Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

An Analysis of the Impact of the Implementation of a Policy Delegating Mineral and Coal Mining Business Permits in North Halmahera Regency Rifqi, Abdulloh Moh; Darmawan, Arif; Widodo, Joko
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 12 (2024): December 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v3i12.12113

Abstract

This study analyzes the impact of implementing a policy of delegating mineral and coal mining business permits in North Halmahera Regency, aimed at improving the efficiency of the permitting process at the local level. The research focuses on how five key factors in George C. Edward III's Policy Implementation Model communication, resources, disposition of implementers, bureaucratic structure, and external environmental factors influence the success of implementing this policy in the region. The results show that effective communication between the central and local governments is crucial to aligning policy processes. However, disrupted or unstructured communication often leads to miscommunication that hinders policy implementation in the field. This study highlights the need for improvements in communication, strengthening of resources, a more efficient bureaucratic structure, and increased community involvement to achieve the desired goals and fairness in the implementation of mining permit policies. These conclusions provide guidance for policymakers to design a more inclusive and responsive framework for local conditions, enabling sustainable mining in North Halmahera.
Dinamika Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia Rifqi, Abdulloh Moh; Marzuki, Abdurrahman; Risalah, Muhammad Mukhobbir
Journal Politique Vol. 6 No. 1 (2026): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.1.21-39

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia melalui telaah perkembangan peraturan perundang-undangan sejak pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan perspektif kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan izin usaha pertambangan mengalami perubahan signifikan, dimulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yang berorientasi pada penanaman modal dan pemberian insentif investasi, kemudian bergeser melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan penghapusan sistem kontrak karya dan penerapan sistem izin usaha pertambangan serta penguatan aspek perlindungan lingkungan melalui kewajiban izin lingkungan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 menandai resentralisasi kewenangan perizinan ke pemerintah pusat guna meningkatkan efektivitas dan percepatan investasi, namun memunculkan persoalan administratif dan lemahnya pengawasan di daerah. Kondisi ini mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 yang mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme dekonentrasi, sementara pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan perizinan maupun pengawasan.