Djenaan, Fildzah Muzdalifah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS EFEKTIVITAS DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANGKA STUNTING DI KECAMATAN TILANGO KABUPATEN GORONTALO Djenaan, Fildzah Muzdalifah; Kasim, Nur Mohammad; Sarson, Mohammad Taufiq Zulfikar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i01.1180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 - Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di bidang perkawinan, khususnya Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan tentang dispensasi perkawinan. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi dampak undang-undang tersebut terhadap angka stunting di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, analisis dokumen hukum, serta data statistik kesehatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi angka pernikahan dini dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti pemahaman masyarakat mengenai undang-undang, akses pendidikan, dan dukungan pemerintah lokal sangat mempengaruhi efektivitasnya. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai undang-undang serta program-program yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak untuk menekan angka stunting di daerah tersebut.
Optimizing the Functions of the Village Consultative Body in the Realization of Democracy in Motabang Village : (Study of Bolaang Mongondow Regency Regional Regulation No. 6 of 2018 on Village Consultative Body) Djenaan, Fildzah Muzdalifah; Kasim, Nur Mohamad; Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar
Reformasi Hukum Vol 28 No 2 (2024): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v28i2.1055

Abstract

This research examines how local regulations regulate the functions of the Village Consultative Body (BPD) and whether these rules have been implemented properly. The research method used is empirical-sociological juridical with a statutory and conceptual approach. This research not only focuses on the applicable legal rules, but also looks at how the law is implemented and affects social life through field data collection. The results showed that BPD has a legislative function in discussing and agreeing on village regulations with the Sangadi (village head), accommodating and channeling community aspirations, and overseeing the performance of the Sangadi. The results showed that implementing the BPD function in Motabang Village was not optimal. The BPD tends to carry out its duties as a formality, especially in discussing village regulations and supervising the performance of the Sangadi. The inhibiting factors include the BPD members' low understanding of regulations, lack of community participation, and conflicts of personal interest. To improve the effectiveness of BPD performance, it is necessary to increase the capacity of members through training, increase community participation, and strengthen independence in carrying out supervisory functions.