Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Manuain, Orpa G.
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK EMBUNG MNELALETE KECAMATAN AMANUBAN BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA Oematan, Syarah Dyana; Fallo, Debi. F. Ng; Manuain, Orpa G.
The Juris Vol. 9 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i1.1619

Abstract

Corruption is an irresponsible act that causes harm to the nation, the state, and society. The rampant occurrence of corruption in Indonesia is caused by various factors, one of which is the gap between the laws and regulations and the practices that occur in court. This gap ultimately makes perpetrators feel relatively safe when committing acts of corruption. In the case of Jemmy Unbanunaek, there was a discrepancy between the laws and the judge’s decision, as Jemmy was not a civil servant but was charged under Article 3 of the Corruption Eradication Act (UUTPK), which applies to civil servants. This indicates that the judge did not properly consider the legal status of the perpetrator. The type of research used in this study is normative juridical legal research. Normative juridical legal research is conducted using a document study approach, which involves the analysis of documents such as literature data, statutory regulations, court decisions, legal theories, and expert opinions. The technique for collecting legal materials in this research is through literature study. The research findings indicate that: (1) The judge’s legal basis in deciding the corruption case of the Mnelalete reservoir project in South Central Timor Regency was Article 3 of the Corruption Eradication Act (UUTPK). The findings show that the judge applied Article 3 of the UUTPK to prosecute Jemmy Unbanunaek. However, this application was inappropriate because Jemmy did not meet the element of official authority required by Article 3, and he was not a civil servant. (2) The verdict rendered by the judge against Jemmy was legally flawed (error in juris) and mistaken with regard to the subject of the offense (error in persona), and it contradicted the principles of criminal liability and the principle of legality. The judge should have applied Article 2 of the UUTPK, which is more appropriate given Jemmy's status and the unlawful nature of his actions.
Rekonstruksi Sistem Pemasyarakatan Perempuan di Indonesia dalam Analisis Legal Feminist Theory Vieto Tubu Tinenti, Alfjuneputra; Ch. Likadja, Jeffry A.; Manuain, Orpa G.
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 9 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i9.2806

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan di Indonesia serta upaya rekonstruksi berdasarkan perspektif Legal Feminist Theory. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perempuan narapidana memiliki hak asasi yang harus dijamin, termasuk kebutuhan khusus terkait reproduksi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan kesenjangan signifikan, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, kekerasan terhadap narapidana perempuan, dan diskriminasi berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis hermeneutik untuk memahami aturan hukum dan penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan unik perempuan narapidana, termasuk pemenuhan hak reproduksi, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, budaya hukum yang berlaku masih memperkuat stigma dan diskriminasi terhadap narapidana perempuan, yang menghambat reintegrasi sosial mereka. Rekonstruksi sistem pemasyarakatan diperlukan melalui perumusan regulasi khusus, peningkatan kompetensi petugas lapas, dan perubahan budaya hukum untuk mempromosikan kesetaraan gender. Studi ini menegaskan bahwa transformasi sistem pemasyarakatan perempuan harus mencerminkan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna meningkatkan efektivitas rehabilitasi dan perlindungan narapidana perempuan.
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Jalan Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Simamora, Franky; Sinurat, Aksi; Manuain, Orpa G.
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.622

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dalam menganalisa suatu putusan pengadilan  Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT KDI) yang menjatuhkan vonis tindak pidana korupsi pada permasalahan kekurangan volume pekerjaan konstruksi.  Pekerjaan konstruksi merupakan suatu jenis pekerjaan dalam jasa konstruksi yang telah diatur dalam undang-undang jasa konstruksi. Pada undang-undang tersebut ditekankan bahwa penyelesaian permasalahan dalam jasa konstruksi dapat diselesaikan secara keperdataan dalam kontrak telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi tersebut. Apabila dikemudian hari terdapat penrmasalahan pelaksanaan yang berpendapat bahwa telah terjadi kerugian negara maka sebenarnya kerugian negara yang terjadi dapat diperbaiki dengan penggantian agar tidak menjadi kerugian keuangan negara sehingga selama unsur-unsur  dalam tindak pidana korupsi seperti perbuatan curang, suap-menyuap, gratifikasi dan lain-lain maka tidak dapat dibuktikan secara nyata maka permasalahan dalam pekerjaan jasa konstruksi tersebut tidak dapat ditarik kedalam tindak pidana korupsi  atau dapat dikatakan bahwa hukuman pidana pada jasa konstruksi harus benar-benar menerapkan asas hukum pidana merupakan  pilihan terakhir (ultimum premedium).
Co-Authors Ch. Likadja, Jeffry A. Fallo, Debi. F. Ng Oematan, Syarah Dyana Simamora, Franky Sinurat, Aksi Vieto Tubu Tinenti, Alfjuneputra