Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)
Agnes Monika Gultom
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA PADA SEBIDANG TANAH (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Agnes Monika Gultom; Besty Habeahan
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Di sektor pertanahan, tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional mencakup memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga mereka dapat dengan mudah menunjukkan kepemilikan mereka atas hak-hak yang kuat seperti sertifikat. Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki wewenang untuk menangani masalah ini, harus mengatasi masalah yang muncul dalam kepemilikan sertifikat tanah ini, seperti adanya beberapa sertifikat pada satu bidang tanah. Bagaimana tugas atau tanggung jawab BPN Medan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sertifikat ganda ini merupakan rumusan masalah yang dipaparkan dalam jurnal magang ini. Tujuan jurnal magang ini di buat yaitu untuk menegtahui bagaimana cara BPN kota Medan dalam menangani kasus mengenai sertifikat ganda. Sebagian sumber data yang diperoleh melalui wawancara oleh salah satu karyawan yang bekerja di Kantor Pertanahan Nasional Medan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa rapat koordinasi, gelar perkara, dan proses mediasi - di mana BPN Medan bertindak sebagai mediator - merupakan cara-cara yang digunakan BPN Medan untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda. Fungsi BPN sebagai mediator adalah untuk menengahi konflik di antara para pihak dalam upaya untuk mencapai kesepakatan. Kata Kunci: Tanggung jawab, Sertifikat ganda, Penerbitan
Legal Review of Settlement of Customary Land Disputes Through Mediation According to Positive Law Agnes Monika Gultom; Hisar Siregar; Ria Juliana Siregar
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.13656

Abstract

Resolving customary land disputes through mediation is a relevant approach in the context of Indonesian people who have a diversity of customs and cultures. This article aims to analyze the mediation mechanism as an alternative to resolving customary land disputes within the framework of Indonesian positivist law. This study uses normative juridical methods and empirical approaches with literature and literature studies. The results of the analysis show that mediation as part of the alternative dispute resolution (ADR) system has been regulated in various laws and regulations in Indonesia, including Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation procedures in Court. In the context of customary land, mediation allows the integration of customary law values with positive law, resulting in a more accommodating and fair solution for the parties to the dispute. However, the implementation of mediation at the practical level often faces obstacles, such as differences in the interpretation of customary law and lack of understanding of mediation by the parties. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of mediators, clearer recognition of customary law and the national legal system, as well as harmonization between customary law and positive law to increase the effectiveness of resolving customary land disputes through mediation.
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAS TERBITNYA SERTIFIKAT GANDA PADA SEBIDANG TANAH (Studi di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan) Agnes Monika Gultom; Besty Habeahan
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6719

Abstract

ABSTRAK Di sektor pertanahan, tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional mencakup memberikan kejelasan dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah sehingga mereka dapat dengan mudah menunjukkan kepemilikan mereka atas hak-hak yang kuat seperti sertifikat. Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki wewenang untuk menangani masalah ini, harus mengatasi masalah yang muncul dalam kepemilikan sertifikat tanah ini, seperti adanya beberapa sertifikat pada satu bidang tanah. Bagaimana tugas atau tanggung jawab BPN Medan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sertifikat ganda ini merupakan rumusan masalah yang dipaparkan dalam jurnal magang ini. Tujuan jurnal magang ini di buat yaitu untuk menegtahui bagaimana cara BPN kota Medan dalam menangani kasus mengenai sertifikat ganda. Sebagian sumber data yang diperoleh melalui wawancara oleh salah satu karyawan yang bekerja di Kantor Pertanahan Nasional Medan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa rapat koordinasi, gelar perkara, dan proses mediasi - di mana BPN Medan bertindak sebagai mediator - merupakan cara-cara yang digunakan BPN Medan untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda. Fungsi BPN sebagai mediator adalah untuk menengahi konflik di antara para pihak dalam upaya untuk mencapai kesepakatan. Kata Kunci: Tanggung jawab, Sertifikat ganda, Penerbitan
Co-Authors Besty Habeahan Hisar Siregar Ria Juliana Siregar