Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Purnamasari, Teti Indrawati
Unknown Affiliation
Religion Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Relevansi Al-Qur’an, Hak Asasi Manusia, dan Gender dalam Melindungi Hak Kehormatan Pribadi di Era Digital: Tinjauan Literatur Bahrain, Saipul; Purnamasari, Teti Indrawati; Khaldun, Rendra
MODELING: Jurnal Program Studi PGMI Vol 11 No 4 (2024): Desember
Publisher : Program Studi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Hikmah Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69896/modeling.v11i4.2642

Abstract

Di era digital, teknologi telah membawa manfaat signifikan tetapi juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan privasi. Kajian ini fokus pada relevansi nilai-nilai Al-Qur'an, prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), dan perspektif gender dalam melindungi hak privasi di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian literatur dan analisis konseptual, menggunakan data primer dari Al-Qur'an dan tafsir, serta data sekunder dari literatur HAM dan studi gender. Pengumpulan data dilakukan melalui seleksi teks dan studi relevan, sementara analisis data menggunakan analisis tematik dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga martabat dan privasi individu, seperti dalam Surah Al-Hujurat ayat 11-12 dan Surah An-Nur ayat 27-28 serta 30-31, sejalan dengan prinsip HAM yang menekankan non-diskriminasi dan kesetaraan. Tantangan khusus seperti kekerasan berbasis gender dan pelecehan online menunjukkan perlunya kebijakan yang inklusif dan adil untuk melindungi perempuan dan kelompok marginal. Integrasi nilai-nilai Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip HAM dan perspektif gender dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih manusiawi dan adil. Rekomendasi kajian ini mencakup penguatan kerangka hukum nasional dan internasional, pengembangan kebijakan digital yang inklusif dan transparan, serta peningkatan edukasi digital yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan pribadi. Artikel ini berkontribusi sebagai panduan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan masyarakat umum dalam memahami dan mengatasi tantangan perlindungan privasi di era digital, dengan menggunakan pendekatan holistik yang menggabungkan perspektif agama, HAM, dan gender.
Implikasi Yuridis Penerapan Pasal 130 Ayat (2) Tentang Acte Van Dading Dalam Penyelesaian Mediasi Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Alfan, Ahmad Syauqy; Huda, Miftahul; Purnamasari, Teti Indrawati
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 6 No 2 (2023): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v6i2.1561

Abstract

This research aims to explain the juridical review of various influencing factors, as well as the urgency of implementing the Peace Deed in resolving Child Custody Lawsuits through Mediation in the Religious Courts by studying the decisions of the Religious Courts in West Nusa Tenggara Province. This type of research is library research. The approach used is normative juridical which also uses a statutory approach, case study and conceptual approach. Data collection techniques were carried out using legal research studies. The primary data for this research is Article 130 HIR, Article 154 RBg KUHPer and PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures. The secondary data is various literature that is relevant to this research. The results of this research are that there is inconsistency and disharmony between two government regulations regarding the implementation of the Peace Deed in the Religious Courts which involves two regulations and laws, namely Article 130 HIR and Article 154 RBg with PERMA No.1 of 2016 concerning mediation procedures. The inconsistency and disharmony between the two government regulations has resulted in overlapping decisions in the Religious Courts, especially in the case of child custody claims which are listed in several decisions that have been issued by the Religious Courts in several regions in West Nusa Tenggara Province
Co-Authors Alfan, Ahmad Syauqy Bahrain, Saipul Miftahul Huda Rendra Khaldun