Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEABSAHAN WALI DALAM PERNIKAHAN: ANALISIS PENYEBAB PENOLAKAN ISBAT NIKAH TERKAIT KASUS PERNIKAHAN MAHALINI DAN RIZKY FEBIAN Hanita Pratiwi; Husnul Khotimah; Liza Fauzanti Sagala; Mutiara Ramadani Rambe; Najwa Ramadhani; Saidatul Umniyyah; Yulia Sari Devi Siregar
Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah Vol. 11 No. 1 (2025): Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.4236/tashdiq.v11i1.10591

Abstract

Penelitian ini menganalisis penolakan permohonan isbat nikah oleh Pengadilan Agama terkait pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, dengan fokus pada keabsahan wali nikah dalam pernikahan Islam di Indonesia. Kasus ini terjadi karena wali yang menikahkan pasangan tersebut bukan merupakan wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah) ataupun wali hakim yang sah, melainkan seorang ustaz yang tidak memiliki wewenang sesuai ketentuan hukum Islam.Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi untuk mengkaji persyaratan sahnya wali nikah dalam konteks hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bahwa wali nikah harus berasal dari wali nasab atau wali hakim yang ditunjuk oleh pengadilan. Implikasi dari penolakan isbat nikah ini adalah pasangan harus melakukan perbaikan prosedur pernikahan agar sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya kesesuaian antara prosedur pernikahan dengan ketentuan hukum dalam memastikan keabsahan suatu pernikahan menurut hukum negara dan agama.
Analisis Nilai Saksi dalam Proses Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata Fauziah Lubis; Najwa Ramadhani Lubis; Saidatul Umniyyah; Junita Lubis; Muhammad Fauzan; Muhammad Dzaky Al Muttaqy
JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2025): April: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/jispendiora.v4i1.2501

Abstract

In civil procedural law, witnesses play a crucial role as evidence to clarify disputed facts, especially when written evidence is insufficient. According to Article 164 of HIR and Article 1865 of the Civil Code, witness testimony must be given under oath to gain legal legitimacy. The principle of "Unus Testis Nullus Testis" states that the testimony of a single witness must be supported by other evidence to have probative value. The procedures involve a witness list, scheduling of hearings, summoning, taking of the oath, and examination of testimony. Judges evaluate testimony based on its relevance, consistency, and connection with other evidence. The strength of witness testimony lies in direct experience, objectivity, and consistency. However, weaknesses such as testimonium de auditu (hearsay evidence), personal bias, and memory limitations can affect its validity. Under the principle of "vrije bewijsleer" (free evaluation of evidence), judges assess testimony independently within a relevant context. Although supplementary, witness testimony is often crucial in supporting or rejecting the claims of disputing parties, aiming to reach a fair judgment based on credible facts.