Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Ningsih, Linda Setia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
REPOSISI EKSISTENSI DPD RI: MENEGUHKAN POSISI IDEAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Elviandri, Elviandri; Juono, Agustinus Arif; Kusumastuti, Binarida; Ningsih, Linda Setia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.4822

Abstract

DPD lahir dengan semangat untuk mengangkat kesetaraan dan kepentingan daerah, memperkuat kesatuan nasional dan local wisdom serta fungsi cheksand balances sebagai bentuk penguatan kehidupan demokrasi. Akan tetapi, keberadaan DPD tidak mempunyai fungsi seperti yang diharapkan karena tak lebih dari sekedar aksesoris demokrasi dalam sistem keterwakilan, ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan DPD. Penelitian ini bertujuan untuk meneguhkan posisi ideal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem perwakilan bertujuan untuk mewakili unsur kedaerahan, dengan harapan dapat memperkuat integrasi bangsa yang mungkin terganggu akibat ketegangan antara pusat dan daerah akibat sentralisasi kekuasaan. Namun, harapan akan peran ideal DPD sebagai representasi konstituen daerah tampaknya terhambat, mengingat dalam konstitusi, kedudukan DPD terkait dengan fungsi legislasi lebih terbatas dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kehadiran DPD sebagai representasi kepentingan daerah dalam proses pengembilan keputusan di tingkat nasional (pusat) akan kehilangan maknanya yang hakiki jika tidak segera mereposisi eksistensi DPD RI dan meneguhkan posisi ideal DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Ada tiga upaya yang bisa dilakukan yaitu melaui: konvensi ketatanegaraan, perubahan konstitusi dan penguatan institusional. Penguatan institusional DPD dapat dimulai dengan aktifnya Anggota DPD dalam penyelesaian permasalahan kedaerahan (bukan sekedar pencitraan) sehingga keberadaan DPD dapat dirasakan lansung kemanfatannya oleh masarakat, ini menjadi titik awal dari meneguhkan eksistensi dan posisi ideal DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HGB YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN DENGAN NOMOR.6729/KEL.SEPINGGANG TAHUN 2006 DAN NOMOR.6730/KEL.SEPINGGAN TAHUN 2006 YANG TERLETAK DI KOTA BALIKPAPAN SESUAI PUTUSAN NOMOR.05/G/2014/PTUN-SMD Ningsih, Linda Setia; Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2017): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i1.41

Abstract

Land has the deepest meaning, for the life of the nation Indonesia considering most people including patterned economy is still agriculture. Increasing land needs of the growing population and increasing other needs related to the land, of it certainly stimulated a desire to obtain legal certainty jamnan or written evidence regarding the rights and obligations of an ownership. In terms of the guarantee or the rule of law to an ownership question is the certificate appeared to still be in aborted in the form of cancellation of the certificate with the problem of defective administration or flawed procedural and implement the Court's Decision is accompanied by a legal basis, therefore the land certificate serves as a tool evidentiary on holding a piece of land. Strong sense means that the land certificate is evidence that it is not the only one, so the certificate of land according to land registration system adopted BAL can still be aborted / canceled along can prove upfront court.
Co-Authors Elviandri, Elviandri Juono, Agustinus Arif Kusumastuti, Binarida Pasaribu, Parlindungan