Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendidikan Politik bagi Gen Z dalam Menyongsong Pemilukada Tahun 2024 di Kabupaten Merauke Eko Rachmat Saputro; Aenal Fuad Adam; Umiyati Haris
FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2024): November: FUNDAMENTUM : Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/fundamentum.v2i4.457

Abstract

Political education has a strategic role in increasing the participation of the younger generation, especially Generation Z (Gen Z), in the democratic process. This service activity aims to increase the awareness and understanding of Gen Z politics in Merauke Regency ahead of the 2024 Regional Head General Election (Pemilukada). The methods used include interactive lectures based on the results of the Gen Z political participation survey and Focus Group Discussion (FGD) which is divided into six discussion groups. The lecture aims to provide an overview of the conditions of political participation, while the FGD encourages participants to delve into local political issues and formulate strategic recommendations. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of the democratic process, the mechanism of Pemilukada, and the importance of active participation in voting. Participants were also able to identify challenges to political participation, such as the influence of misinformation and apathy, as well as provide innovative proposals, such as the use of social media as a political education tool. This active participation-based approach is in line with the theory of political participation and deliberative democracy, which emphasizes the importance of rational discussion to strengthen the legitimacy of democracy. This activity concluded that political education designed contextually and interactively is effective in preparing Gen Z to play an active role in Pemilukada. Similar programs need to be continued on an ongoing basis to strengthen the political awareness of the younger generation and improve the quality of democracy at the local level. By harnessing the potential of digital technology and participatory approaches, political education can be a catalyst in building a generation of critical, intelligent, and responsible voters.
Legitimasi Negara dan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Wilayah Pedalaman Papua Selatan : Penelitian Anugerah Mulia Utami; Nurul Uswatun Hasanah; Eko Rachmat Saputro; Adela Anita
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6016

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, melalui perspektif sosial-politik dengan menyoroti dinamika distribusi, kapasitas kelembagaan, serta persepsi keadilan di wilayah pedalaman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik guna memahami secara komprehensif proses translasi kebijakan nasional ke dalam praktik lokal. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif terbatas, dan analisis dokumen terhadap 25 informan yang melibatkan berbagai aktor lokal. Hasil penelitian menunjukkan lima temuan utama, yaitu: (1) keterbatasan akses dan kendala logistik sebagai faktor struktural utama; (2) kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarlevel pemerintahan yang belum optimal; (3) pentingnya adaptasi budaya dalam implementasi program; (4) persepsi ketimpangan distribusi; serta (5) dimensi simbolik kebijakan dalam membentuk legitimasi negara. Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi MBG tidak semata ditentukan oleh desain kebijakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural, kapasitas lokal, serta sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya. Secara teoretis, studi ini memperkaya kajian kebijakan publik dengan mengintegrasikan perspektif keadilan distributif dan multilevel governance. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas kebijakan dan pendekatan afirmatif dalam distribusi program sosial di wilayah pedalaman.