak Rumah Sakit. Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative. Penelitian secara normatif menggunakan pendekatan secara statute approach yang merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 1) dalam kasus pasien peserta BPJS yang ditolak rumah sakit, terdapat 3 hubungan hukum yakni pasien dengan rumah sakit, pasien dengan BPJS, dan BPJS dengan rumah sakit, 2) peserta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak rumah sakit berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hokum, 3) perlindungan hukum bagi peserta oleh BPJS adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perasuransian, BPJS sebagai penyedia polis memiliki tanggung jawab menurut perjanjian asuransi untuk melakukan ganti rugi apabila peserta mengalami kerugian dalam hal ini tidak mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai, 4) pasien peserta BPJS dengan kondisi kegawat daruratan ditolak rumah sakit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka rumah sakit dapat dikenakan sanksi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEVELOPER PERUMAHAN DALAM MELAKUKAN PEMASARAN ]]>
<![CDATA[Bella Destya Handayanti]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.511 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i1.13400
<![CDATA[In order to attract consumer interest, sometimes the marketing of a product provides excessive information about the product, for example, marketing in the property sector, which provides information that is not in accordance with the facts. The formulation of the research problem is how is the legal protection of housing consumers and whether consumers who are harmed can file a claim for compensation to the developer. This research is a literature study, the nature of the research is descriptive. The results of the research are as follows, namely that there are several regulations regarding consumer protection regulated in the Housing Law; Consumer Protection Act; Government Regulation Number 58 of 2001 concerning Guidance and Supervision of the Implementation of Consumer Protection; Minister of Home Affairs Regulation Number 69 of 2018 concerning Supervision of Circulating Goods and/or Services. And in this case consumers who feel aggrieved can file a lawsuit for compensation based on Article 45 of the UUPK, and Article 148 of the PKP Law.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA BERSAMA UNTUK DIRI SENDIRI ]]>
<![CDATA[Bella Oktavia Hardimanto]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol. 4 No. 4 (2022): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.209 KB)
|
DOI: 10.25105/refor.v4i6.15240
<![CDATA[The large number of narcotics abusers are imprisoned, causing prisons to become overcapacity. In addition, narcotics abusers should receive rehabilitation sentences because it is stated in the Narcotics Law, such as the case of Muhammad Wahyudi, who was legally guilty of committing Narcotics Abuse in Group I for himself. The research study is based on court decision number: 50/ Pid. Sus/2021/PN. Ktb. The research’s problems: are the actions of the defendant in Court Decision number: 50/Pid.Sus/2021/PN.Ktb in accordance with the provisions of the applicable laws? The research conducted in normative and descriptive analytical legal research, the data and the data sources used in this research are statutory regulations, jurisprudence and legal doctrines that relevant to the case. The data are analyzed qualitatively and the conclusions are drawn using deductive understanding method. The conclusion from this research is that the abusers must receive punishment in the form of rehabilitation, not imprisonment, because it is guaranteed by the narcotics law and the judges must consider and pay attention to the authority and the obligations of the judge regulated in the narcotics law which are mandatory to provide rehabilitation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEVELOPER PERUMAHAN DALAM MELAKUKAN PEMASARAN ]]>
<![CDATA[Bella Destya Handayanti]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 1 (2022): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v4i1.13400
<![CDATA[In order to attract consumer interest, sometimes the marketing of a product provides excessive information about the product, for example, marketing in the property sector, which provides information that is not in accordance with the facts. The formulation of the research problem is how is the legal protection of housing consumers and whether consumers who are harmed can file a claim for compensation to the developer. This research is a literature study, the nature of the research is descriptive. The results of the research are as follows, namely that there are several regulations regarding consumer protection regulated in the Housing Law; Consumer Protection Act; Government Regulation Number 58 of 2001 concerning Guidance and Supervision of the Implementation of Consumer Protection; Minister of Home Affairs Regulation Number 69 of 2018 concerning Supervision of Circulating Goods and/or Services. And in this case consumers who feel aggrieved can file a lawsuit for compensation based on Article 45 of the UUPK, and Article 148 of the PKP Law.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SECARA BERSAMA UNTUK DIRI SENDIRI ]]>
<![CDATA[Bella Oktavia Hardimanto]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 4 (2022): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v4i6.15240
<![CDATA[The large number of narcotics abusers are imprisoned, causing prisons to become overcapacity. In addition, narcotics abusers should receive rehabilitation sentences because it is stated in the Narcotics Law, such as the case of Muhammad Wahyudi, who was legally guilty of committing Narcotics Abuse in Group I for himself. The research study is based on court decision number: 50/ Pid. Sus/2021/PN. Ktb. The research’s problems: are the actions of the defendant in Court Decision number: 50/Pid.Sus/2021/PN.Ktb in accordance with the provisions of the applicable laws? The research conducted in normative and descriptive analytical legal research, the data and the data sources used in this research are statutory regulations, jurisprudence and legal doctrines that relevant to the case. The data are analyzed qualitatively and the conclusions are drawn using deductive understanding method. The conclusion from this research is that the abusers must receive punishment in the form of rehabilitation, not imprisonment, because it is guaranteed by the narcotics law and the judges must consider and pay attention to the authority and the obligations of the judge regulated in the narcotics law which are mandatory to provide rehabilitation.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam Pencegahan Perusakan Kawasan Konservasi Margasatwa Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah: The Role of Bukittinggi Regional Government in Preventing Destruction of Wildlife Conservation Based on Regional Government Law ]]>
<![CDATA[Elsa Salsabila]]>;
<![CDATA[Dhany Rahmawan]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 4 (2024): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v6i4.21336
<![CDATA[Bukittinggi has a conservation area called Kinantan Wildlife and Cultural Park which must be protected and managed based on the principle of State responsibility, the principle of sustainability, and the principle of justice to prevent the destruction of wildlife conservation areas. The formulation of the problem in this writing is what is the role of the Bukittinggi City Regional Government in preventing the destruction of Wildlife Conservation Areas in its area? And is the role of the Bukittinggi City Regional Government in preventing the destruction of Wildlife Conservation Areas in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government? The results and conclusions of this research are the role of the Bukittinggi City Regional Government in preventing the destruction of the Margasatwa Conservation Area can be seen from several actions taken, namely as a regulator, supervisor, and organizer. In its implementation in carrying out the role of regional autonomy, the Bukittinggi City Regional Government has been in accordance with the provisions of the applicable laws.]]>
<![CDATA[TEORI HUKUM PEMBANGUNAN ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN ]]>
<![CDATA[Akbar, Kemas Ilham]]>;
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>;
<![CDATA[Rahmawan, Dhany]]>;
<![CDATA[Indirahati, Novina Sri]]>;
<![CDATA[Bustani, Simona]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2827
<![CDATA[The current Legal Theory of Development is a product designed by Indonesians, with adjustments that reflect local cultural contexts and values. This theory was formed, grew, and developed from Indonesia's unique conditions, so its application requires special attention to the diversity and social circumstances of local communities. The challenge faced is how to integrate this theory into the national legal system and the extent of its influence on legal reform in Indonesia, both in reality (das sein) and ideal (das sollen). This research uses a normative juridical method with a descriptive approach, in which secondary data is analyzed qualitatively and concluded with a deductive logic approach. The results show that the application of Legal Development Theory in the National Legal System reflects the aspirations of the community in assessing the implementation of the current law. The impact of this theory on the modernization of national law confirms the ideal concept (sollen) which is recognized and reflected in the social reality (sein) of society.Keywords: Legal Development, Das Sein, Das Sollen]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU KREDITUR SEPARATIS DALAM PERKARA PAILIT MELALUI PENDEKATAN TEORI HUKUM ALAM ]]>
<![CDATA[Refra, Dirar Mahdirman]]>;
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>;
<![CDATA[Rahmawan, Dhany]]>;
<![CDATA[Indirahati, Novina Sri]]>;
<![CDATA[Bustani, Simona]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2819
<![CDATA[Banks as separatist creditors holding mortgage rights are parties that should be outside the bankruptcy estate when a peron or legal enrtity is declared bankrupt. The bank as the holder of the mortgage is a creditor who long before the bankruptcy of a person or legal entity has been bound through an agreement with the person or legal entity that is bankrupt. The aim of this research is to understand and explore normatively the legal protection of banks as separatist creditors in bankruptcy cases. The research method uses normative juridical research, descriptive in nature, secondary data is analyzed qualitatively and conclusions are drawn using deductive logic. However, in practice the bank’s mortgage is in the hands of the curator, which means that the bank cannot execute it when the mortgage provider is unable to pay. This has resulted in banks as separatist creditors not getting adequate legal protection. The development progress achieved by a country, sepecially in the economic sector, cannot be separated from the role of bankin. This role is able to affect the pace of economic development in a country, one og whin is indonesia. Keywords: Legal Protection, Bank, Bankruptcy ]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU BISNIS SKINCARE YANG TIDAKMEMATUHI REGULASI BPOM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sofia, Sofia]]>;
<![CDATA[Gultom, Elfrida Ratnawati]]>;
<![CDATA[Rahmawan, Dhany]]>;
<![CDATA[Indirahati, Novina Sri]]>;
<![CDATA[Bustani, Simona]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 2 (2025): Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/eoj.v7i2.2834
<![CDATA[According to the Regulation of the Head of BPOM No. 23 of 2019 concerning Cosmetic Requirements Article 2, business actors are required to ensure that cosmetics produced for domestic distribution and/or imported for distribution in the territory of Indonesia meet the technical requirements of Cosmetic Ingredients. It is not uncommon for skincare entrepreneurs to not comply with the rules and regulations of the "Food and Drug Supervisory Agency (BPOM)." This study aims to investigate how law enforcement works against skincare businesses that violate BPOM regulations and their consequences for buyers and sellers. From the results of the research conducted by the author, the author obtained the formulation of the problem "Are there obstacles in the SKINCARE business that does not comply with BPOM in Indonesia?" and "are there obstacles in the skincare business that does not comply with BPOM in Indonesia? 'so that this study is expected to produce views and knowledge for consumers and business actors in increasing knowledge and compliance in the skincare manufacturing industry, especially in terms of compliance with applicable laws. The method used is a normative method using a "statutory approach" by reviewing and understanding the relevant literature. The results show that efficient law enforcement not only maintains consumer health, but also encourages business actors to comply with applicable parameters.Keywords: Law Enforcement, Busines Actors, Skincare, BPOM]]>
