Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris RIO LAW JURNAL COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Hukum Sehasen Artemis Law Journal
Manuain, Orpa G.
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK EMBUNG MNELALETE KECAMATAN AMANUBAN BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA Oematan, Syarah Dyana; Fallo, Debi. F. Ng; Manuain, Orpa G.
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1619

Abstract

Corruption is an irresponsible act that causes harm to the nation, the state, and society. The rampant occurrence of corruption in Indonesia is caused by various factors, one of which is the gap between the laws and regulations and the practices that occur in court. This gap ultimately makes perpetrators feel relatively safe when committing acts of corruption. In the case of Jemmy Unbanunaek, there was a discrepancy between the laws and the judge’s decision, as Jemmy was not a civil servant but was charged under Article 3 of the Corruption Eradication Act (UUTPK), which applies to civil servants. This indicates that the judge did not properly consider the legal status of the perpetrator. The type of research used in this study is normative juridical legal research. Normative juridical legal research is conducted using a document study approach, which involves the analysis of documents such as literature data, statutory regulations, court decisions, legal theories, and expert opinions. The technique for collecting legal materials in this research is through literature study. The research findings indicate that: (1) The judge’s legal basis in deciding the corruption case of the Mnelalete reservoir project in South Central Timor Regency was Article 3 of the Corruption Eradication Act (UUTPK). The findings show that the judge applied Article 3 of the UUTPK to prosecute Jemmy Unbanunaek. However, this application was inappropriate because Jemmy did not meet the element of official authority required by Article 3, and he was not a civil servant. (2) The verdict rendered by the judge against Jemmy was legally flawed (error in juris) and mistaken with regard to the subject of the offense (error in persona), and it contradicted the principles of criminal liability and the principle of legality. The judge should have applied Article 2 of the UUTPK, which is more appropriate given Jemmy's status and the unlawful nature of his actions.
Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia dalam Analisis Legal Feminist Theory Vieto Tubu Tinenti, Alfjuneputra; Ch. Likadja, Jeffry A.; Manuain, Orpa G.
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i9.2806

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Indonesia serta upaya rekonstruksi berdasarkan perspektif Legal Feminist Theory. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perempuan narapidana memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk kebutuhan khusus terkait reproduksi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, kekerasan terhadap narapidana perempuan, dan diskriminasi berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis hermeneutik untuk memahami aturan hukum dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan unik perempuan narapidana, termasuk pemenuhan hak reproduksi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, budaya hukum yang berlaku masih memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap narapidana perempuan, yang menghambat reintegrasi sosial mereka. Rekonstruksi sistem pemasyarakatan diperlukan melalui perumusan regulasi khusus, peningkatan kompetensi petugas lapas, dan perubahan budaya hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender. Studi ini menegaskan bahwa transformasi sistem pemasyarakatan perempuan harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan perlindungan narapidana perempuan.
KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK MENDAPAT RESTITUSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Saudila, Novilinda Dwiputri Irtanti; Manuain, Orpa G.; Masu, Reny R.
RIO LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v7i1.1941

Abstract

ABSTRAKTindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang melanggar hukum nasional dan internasional serta merendahkan harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini menimbulkan penderitaan fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Negara melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti rugi dan pemulihan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidakjelasan mekanisme hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan korban terhadap hak restitusi tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam memperoleh restitusi berdasarkan perspektif kepastian hukum, serta menelaah ratio decidendi hakim dalam memutus perkara TPPO yang memperhatikan hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan mengenai restitusi telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan Ganti Kerugian dan/atau Restitusi. Namun, kepastian hukum bagi korban belum sepenuhnya terjamin karena belum adanya sanksi tegas terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi, belum adanya tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu membayar, serta minimnya efektivitas implementasi di tingkat peradilan. Ratio decidendi hakim dalam sejumlah putusan TPPO umumnya masih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, sehingga prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai.Penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan restitusi yang komprehensif, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memastikan terpenuhinya hak restitusi korban sebagai bentuk perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hukum.Kata kunci: Perlindungan hukum, korban perdagangan orang, restitusi, kepastian hukum, ratio decidendi.
Juridical Analysis of Sentencing Disparity in Cases of Joint Commission of Rape and Murder by a Minor in Palembang Aprialda da Silva, Welmar Sonia; Pello, Jimmy; Manuain, Orpa G.
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 12 No 1 (2026): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v12i2.10887

Abstract

This study examines sentencing disparity in cases involving joint participation in rape and murder committed by minors in Palembang. Significant differences in sanctions imposed on several minors involved in the same series of serious crimes raise juridical issues concerning the application of the principle of individual criminal responsibility and proportionality within the juvenile justice system. The research addresses two main questions: why sentencing disparity occurs in such cases and how sentencing should be imposed in accordance with prevailing legal principles. The objective is to analyze the causes of disparity and to formulate an appropriate sentencing framework that reflects justice and balances the protection of child offenders with victims’ rights. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively through legal interpretation and reasoning methods. The findings indicate that sentencing disparity arises from the suboptimal application of individual criminal responsibility in the context of participation. Judicial considerations tend to emphasize age and the position of the principal offender without proportionally linking them to the level of involvement, intent, and actual contribution of each minor. As a result, the sentencing decisions create imbalances that do not fully reflect proportionality, equality before the law, and substantive justice within the juvenile justice system. Therefore, judges should place greater emphasis on analyzing each offender’s individual role and consistently apply the principle of individual criminal responsibility to ensure a fair balance between child protection and justice for victims.
Pertanggung Jawaban Pidana Perkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang (Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/ PN KPG ) Amaina, Fransiskus Varan; Manuain, Orpa G.; Fanggi, Rosalind Angel
Artemis Law Journal Vol 3 No 2 (2026): Artemis Law Journal Vol.3, No.2, May 2026
Publisher : Law Faculty, Nusa Cendana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/alj.v3i2.22379

Abstract

Criminal liability for the perpetrator of the crime of rape committed by a father against his biological child is determined based on the fulfillment of the elements of actus reus (act) and mens rea (evil intent). Therefore, the author conducted this study with the following objectives: 1) To find out and analyze the punishment of the father as the perpetrator of the crime of rape against his biological child based on Decision Number 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg. 2) To find out and analyze the Judge's Decision Number 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg in providing justice to the victim. This study uses a normative legal research type by examining laws and court decisions. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that although the perpetrator was legally proven to have committed the crime of rape against his child, the panel of judges did not impose an additional sentence of one third of the main sentence which should have increased the sentence because the perpetrator was the biological father of the victim's child. In fact, the actus reus element has been fulfilled through the crime of rape committed by force, and mens rea has also been seen from the perpetrator's intention and knowledge of the victim's status as his biological child. The absence of an additional one-third sentence reflects that justice for child victims has not been fully fulfilled in providing protection for child victims.
Co-Authors Amaina, Fransiskus Varan Aprialda da Silva, Welmar Sonia Ch. Likadja, Jeffry A. Fallo, Debi. F. Ng Masu, Reny R. Oematan, Syarah Dyana Pello, Jimmy Rosalind Angel Fanggi Saudila, Novilinda Dwiputri Irtanti Vieto Tubu Tinenti, Alfjuneputra